​Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan masyarakat dari lima desa terdampak, yakni Desa Runut, Nangahale, Likonggete, Natarmage, dan Tua Bao. Sosialisasi ini menjadi angin segar sekaligus langkah konkrit pemerintah dalam menyelesaikan sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun melalui agenda Reforma Agraria.

Bupati Sikka: Masyarakat yang Menempati Lahan HGU segera Mengosongkan Lahan

​Dalam sambutannya, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, berharap kehadiran Badan Bank Tanah dapat memberikan sosialisasi dan pencerahan yang jelas kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat merupakan upaya nyata untuk menuntaskan persoalan agraria yang sudah lama mengakar.

​”Bagi kami pemerintah daerah, harus ada tindak lanjut konkrit dari sosialisasi kita hari ini. Persoalan tanah bukan sekadar soal tempat tinggal, tetapi tentang kehidupan dan warisan bagi anak cucu kita. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Juventus.

​Bupati Sikka juga menambahkan bahwa penataan lahan eks HGU Nangahale ini merupakan bagian dari cerminan pelaksanaan Reforma Agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

​Meski demikian, Juventus memberikan penegasan terkait status hukum lahan lainnya di wilayah tersebut.

Ia menyampaikan bahwa status lahan HGU PT Krisrama telah memiliki landasan hukum yang sah.

​”Oleh karena itu, pemerintah mengimbau kepada masyarakat yang saat ini masih menempati lahan HGU PT Krisrama agar segera mengosongkan lahan tersebut demi ketertiban hukum,” tegasnya.

Skema Bank Tanah: Tanpa Biaya dan Berpotensi Jadi Hak Milik

​Menjelaskan teknis penyelesaian lahan eks HGU PT Perkebunan Kelapa Diag, Direktur Landreform Direktorat Jenderal Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya, memaparkan materi terkait pemanfaatan skema Bank Tanah.

​Menurut Rudi, untuk menjamin keberlanjutan serta mencegah peralihan hak dan fungsi lahan yang tidak terkendali, pemerintah akan menerapkan hak pemakaian berjangka waktu atas nama Bank Tanah.

​Tarif Rp 0 (Nol Rupiah): Pemberian hak atas Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah ini dipastikan tanpa dipungut biaya alias nol rupiah.

​Peluang Hak Milik: Setelah jangka waktu 10 tahun, hak pakai tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik.

​Kepastian Hukum: Secara pemanfaatan, skema ini sama dengan hak milik. Nama yang tercatat dalam hak pakai akan tertera langsung di sertifikat sesuai pendataan, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hak yang mutlak.

Target Desember 2026: Sertifikat Gratis untuk Masyarakat

​Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sora Lokita, meminta masyarakat untuk menaruh kepercayaan penuh kepada tim kerja pemerintah.

​”Tolong percayakan kepada kami terkait penyelesaian lahan ini. Kami datang ke sini bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Jika tahun ini Bapak Ibu percaya untuk membereskan administrasinya, maka percayalah Bapak Ibu akan segera memiliki sertifikat,” kata Sora meyakinkan warga.

​Sora juga menegaskan komitmen transparansi dan pelayanan publik dalam proses ini.

“​Pintu BPN Terbuka Lebar, Masyarakat yang membutuhkan informasi valid diimbau langsung mendatangi kantor ATR/BPN Sikka,” ujar Sora Lokita.

​Gratis Tanpa Sepeser Uang Pun: Seluruh proses pengurusan sertifikat atas nama masyarakat tidak dipungut biaya sama sekali.

​Target Akhir Tahun: Jika situasi tetap kondusif dan masyarakat kooperatif mengikuti seluruh proses, pemerintah menargetkan paling lambat Desember 2026 sertifikat tanah sudah berada di tangan masyarakat.

​”Proses dengan skema baru ini murni diatur dalam perundang-undangan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai PNS, saya sudah disumpah untuk Merah Putih dan untuk masyarakat. Kami ingin melihat Bapak Ibu hidup tenang dan bahagia bersama keluarga,” tutup Sora Lokita.

​Kegiatan sosialisasi berjalan dengan aman dan tertib. Antusiasme ratusan warga yang hadir menunjukkan adanya harapan besar agar penataan lahan eks HGU ini dapat segera rampung demi kepastian masa depan mereka.

