Penolakan tersebut disampaikan Ketua GMNI Sikka, Iko Goban, menyusul pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Vila dan Galangan Kapal PT Atlas Samudera Perkasa yang dijadwalkan berlangsung di Aula Kantor Desa Wairterang berdasarkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Nomor: Disling.660.4/263/VI/2026.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah pihak, antara lain Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa Wairterang, unsur BPD, tokoh adat, kepala dusun, RT/RW, mantan Kepala Desa Servus, serta masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pembangunan.

Menurut GMNI Sikka, terdapat kejanggalan dalam proses pembangunan proyek tersebut karena pembangunan vila disebut telah selesai dilakukan sebelum adanya sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami menilai sosialisasi dan edukasi seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai. Masyarakat harus mengetahui secara utuh dampak lingkungan dan sosial dari sebuah proyek yang akan dibangun di wilayah mereka,” tegas Iko Goban dalam pernyataan sikapnya, Sabtu (13/6/2026).

GMNI mengingatkan bahwa kawasan pesisir Wairterang sebelumnya pernah menjadi lokasi yang direncanakan untuk pembangunan pelabuhan oleh pemerintah pusat. Namun rencana tersebut tidak dilanjutkan karena pertimbangan ekologis, mengingat wilayah tersebut merupakan habitat penting bagi ikan, terumbu karang, serta bagian dari ekosistem Teluk Maumere.

Atas dasar itu, GMNI menilai pembangunan vila dan rencana pembangunan galangan kapal berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan pesisir dan kehidupan nelayan setempat apabila tidak disertai kajian lingkungan yang ketat.

Potensi Dampak Lingkungan

GMNI menguraikan sejumlah potensi dampak yang dapat muncul dari pembangunan dan operasional galangan kapal.

Pada tahap konstruksi, aktivitas pengerukan dan penataan kawasan pesisir berpotensi merusak terumbu karang, meningkatkan sedimentasi, menyebabkan kekeruhan air laut, serta mengubah pola arus yang dapat memicu abrasi pantai.

Sementara pada tahap operasional, GMNI menyoroti risiko pencemaran akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti oli bekas, bahan bakar, cat kapal, hingga logam berat yang dapat mencemari laut dan mengancam keberlangsungan biota perairan.

Selain itu, aktivitas pengelasan, pemotongan besi, sandblasting, serta penggunaan mesin-mesin industri juga berpotensi menghasilkan polusi udara, kebisingan, dan sampah industri yang sulit terurai.

GMNI mengingatkan bahwa setiap pembangunan galangan kapal wajib memenuhi ketentuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai regulasi terkait konservasi sumber daya alam dan pengelolaan wilayah pesisir.

Pertanyakan Perizinan Lingkungan

GMNI Sikka juga mempertanyakan status perizinan lingkungan proyek tersebut.

Organisasi mahasiswa itu menduga proses pembangunan tidak didahului dengan keterbukaan informasi publik yang memadai terkait dokumen lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun izin-izin lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta pemerintah daerah bersikap transparan kepada masyarakat dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan lingkungan hidup Kabupaten Sikka,” ujar Iko Goban.

GMNI menegaskan bahwa pembangunan harus tetap memperhatikan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan keadilan ekologis sehingga tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang.

Desak Aparat Telusuri Dugaan Penyimpangan

Dalam pernyataan sikapnya, GMNI juga meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam proses perizinan maupun pelaksanaan proyek.

Namun demikian, organisasi tersebut menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan perlu dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Tuntutan GMNI Sikka

GMNI Cabang Sikka menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan PT Atlas Samudera Perkasa:

1. Menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung.

2. Mengedepankan dialog yang humanis dan terbuka dengan seluruh elemen masyarakat.

3. Menghadirkan langsung pihak manajemen dan pemilik PT Atlas Samudera Perkasa untuk memberikan penjelasan kepada publik.

4. Menjamin pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, khususnya nelayan dan warga pesisir.

GMNI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut guna memastikan pembangunan di Kabupaten Sikka tetap berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat lokal, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut menjadi forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun pemahaman bersama terkait mekanisme baru redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria.

Sosialisasi dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk perwakilan kementerian terkait dan Badan Bank Tanah. Dalam kesempatan itu, pemerintah menjelaskan dasar hukum, mekanisme, serta tujuan redistribusi tanah eks HGU yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan Badan Bank Tanah, Inyo, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021, sedikitnya 30 persen tanah negara yang dikelola Badan Bank Tanah dialokasikan untuk program Reforma Agraria melalui legalisasi aset dan pemberian hak berjangka.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah peralihan tanah yang dalam jangka panjang dapat merugikan masyarakat,” ujarnya.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai pandangan, pertanyaan, dan harapan terkait skema pengelolaan tanah yang ditawarkan pemerintah. Diskusi berlangsung terbuka dan kondusif.

Sebagian warga menyatakan masih memiliki sejumlah catatan terhadap skema tersebut, antara lain usulan pemendekan jangka waktu pengelolaan dan pemberian hak komunal guna mencegah alih fungsi tanah yang tidak sesuai dengan semangat Reforma Agraria.

