Di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Melki Laka Lena menjelaskan bahwa Pemprov NTT meminta pemilik kios dan toko di seluruh wilayah terdampak untuk menyalurkan barang dagangan mereka terlebih dahulu kepada para pengungsi, dengan jaminan pembayaran penuh oleh pemerintah daerah.

“izin Pak Presiden, memang kemarin setelah saya juga bicara dengan Pak Kepala BNPB, salah satu juga yang kami kemarin gunakan adalah menggunakan instrumen masyarakat. Waktu itu kita bilang pada semua toko, kios, silakan memberikan dukungan bagi masyarakat, nanti provinsi bayar atau pemerintah bayar,” ujar Gubernur NTT dalam rapat penanganan bencana bersama Presiden dan pimpinan lintas sektor.

Langkah respons cepat ini diambil agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terlewat dari bantuan dasar akibat terkendala alur distribusi logistik resmi.

Gubernur Melki menyebut strategi ini terbukti efektif menembus wilayah sulit akses seperti Pulau Palue, di mana toko-toko lokal menjadi garda terdepan penyuplai logistik.

“Kita minta semua toko, semua kios membantu, dan syukur kepada Tuhan di beberapa daerah sulit seperti Palue dan beberapa daerah yang sulit itu kemudian juga mereka bantu,” pungkas Melkiades Laka Lena.

Melki juga menyampaikan apresiasi atas kucuran dana siap pakai dari pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar untuk provinsi dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten di Pulau Flores, termasuk alokasi khusus bagi daerah terdampak erupsi berkelanjutan Gunung Lewotobi di Flores Timur.

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh elemen lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana gempa bumi di Flores. Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah pusat adalah memastikan bantuan konkret mendarat cepat di lapangan ketimbang sekadar peninjauan seremonial.

“Sampaikan terimakasih saya atas nama pemerintah pusat kepada seluruh saudara saudarq sekalian semua yang telah bekerja sangat keras, reaksi cepat,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa penundaan kedatangannya di awal masa tanggap darurat dilakukan secara sengaja agar jajaran instansi daerah dapat fokus melayani masyarakat tanpa terdistraksi oleh protokol penyambutan pejabat pusat.

“Memang sengaja saya di awal saya tidak mau datang karena sy mau memberikan kesempatan semua intansi untuk melayami rakyat langsung. Kadang kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi, jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya,” jelas Presiden Prabowo.

Sinergi antara kebijakan tegas Pemprov NTT dan dukungan pemerintah pusat kini menjadi fondasi utama percepatan pemulihan ekonomi serta sosial masyarakat pasca bencana gempa bumi yang melanda Flores NTT, 15 Agustus 2026 lalu. (Irma Rose)