Rakyat Sikka tidak terlalu peduli siapa duduk di kursi mana. Yang mereka rasakan adalah apakah mengurus administrasi masih dipersulit, apakah pegawai masih datang terlambat, apakah masyarakat kecil masih dipingpong dari meja ke meja, dan apakah pelayanan publik masih berjalan dengan wajah dingin tanpa empati.

Bupati Sikka sendiri dalam berbagai kesempatan beberapa bulan terakhir berulang kali menekankan soal disiplin ASN dan evaluasi birokrasi. Pada April 2026, ia bahkan menegaskan evaluasi terhadap sistem kerja ASN dan pentingnya disiplin pelayanan publik.

Itu menunjukkan bahwa problem birokrasi memang nyata.

Namun pertanyaan besarnya: apakah pelantikan hari ini akan melahirkan birokrasi baru, atau hanya mengganti nama di papan jabatan?

Fakta pelayanan publik di NTT dan Sikka menunjukkan bahwa tantangan ASN bukan soal kekurangan slogan, tetapi kekurangan konsistensi.

Data Ombudsman RI memperlihatkan bahwa pada 2018, Kabupaten Sikka pernah masuk kategori buruk dalam kepatuhan pelayanan publik dengan nilai hanya 36,00 dan berada di zona merah. Itu adalah tamparan keras terhadap wajah birokrasi daerah saat itu.

Memang dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan. Pada penilaian Ombudsman 2024, Kabupaten Sikka memperoleh nilai 78,63 dan masuk zona hijau kategori kualitas tinggi. Namun angka itu tidak boleh membuat ASN terlena. Sebab Ombudsman sendiri menegaskan bahwa pelayanan publik adalah proses pembenahan berkelanjutan dan tidak ada daerah yang benar-benar selesai berbenah.

Artinya, zona hijau belum tentu rakyat sudah puas.

Karena ukuran sesungguhnya pelayanan publik bukan hanya dokumen administrasi Ombudsman, tetapi pengalaman harian masyarakat: apakah pasien miskin diperlakukan manusiawi di rumah sakit, apakah petani dipersulit urusan pupuk dan bantuan, apakah guru honorer harus menunggu berbulan-bulan untuk kepastian administrasi, atau apakah warga desa masih harus “titip uang rokok” demi mempercepat urusan.

Di sinilah integritas ASN diuji.

Korupsi birokrasi tidak selalu berupa miliaran rupiah. Kadang ia hadir dalam bentuk kecil namun mematikan: mempersulit pelayanan agar diberi uang, menyalahgunakan kewenangan, bermain proyek, atau menjadikan jabatan sebagai alat balas jasa politik.

Pelantikan hari ini juga harus dibaca sebagai ujian bagi kepemimpinan Juventus Prima Yoris Kago sendiri. Sebagai kepala daerah muda yang membawa semangat reformasi birokrasi, publik tentu berharap ia tidak sekadar melakukan rotasi dan mutasi, tetapi benar-benar membangun budaya kerja baru.

Sebab mutasi tanpa perubahan mental hanyalah perpindahan masalah.

Beberapa bulan terakhir, Pemkab Sikka memang cukup agresif melakukan reorganisasi birokrasi. Pada Januari 2026, Bupati menetapkan mutasi, rotasi, dan promosi ratusan pejabat ASN sebagai bagian dari penataan birokrasi awal pemerintahannya. Sebelumnya juga dilakukan pelantikan pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, camat, dan lurah.

Namun sejarah Indonesia menunjukkan bahwa reformasi birokrasi sering gagal bukan karena kurang aturan, melainkan karena mental “asal bapak senang” masih hidup.

ASN yang baik bukan ASN yang pandai menjilat atasan, tetapi ASN yang berani bekerja jujur meski tidak populer.

Rakyat hari ini semakin kritis. Media sosial membuat setiap pelayanan buruk mudah viral. Satu pegawai yang arogan bisa menghancurkan citra seluruh institusi. Karena itu, PNS baru maupun pejabat yang baru dilantik harus sadar: jabatan bukan hadiah sosial, tetapi kontrak moral dengan rakyat.

Apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, rakyat membutuhkan birokrasi yang cepat, bersih, dan manusiawi. Mereka tidak ingin melihat kantor pemerintah penuh pegawai tetapi pelayanan kosong.