Masyarakat juga berharap pemerintah mengalokasikan sebagian lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk kebutuhan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di wilayah setempat.

Menutup kegiatan, Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sora Lokita, menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang ditempuh pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan masyarakatnya. Skema ini diatur dalam peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan bersama,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah berharap masyarakat dapat hidup lebih tenang, aman, dan sejahtera melalui kebijakan yang sedang dijalankan.

Melalui dialog tersebut, pemerintah berharap tercipta kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terkait penyelesaian tanah eks HGU PT Krisrama, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Berita Menarik Lainnya di PerspektifNusantara.com

Penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Tim patroli bersama pengelola pasar mendatangi lapak demi lapak untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang agar memanfaatkan tempat berjualan yang telah disediakan oleh pemerintah dan pengelola pasar.

Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah pedagang yang menjajakan dagangan di bahu jalan, pintu masuk, dan pintu keluar pasar. Kondisi tersebut dinilai mengganggu arus lalu lintas di area pasar serta memicu kecemburuan sosial di antara sesama pedagang yang telah menempati lapak resmi.

Dalam kegiatan itu, tim patroli turut didampingi Kepala Pasar Wairkoja, Rino, ST, bersama sejumlah staf pengelola pasar. Kehadiran pihak pengelola pasar dinilai penting untuk memastikan para pedagang memahami aturan yang berlaku serta menjaga hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Kepala Bidang PPUD dalam arahannya kepada para pedagang menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas pasar untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, para pengguna pasar diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan tidak berjualan sembarangan.

“Kami mengimbau seluruh pengguna pasar agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan pengelola pasar. Jangan berjualan di bahu jalan atau di pintu keluar masuk pasar karena dapat mengganggu ketertiban dan menyebabkan kemacetan,” ujarnya saat memberikan arahan kepada para pedagang.

Ia juga meminta masyarakat untuk menjaga semangat kebersamaan dan tidak saling menimbulkan kecemburuan antar pedagang. Menurutnya, semua pedagang memiliki hak yang sama untuk memperoleh tempat usaha yang layak sehingga aturan pasar perlu ditaati bersama.

Selain menekankan pentingnya ketertiban, tim patroli juga mengingatkan para pedagang mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih dan tertata dinilai akan memberikan kenyamanan bagi pembeli maupun pedagang sendiri.

“Kita harus bangga dengan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Pasar ini dibangun untuk membantu perekonomian masyarakat. Karena itu mari kita jaga bersama kebersihan dan ketertibannya,” kata Kabid PPUD.

Pasar Wairkoja sendiri merupakan salah satu pasar rakyat yang memiliki peran penting dalam mendukung roda ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka. Keberadaan pasar tersebut tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan budaya masyarakat dari berbagai wilayah.

Pasar ini dikenal sebagai pasar barter yang masih bertahan hingga sekarang. Masyarakat dari wilayah kepulauan datang membawa hasil laut seperti ikan untuk ditukarkan dengan hasil pertanian berupa ubi, pisang, jagung, dan kelapa yang dibawa masyarakat dari daerah pegunungan.

Tradisi barter tersebut menjadi ciri khas tersendiri bagi Pasar Wairkoja dan mencerminkan hubungan ekonomi tradisional yang masih hidup di tengah masyarakat Kabupaten Sikka. Aktivitas barter juga menjadi daya tarik tersendiri karena memperlihatkan semangat gotong royong dan saling memenuhi kebutuhan antarwilayah.

Pemerintah Kabupaten Sikka memandang keberadaan Pasar Wairkoja sebagai aset penting daerah yang perlu dijaga dan dikembangkan. Selain menjadi pusat ekonomi rakyat, pasar tersebut juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, penataan pasar terus dilakukan agar aktivitas perdagangan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Pemerintah juga berharap seluruh pedagang memiliki kesadaran bersama untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun menggunakan anggaran negara.

Sejumlah pedagang yang ditemui dalam kegiatan tersebut menyambut baik langkah edukasi yang dilakukan tim patroli. Mereka mengaku memahami tujuan penertiban dan berharap kondisi pasar dapat menjadi lebih tertata sehingga pembeli merasa nyaman berkunjung.

Meski demikian, beberapa pedagang juga berharap pemerintah terus memperhatikan kondisi fasilitas pasar, termasuk akses jalan, kebersihan, dan kenyamanan lapak agar aktivitas jual beli semakin meningkat.

Kegiatan patroli dan edukasi tersebut berlangsung dengan aman dan kondusif. Tidak ada tindakan represif dalam penertiban tersebut karena pendekatan yang dilakukan lebih mengutamakan dialog dan pembinaan kepada masyarakat.

Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Sikka menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap ketertiban umum di wilayah pasar dan fasilitas publik lainnya.

Melalui penataan yang baik, pemerintah berharap Pasar Wairkoja dapat terus berkembang menjadi pusat ekonomi rakyat yang tertib, bersih, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka.

