Ketua LBH Mahadjaja, Emanuel Mikael Kota, melihat bahwa konflik di Papua kini tidak lagi bisa dibaca secara hitam-putih. Bukan sekadar benturan bersenjata, melainkan juga perebutan persepsi publik yang berlangsung cepat dan masif.

Ia menilai, kelompok Organisasi Papua Merdeka telah bergerak melampaui pola lama dengan memanfaatkan propaganda sebagai alat strategis.

“Peristiwa di Sinak–Pogome menunjukkan bagaimana narasi konflik dapat dengan cepat dipelintir menjadi alat propaganda. Ini berbahaya karena dapat membentuk opini yang tidak utuh dan berpotensi melemahkan posisi negara,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dalam lanskap konflik yang semakin kompleks, informasi tidak lagi berdiri netral. Emanuel menyoroti bagaimana kabar yang belum terverifikasi, bahkan yang bernuansa tendensius, kerap beredar luas dan membentuk persepsi publik secara sepihak. Dampaknya, aparat keamanan menjadi sasaran delegitimasi, sementara simpati terhadap gerakan separatis perlahan menguat.

Situasi ini, menurutnya, menuntut negara untuk tidak hanya hadir melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui pengelolaan komunikasi yang cermat. Ia mengingatkan bahwa medan konflik hari ini telah bergeser.

“Kelompok separatis memahami bahwa perang hari ini bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal narasi. Karena itu, negara harus mampu mengimbangi dengan komunikasi yang transparan, akurat, dan cepat,” tegasnya.

Lebih jauh, Emanuel menilai bahwa Organisasi Papua Merdeka tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai kelompok kriminal bersenjata. Ia melihat adanya perluasan dukungan di tingkat sosial, bersamaan dengan penguatan kapasitas militer dari sisi persenjataan dan rekrutmen.

Negara Harus Hadir

Dalam konteks tersebut, ia menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui aparat keamanan. Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), menurutnya, tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan dalam menjaga stabilitas.

“Langkah tegas namun terukur tetap diperlukan untuk mengeliminasi kekuatan bersenjata OPM. Dalam hal ini, keberadaan TNI dan Polri menjadi sangat penting dan tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Namun, pendekatan keamanan saja tidak cukup. Ia menekankan bahwa strategi negara harus bergerak dalam satu tarikan napas, yakni soal keamanan, pembangunan, dan kepercayaan publik. Peran TNI, misalnya, dinilai perlu diperkuat melalui operasi yang lebih terintegrasi, bukan sekadar bersifat bawah kendali operasi (BKO).

Di saat yang sama, negara dituntut hadir lebih dekat melalui pembangunan yang konkret. Pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal menjadi kunci untuk meredam ruang propaganda sekaligus memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua.

“Negara juga harus merebut hati masyarakat Papua melalui pembangunan nyata, dari pembangunan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini penting untuk menutup ruang propaganda dan memperkuat kepercayaan publik,” lanjutnya.

Bagi Emanuel, stabilitas Papua tidak akan pernah benar-benar tercapai jika pendekatan dilakukan secara parsial. Tanpa integrasi antara keamanan, kesejahteraan, dan pengelolaan informasi, konflik berpotensi terus berulang dalam pola yang sama.

“Upaya pembangunan yang terintegrasi sangat dibutuhkan di Papua, aspek keamanan jadi fondasi dasarnya agar menciptakan landasan pembangunan lainnya”, pungkasnya.

Klik Link Ini Untuk Berita Terbaru hanya di Google News