Bupati Sikka pernah mengatakan bahwa banyak persoalan daerah bukan semata soal anggaran, tetapi soal disiplin dan pola pikir. Pernyataan itu sangat tepat. Sebab birokrasi yang malas akan tetap buruk meski anggaran besar. Sebaliknya birokrasi yang berintegritas mampu bekerja bahkan dengan keterbatasan.

Karena itu, pelantikan hari ini seharusnya bukan pesta kekuasaan birokrasi, melainkan alarm moral.

ASN Sikka harus berhenti merasa diri sebagai “penguasa meja pelayanan”. Mereka digaji oleh rakyat. Setiap tanda tangan, setiap stempel, setiap keputusan administrasi menyangkut nasib manusia.

Jabatan boleh berganti. Seragam boleh baru. Tetapi tanpa integritas, semua pelantikan hanya menjadi upacara yang mahal dan kosong.

Dan rakyat Sikka sudah terlalu lama lelah menunggu birokrasi yang benar-benar bekerja untuk mereka.

Dalam operasi yang dipimpin Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Remigius Sumarlin De Roms, SE, petugas mendapati Yairus sedang menjajakan ikan basah di lokasi yang dianggap melanggar ketertiban umum.

Tak hanya mengamankan pedagang, petugas juga membawa sejumlah barang bukti berupa dua ember ikan serta satu unit sepeda motor yang digunakan untuk berjualan. Selanjutnya, Yairus dibawa ke Mako Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sikka guna menjalani pembinaan.

Namun di balik penertiban tersebut, muncul pertanyaan publik mengenai nasib pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas jualan di pinggir jalan. Banyak warga menilai para pedagang kaki lima sesungguhnya hanya berusaha bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.

Yairus Nong diketahui merupakan warga Dusun Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante. Seperti kebanyakan pedagang kecil lainnya, ia memilih menjual ikan di pinggir jalan karena lokasi tersebut ramai dilalui masyarakat dan dianggap strategis untuk mendapatkan pembeli.

Bagi pedagang kecil, berjualan ikan basah bukan sekadar aktivitas ekonomi biasa, melainkan cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena itu, penertiban terhadap pedagang kecil sering kali memunculkan dilema antara penegakan aturan dan rasa kemanusiaan.

Di satu sisi, pemerintah daerah melalui Satpol PP memiliki tugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Bahu jalan memang tidak diperuntukkan sebagai lokasi berdagang karena dapat mengganggu arus lalu lintas serta membahayakan pengguna jalan.

Namun di sisi lain, masyarakat kecil juga membutuhkan ruang ekonomi agar tetap bisa bertahan hidup. Tidak sedikit warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyediakan solusi nyata berupa lokasi jualan yang aman, layak, dan mudah dijangkau pembeli.

“Pedagang kecil seperti mereka sebenarnya hanya cari makan. Kalau ditertibkan, sebaiknya juga diberi tempat alternatif supaya tetap bisa jualan,” ujar seorang warga yang berada di sekitar lokasi penertiban.

Fenomena pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan sendiri bukan hal baru di Kabupaten Sikka. Keterbatasan lapak dan minimnya ruang usaha murah membuat sebagian masyarakat memilih berjualan di titik-titik ramai meski berisiko ditertibkan petugas.

Aktivitas perdagangan informal seperti ini juga menjadi penopang ekonomi keluarga kecil di tingkat desa maupun kota. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, banyak warga memilih berdagang hasil laut, sayur, maupun kebutuhan harian demi memperoleh penghasilan.

Karena itu, sejumlah warga berharap pendekatan humanis tetap dikedepankan dalam setiap penertiban. Pembinaan dinilai lebih penting dibanding tindakan represif, terutama terhadap pedagang kecil yang tidak memiliki pilihan pekerjaan lain.

Satpol PP Kabupaten Sikka sendiri menegaskan bahwa penertiban dilakukan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum. Pemerintah berharap masyarakat tidak menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan untuk aktivitas perdagangan.

Meski demikian, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pemerintah daerah menghadirkan solusi jangka panjang bagi pedagang kecil agar tetap dapat mencari nafkah tanpa harus berhadapan dengan aparat penegak perda.

Banyak pihak menilai persoalan pedagang kaki lima tidak cukup diselesaikan hanya dengan operasi penertiban. Diperlukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, termasuk penyediaan sentra jualan rakyat yang strategis dan terjangkau.

