Politikus senior yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Flores, Lembata, dan Alor tersebut mempertanyakan logika pembangunan yang menjadikan fasilitas pendidikan sebagai korban pelaksanaan program pemerintah lainnya.

Saat dikonfirmasi oleh PerspektifNusantara.com terkait polemik yang berkembang di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Andreas Hugo Pareira menyampaikan keprihatinannya sekaligus meminta penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

“Pelaksanaan program Koperasi Merah Putih ini adalah program pemerintah. Mengapa suatu program pemerintah harus ‘memotong’ program pemerintah lainnya? Apakah pendidikan itu kurang penting sehingga harus merobohkan bangunan sekolah yang merupakan tempat mendidik generasi muda bangsa?” tegas Andreas Hugo Pareira.

Menurut anggota Komisi XIII DPR RI tersebut, keberadaan sekolah memiliki nilai strategis yang tidak dapat diukur semata-mata dari aspek fisik bangunan. Sekolah merupakan ruang pembentukan karakter, tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, serta wadah mencetak sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa.

Karena itu, AHP mempertanyakan jika benar pembangunan Koperasi Merah Putih dilakukan dengan mengorbankan fasilitas pendidikan yang telah berdiri dan digunakan masyarakat selama bertahun-tahun.

“Apakah Koperasi Merah Putih lebih penting dari sekolah sehingga harus merobohkan bangunan sekolah yang sudah berdiri?” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar menyangkut pembangunan sebuah gedung, tetapi juga menyentuh prinsip dasar tata kelola pembangunan yang seharusnya berjalan selaras dan saling mendukung antarsektor.

AHP menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak mengorbankan layanan publik yang telah tersedia bagi masyarakat.

Menurutnya, apabila benar terjadi pengrusakan atau pembongkaran fasilitas sekolah demi pembangunan program lain, maka publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar kebijakan, mekanisme pengambilan keputusan, serta pertimbangan yang digunakan.

“Pelaksana KMP perlu memberikan penjelasan sehingga ini tidak menjadi preseden buruk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pernyataan AHP tersebut menambah daftar panjang perhatian publik terhadap polemik yang terjadi di Wolomoni. Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil juga menyuarakan kekhawatiran yang sama terkait dampak pembangunan terhadap keberlangsungan layanan pendidikan di wilayah tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, pihak pelaksana program Koperasi Merah Putih, serta instansi terkait dapat segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik ini tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.

Lebih jauh, berbagai pihak menilai bahwa pembangunan ekonomi melalui penguatan koperasi memang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan sektor pendidikan yang merupakan fondasi utama kemajuan bangsa.

Kasus yang terjadi di SDN Wolomoni menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Program pemerintah semestinya saling memperkuat, bukan justru saling mengorbankan.

Dengan adanya perhatian dari Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira, diharapkan polemik ini dapat memperoleh penanganan yang lebih serius dan menghasilkan solusi yang adil, sehingga pembangunan Koperasi Merah Putih maupun keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak Wolomoni dapat berjalan berdampingan tanpa saling merugikan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) FP-NTT Nasional, Paskalis Towari, menegaskan bahwa fasilitas pendidikan merupakan aset publik yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk kualitas generasi bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi mengganggu proses pendidikan maupun merusak sarana belajar mengajar tidak dapat dibenarkan.

“Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Sekolah bukan hanya bangunan fisik, tetapi ruang pembentukan karakter, pengetahuan, dan masa depan anak-anak. Karena itu, fasilitas pendidikan tidak boleh menjadi korban dari proses pembangunan apa pun,” tegas Paskalis dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, FP-NTT Nasional mendukung berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program-program strategis pemerintah. Namun, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan perlindungan terhadap fasilitas publik yang memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial.

“Kami mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dukungan itu tidak berarti membenarkan tindakan yang merugikan masyarakat, apalagi jika menyangkut fasilitas pendidikan yang digunakan anak-anak untuk belajar,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah penolakan sejumlah warga, guru, orang tua murid, dan tokoh adat terhadap rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang disebut berada di area lingkungan SDN Wolomoni. Sejumlah pihak mempertanyakan proses penetapan lokasi pembangunan yang dinilai kurang melibatkan masyarakat dan berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan.

Paskalis menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai proyek pembangunan fisik. Lebih dari itu, yang sedang diuji adalah komitmen semua pihak dalam menjalankan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa bangunan atau infrastruktur yang berdiri, tetapi juga dari proses yang ditempuh untuk mewujudkannya. Transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan.

“Apapun program pemerintah, kami mendukung. Tetapi prosesnya harus dilakukan dengan cara yang baik, transparan, dan sesuai aturan. Pembangunan partisipatif merupakan proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan partisipatif bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Keterlibatan masyarakat sejak awal justru menjadi kunci untuk mencegah konflik sosial dan memastikan program pembangunan dapat diterima serta memberi manfaat jangka panjang.

Dalam konteks polemik SDN Wolomoni, Paskalis mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai jalan penyelesaian. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan tanpa komunikasi yang baik berpotensi menimbulkan resistensi dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

“Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan represif. Pembangunan harus mengedepankan dialog, menghormati hak-hak masyarakat, dan menjamin hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dalam lingkungan yang aman dan nyaman,” katanya.

FP-NTT Nasional juga meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kronologi peristiwa yang terjadi. Keterbukaan informasi dinilai penting guna menghindari spekulasi yang berkembang serta menjaga kepercayaan publik terhadap program pembangunan yang sedang berjalan.

Selain itu, organisasi tersebut mendesak agar fasilitas pendidikan yang terdampak segera mendapatkan perhatian dan penanganan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung normal tanpa gangguan.

Bagi FP-NTT Nasional, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Karena itu, keberadaan sekolah beserta seluruh fasilitas pendukungnya harus dijaga dan dilindungi oleh semua pihak.

“Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Sekolah dan seluruh fasilitasnya harus menjadi prioritas untuk dijaga bersama. Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tutup Paskalis.