Secara normatif, negara telah menetapkan standar gaji PPPK melalui regulasi nasional. Tahun 2026, gaji PPPK berkisar antara sekitar Rp1,9 juta hingga Rp5,4 juta per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Bahkan untuk lulusan S1 (golongan IX), gaji pokoknya bisa mencapai Rp3,2 juta hingga Rp5,2 juta. Artinya, secara kebijakan, negara sebenarnya telah mengakui bahwa pekerja sektor publik berhak mendapatkan penghidupan yang layak.

Namun, persoalan muncul ketika implementasi di daerah tidak sejalan dengan regulasi tersebut.

Realitas Sikka: Ketimpangan yang Mengkhawatirkan

Di Kabupaten Sikka, muncul keluhan bahwa tenaga PPPK—atau bahkan tenaga honorer yang diarahkan ke skema PPPK—masih menerima penghasilan yang jauh dari standar nasional, bahkan disebut hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Jika angka ini benar, maka kondisi tersebut bukan sekadar ketimpangan, tetapi bentuk nyata dari ketidakadilan struktural.

Bandingkan: standar minimal PPPK nasional berada di kisaran Rp1,9 juta, sementara di lapangan hanya Rp600 ribu. Ini berarti hanya sekitar 30% dari standar terendah. Dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, kondisi ini masuk kategori underpaid labor atau pekerja dengan upah di bawah standar hidup layak.

Lebih dari itu, jika merujuk pada prinsip upah layak (living wage), pekerja seharusnya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan Rp600 ribu per bulan, hal tersebut jelas mustahil.

Hari Buruh: Bukan Sekadar Seremonial

Hari Buruh seharusnya bukan hanya perayaan simbolik atau ucapan seremonial dari pejabat publik. Esensi dari Hari Buruh adalah perjuangan melawan eksploitasi dan ketidakadilan dalam sistem kerja.

Dalam konteks Sikka, peringatan Hari Buruh justru menjadi cermin kegagalan pemerintah daerah dalam: Pertama, Menjamin standar upah yang layak. Kedua, Menjalankan kebijakan nasional secara konsisten. Ketiga, Menghargai tenaga kerja sektor publik.

Ironisnya, negara sering menuntut sektor swasta untuk mematuhi Upah Minimum Regional (UMR), namun pada saat yang sama, sebagian tenaga PPPK—yang notabene aparatur negara—justru tidak mendapatkan perlindungan yang setara. Kritik serupa juga muncul secara nasional, bahwa pemerintah tidak boleh hanya menekan sektor swasta, sementara pekerja dalam sistem pemerintah sendiri masih “nelangsa”.

Akar Masalah: Anggaran dan Prioritas

Permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Banyak daerah beralasan bahwa kemampuan fiskal belum cukup untuk membayar PPPK sesuai standar nasional.

Namun, pertanyaannya: apakah ini murni soal keterbatasan anggaran, atau soal prioritas?

Dalam teori kebijakan publik, anggaran adalah cerminan prioritas politik. Jika kesejahteraan tenaga kerja ditempatkan sebagai prioritas utama, maka seharusnya ada realokasi anggaran yang lebih berpihak pada sektor ini.

Kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa ketika PPPK diangkat sebagai ASN, pemerintah daerah harus menanggung beban anggaran yang besar. Misalnya, ada daerah yang harus menambah puluhan miliar rupiah untuk menggaji PPPK . Ini menunjukkan bahwa persoalan ini memang serius, tetapi bukan tidak mungkin diselesaikan.

Dampak Sosial: Lebih dari Sekadar Angka

Gaji rendah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. PPPK yang tidak sejahtera berpotensi mengalami; Penurunan motivasi kerja, Stres ekonomi, dan Kinerja yang tidak optimal

Dalam jangka panjang, masyarakatlah yang akan dirugikan karena kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik ikut menurun.

Selain itu, kondisi ini juga menciptakan ketimpangan sosial baru di dalam tubuh ASN sendiri, antara PNS dan PPPK, maupun antara PPPK di pusat dan daerah.

Momentum Hari Buruh seharusnya menjadi titik balik. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan yakni; Pertama, melakukan evaluasi dan transparansi anggaran daerah. Pemerintah daerah harus membuka secara transparan kondisi fiskal dan prioritas belanja. Kedua, Intervensi pemerintah pusat. Jika daerah tidak mampu, maka pemerintah pusat perlu hadir melalui skema subsidi atau dana afirmasi. Untuk membantu pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat.

Penutup

Hari Buruh bukan hanya milik pekerja pabrik atau sektor swasta. PPPK, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah lainnya juga adalah buruh dalam arti luas: mereka menjual tenaga, waktu, dan pikiran untuk negara.

Jika pada Hari Buruh masih ada pekerja negara yang digaji Rp600 ribu per bulan, maka yang perlu dipertanyakan bukan semangat buruhnya, melainkan komitmen negara terhadap keadilan sosial.

Sikka hari ini adalah cermin kecil dari persoalan besar di Indonesia: ketika regulasi sudah baik, tetapi implementasi masih tertatih. Dan selama kesenjangan ini belum diperbaiki, maka setiap peringatan Hari Buruh akan selalu terasa sebagai ironi, bukan perayaan.