Bagi Yairus Nong, peristiwa ini mungkin menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Di tengah upaya mencari nafkah dengan menjual ikan basah di pinggir jalan, ia justru harus berhadapan dengan operasi penertiban aparat.

Peristiwa tersebut kembali mengingatkan bahwa di balik setiap pedagang kecil yang ditertibkan, ada keluarga yang sedang diperjuangkan untuk tetap bertahan hidup.

Hal ini telah menjelma menjadi persoalan epistemik sebuah gangguan dalam cara pemerintah memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan pengetahuan hukum yang seharusnya menjadi dasar kebijakan publik.

Ketika realitas kebijakan bertentangan dengan kerangka hukum yang jelas, maka yang terjadi bukan hanya maladministrasi, tetapi juga disorientasi pengetahuan dalam tubuh birokrasi itu sendiri.

Epistemologi Penyelenggaraan ASN dan Posisi P3K

Dalam kerangka hukum nasional, posisi ASN telah ditegaskan secara eksplisit. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Selanjutnya, Pasal 6 UU ASN menegaskan:
“Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil; dan b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.”

Rumusan normatif ini bersifat tegas, limitatif, dan tidak membuka ruang tafsir tambahan. Artinya, hanya ada dua kategori ASN: PNS dan P3K (PPPK). Tidak ada kategori ketiga, apalagi istilah “P3K paruh waktu.” Bahkan dalam pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, konstruksi ini tetap dipertahankan tanpa perubahan substansial terkait klasifikasi ASN.

Dari perspektif epistemologi hukum, ini adalah pengetahuan yang bersifat closed system: jelas, sistematis, dan mengikat. Ketika pemerintah daerah kemudian menciptakan istilah baru yang tidak dikenal dalam norma, maka yang terjadi adalah deviasi epistemik penyimpangan dari sumber pengetahuan yang sah.

P3K bukanlah tenaga kerja fleksibel atau pekerja kontrak biasa dalam logika pasar. Mereka adalah ASN yang direkrut melalui mekanisme negara, berbasis merit system, dan memiliki kedudukan hukum yang setara dalam struktur ASN, meskipun berbeda dalam aspek masa kerja dengan PNS. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mereduksi status mereka melalui istilah “paruh waktu” adalah bentuk distorsi terhadap konsep dasar ASN itu sendiri.

Namun, sekali lagi persoalan muncul ketika kategori yang sudah jelas ini dipelintir dalam praktik lokal. P3K yang secara normatif adalah ASN penuh, justru diperlakukan sebagai entitas “setengah jadi” melalui istilah yang tidak dikenal dalam kerangka hukum nasional, yakni “P3K paruh waktu.” Ini adalah bentuk deviasi epistemik: ketika pengetahuan hukum yang seharusnya menjadi rujukan justru diabaikan atau ditafsirkan secara serampangan.

Jika kita menempatkan epistemologi sebagai dasar tindakan, maka setiap kebijakan publik harus bertumpu pada pemahaman yang benar terhadap norma. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Sikka tampak gagal menjaga konsistensi antara pengetahuan normatif dan praktik administratif. P3K tidak pernah dirancang sebagai tenaga kerja fleksibel seperti pekerja kontrak swasta yang bisa diatur jam kerjanya secara parsial. Mereka adalah ASN dengan kewajiban dan hak yang melekat secara penuh.

Pengetahuan Pemerintah Daerah: Antara Tahu dan Mengabaikan

Ironisnya, sulit untuk mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sikka tidak memahami mekanisme dan prosedur perekrutan ASN. Justru sebaliknya, mereka memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai. Proses rekrutmen PNS dan P3K dilakukan melalui sistem nasional berbasis Computer Assisted Test (CAT), dengan supervisi langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Artinya, tidak ada ruang bagi ketidaktahuan.

Namun di sinilah letak problemnya: ketika pengetahuan ada, tetapi tidak digunakan sebagai dasar tindakan. Ini bukan lagi soal ignorance (ketidaktahuan), melainkan negligence (kelalaian) atau bahkan manipulasi epistemik. Pemerintah daerah seolah mengetahui aturan, tetapi memilih untuk mengabaikannya demi kepentingan pragmatis entah itu efisiensi anggaran, tekanan politik lokal, atau sekadar kebiasaan birokrasi yang permisif terhadap pelanggaran.

Dalam teori kebijakan publik, kondisi seperti ini disebut sebagai “epistemic dissonance” ketidaksesuaian antara apa yang diketahui dengan apa yang dilakukan. Pemerintah tahu bahwa P3K adalah ASN penuh, tetapi dalam praktiknya menciptakan kategori baru yang tidak memiliki dasar hukum. Ini bukan hanya kesalahan administratif, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap prinsip legalitas.

Lebih jauh, hal ini menunjukkan adanya krisis integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia negara. Ketika aturan yang jelas bisa dengan mudah dikesampingkan, maka yang terancam bukan hanya hak P3K, tetapi juga kredibilitas institusi pemerintah itu sendiri.

Istilah “P3K Paruh Waktu” dan Pelanggaran Hak

Istilah “P3K paruh waktu” adalah konstruksi yang problematik sejak awal dan tidak memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan, tetapi digunakan secara operasional untuk membenarkan praktik pengurangan hak. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan administrasi negara, istilah ini bisa dikategorikan sebagai bentuk “pseudo-legal term” istilah yang seolah legal, tetapi tidak memiliki legitimasi normatif.

Dampak dari penggunaan istilah ini sangat serius. Hak-hak P3K, seperti gaji yang layak, jaminan sosial, dan kepastian kerja, menjadi tereduksi. Pemerintah daerah seolah menciptakan justifikasi untuk membayar lebih rendah dengan alasan status “paruh waktu,” padahal beban kerja yang diberikan tidak berbeda dengan ASN penuh waktu.

Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural. Negara, melalui pemerintah daerah, gagal memenuhi kewajibannya terhadap warga negara yang telah sah menjadi bagian dari aparatur sipil. Dalam perspektif hak asasi manusia, ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang bermartabat.

Lebih jauh lagi, praktik ini menciptakan preseden buruk dalam tata kelola ASN. Jika dibiarkan, maka konsep ASN sebagai profesi yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kesejahteraan akan tergerus. P3K akan dipandang sebagai “ASN kelas dua,” yang bisa diperlakukan secara fleksibel tanpa perlindungan yang memadai.

Status P3K Paruh Waktu: Ketidaksinkronan antara Pikiran, Hukum, dan Realitas

Puncak dari problem ini adalah ketidaksinkronan antara tiga dimensi utama: pikiran (konsep), hukum (norma), dan realitas (praktik). Dalam konsep, P3K adalah ASN penuh. Dalam hukum, tidak ada istilah paruh waktu. Namun dalam realitas, mereka diperlakukan sebagai pekerja parsial.

Kontradiksi ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “anomali kebijakan.” P3K bekerja penuh waktu mengajar di sekolah, melayani di puskesmas, menjalankan fungsi administrasi tetapi hak mereka diatur seolah mereka hanya bekerja sebagian waktu. Ini adalah bentuk eksploitasi yang dilegalkan melalui retorika administratif.

Jika kita tarik lebih dalam, fenomena ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam memahami prinsip dasar hubungan kerja dalam sektor publik. ASN bukan sekadar tenaga kerja, tetapi representasi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika mereka diperlakukan tidak adil, maka yang tercoreng bukan hanya institusi, tetapi juga kualitas pelayanan publik.

Lebih ironis lagi, kondisi ini terjadi di tengah narasi besar reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah pusat. Sikka, dalam hal ini, justru menunjukkan arah yang berlawanan: bukan memperkuat profesionalisme ASN, tetapi melemahkannya melalui kebijakan yang tidak konsisten.

Mendesak Koreksi Epistemik dan Kebijakan

Masalah P3K paruh waktu di Kabupaten Sikka tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam kebijakan. Ia membutuhkan koreksi mendasar, baik secara epistemik maupun struktural. Pemerintah daerah harus kembali pada kerangka hukum yang benar dan menghentikan praktik-praktik yang tidak memiliki dasar normatif.

Pertama, istilah “P3K paruh waktu” harus dihapuskan karena tidak memiliki legitimasi hukum. Kedua, seluruh P3K harus diperlakukan sebagai ASN penuh, dengan hak dan kewajiban yang setara sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, perlu ada pengawasan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB dan BKN, untuk memastikan tidak ada penyimpangan di tingkat daerah.

Lebih dari itu, diperlukan keberanian politik untuk mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan. Tanpa itu, gangguan epistemik ini akan terus berlanjut dan merusak fondasi birokrasi.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang P3K di Sikka melainkan cerminan dari negara memperlakukan aparaturnya sendiri. Jika negara gagal bersikap adil terhadap ASN, maka sulit berharap mampu memberikan keadilan kepada masyarakat luas.

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Opini Terbaru Lainnya Hanya di PerspektifNusantara.com

“Bupati pasti memiliki program strategis di bidang pendidikan, salah satunya memastikan satu keluarga satu sarjana. Kami dari Kementerian Sosial siap mendukung untuk mewujudkan target tersebut demi masa depan masyarakat,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, usai penyerahan bantuan sosial, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti program Sekolah Rakyat, khususnya dalam proses pendataan calon peserta didik.

Menurutnya, mekanisme asesmen telah disiapkan dan akan segera diserahkan kepada Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti di lapangan.

“Nanti langsung kita lakukan asesmen. Formulirnya sudah tersedia dan akan kami serahkan kepada Kepala Dinas Sosial agar segera dilakukan pendataan secara menyeluruh,” jelasnya.

Budi mengakui bahwa upaya menjaring seribu calon siswa Sekolah Rakyat bukan hal mudah. Tantangan geografis serta kesiapan orang tua menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan secara serius.

“Sebagian anak tinggal di wilayah yang jauh, bahkan bisa menempuh perjalanan berjam-jam. Selain itu, kesiapan orang tua untuk melepas anaknya tinggal di asrama juga menjadi hal yang harus dipastikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, konsep Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem berasrama, yang dinilai efektif dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta lingkungan belajar yang lebih terarah.

“Konsepnya mirip dengan sistem seminari, di mana anak-anak tinggal dan belajar dalam satu lingkungan yang terintegrasi. Harapannya, mereka bisa fokus belajar dan berkembang dengan baik,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas turut menegaskan bahwa berbagai bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Sikka merupakan hasil sinergi dan perjuangan pemerintah daerah.

“Bantuan ini hadir untuk masyarakat, khususnya para pelajar dan kelompok rentan di Kabupaten Sikka. Ini merupakan bentuk perhatian nyata yang perlu kita jaga bersama,” ujarnya.

Dukungan dari pemerintah pusat ini diharapkan dapat memperkuat langkah Pemerintah Kabupaten Sikka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Program Sekolah Rakyat pun diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di daerah tersebut.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Bantuan tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Sosial RI melalui Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor dan Sentra Efata Kupang.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Sikka, khususnya bagi kelompok rentan dan korban bencana.

“Bantuan ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi dan melayani masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bantuan ini tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal,” ujar Bupati.

Rincian Bantuan

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi:
Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor
Sebanyak 110 unit kursi roda diberikan kepada penyandang disabilitas, lansia, dan anak berkebutuhan khusus guna meningkatkan mobilitas dan kemandirian, dengan total nilai Rp. 285.270.000.

Sentra Efata Kupang

Sebanyak 110 paket bantuan nutrisi disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan. Selain itu, diberikan pula bantuan pemberdayaan usaha berupa ternak kambing bagi 30 penyandang disabilitas, dengan total anggaran Rp165.843.000.

Bantuan Pendidikan

Perlengkapan pendidikan diberikan kepada 72 anak korban bencana di Kecamatan Tanawawo. Rinciannya, 52 siswa dari SMPN 48 Gaikiu dan 20 siswa dari SMPN 49 Tuwa, masing-masing menerima Rp1.000.000, dengan total bantuan Rp72.000.000.

Perkuat Sinergi dan Solidaritas Sosial

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial.

“Terima kasih kepada Kementerian Sosial, Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor, dan Sentra Efata Kupang. Mari kita kawal bersama agar bantuan ini benar-benar memberi dampak bagi kemandirian dan masa depan saudara-saudara kita,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh tenaga ahli Menteri Sosial, pimpinan sentra, perwakilan lembaga terkait, serta jajaran perangkat daerah. Hadir pula para penerima manfaat yang terdiri dari pelajar, penyandang disabilitas penerima bantuan kewirausahaan, penerima paket nutrisi, dan penerima bantuan kursi roda.

Penyaluran bantuan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam membangun kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan di Kabupaten Sikka.

Klik link ini untuk mendapat informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.