Tulisan reflektif yang disampaikan Urbanus Xaverius Landa, alumni Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala Surabaya, mengangkat dilema yang dihadapi banyak keluarga di Maumere. Di satu sisi, pesta sambut baru dianggap sebagai ungkapan syukur dan bagian dari tradisi yang telah mengakar. Namun, di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga, kebutuhan pendidikan anak, hingga berbagai beban kehidupan membuat sebagian orang tua harus berpikir ulang untuk menggelar pesta besar.

Melalui pengalaman pribadi dan kisah sejumlah keluarga di lingkungan gereja, Urbanus mengajak masyarakat melihat makna sambut baru dari sudut pandang yang lebih sederhana. Ia menyoroti bagaimana budaya gotong royong dan bantuan keluarga sering kali menjadi penopang pelaksanaan pesta, tetapi juga dapat menimbulkan beban sosial dan utang yang harus dibayar di kemudian hari. Pertanyaan mendasarnya pun muncul: apakah rasa syukur harus selalu diwujudkan melalui pesta yang menghabiskan biaya besar?

Di tengah berbagai pertimbangan tersebut, semakin banyak keluarga yang memilih merayakan Komuni Suci Pertama secara sederhana dan mengutamakan kebutuhan pendidikan anak. Bagi mereka, esensi sambut baru bukan terletak pada kemeriahan pesta, melainkan pada kedalaman iman, kebahagiaan keluarga, dan kebijaksanaan dalam mengelola kehidupan. Refleksi ini menjadi pengingat bahwa kesederhanaan juga dapat menjadi bentuk syukur yang tulus dan bermakna.

Pesta Sambut Baru Vs Kesederhanaan

Kita sama-sama tahu, pesta sambut baru itu ungkapan syukur. Ungkapan syukur karena anak kita, untuk pertama kali menerima Sakramen Tubuh dan Darah Kristus. Sebagai orang tua, ada rasa bahagia dalam hati. Bahagia karena kita telah membawa anak selangkah lebih maju dalam pembinaan imannya.

Dulu kita bahagia sekali karena mereka lahir. Lalu, kita mempermandikan mereka sejak kecil karena kita percaya iman merupakan warisan paling berharga bagi anak-anak.

Sekarang, kita maju satu langkah ke depan, membawa mereka untuk mendapatkan pengalaman rohani lebih dalam, bersatu dalam Yesus Kristus.

Untuk semua pengalaman di atas, kita bahagia. Tinggal hitungan hari saja, tepat pada Minggu, 7 Juni 2026, anak-anak akan menerima Tubuh dan Darah Kristus.

Setelah hari itu, anak-anak kita kalau pergi misa di gereja, mereka tidak lagi duduk diam saja saat komuni. Mereka akan ikut bersama kita, maju ke depan menyambut hosti kudus.

Pikiran Pesta

Waktu anak mau sambut baru, pikiran saya terbagi dua. Pertama, ikut pembinaan sambut baru selama satu bulan lebih. Kita mesti membagi waktu antara sibuk kerja dan pembinaan. Di Paroki Thomas Morus Maumere, ditekankan bahwa saat pembinaan kehadiran orang tua harus lengkap; ada bapak dan mama. Tidak boleh salah satu, karena anak datang dari kedua orang tua, dan perkembangan iman membutuhkan peran utuh orang tua.

Kedua, saya juga pikir bagaimana merayakan hari sambut baru, apakah buat pesta yang meriah, acara keluarga saja, atau gantung periuk. Gantung periuk berarti, pada hari sambut baru kami tidak punya acara di rumah, tetapi kami memutuskan untuk mengunjungi anak-anak lain yang merayakan pesta.

Ketika saya duduk memikirkan soal merancang pesta sambut baru, pikiran lain juga muncul di kepala. Bagaimana dengan kebutuhan lain? Sekarang bulan Juni, tahun ajaran baru sudah di depan mata. Anak-anak ada yang mau masuk SD dan SMP.

Buat pesta sambut baru pasti butuh uang tidak sedikit. Pesta sederhana saja, beli satu ekor babi sudah sekitar Rp10 juta. Pada saat yang sama, mendaftarkan anak masuk SD dan SMP juga membutuhkan biaya. Di satu sisi, buat pesta sambut baru dianggap “harus” karena orang lain juga membuat pesta, sudah menjadi tradisi masyarakat Maumere. Sedangkan di sisi lain, biaya sekolah adalah hal utama karena menyangkut masa depan anak.

Idealnya, pesta sambut baru bisa dibuat meriah, mengundang keluarga, teman-teman, dan para sahabat datang memenuhi tenda pesta, menikmati hidangan yang tersedia; ada babi guling, babi kecap, gulai babi, se’i, darah babi, perkedel babi, serta aneka minuman dan sajian lainnya.

Yang penting, pada hari sambut baru bisa membahagiakan anak, orang tua juga senang karena semua relasi dengan teman, sahabat, dan keluarga tetap terjalin baik dalam jamuan pesta. Di tenda pesta, kita bisa berkumpul bersama, bercerita, berbagi pengalaman sambil mendengarkan musik, berkaraoke, dan berjoget hingga larut. Pesta yang meriah.

Ya, kadang saya berandai-andai. Kalau saja saya seorang CEO yang sedang menyamar, atau bisa mencetak uang sendiri, atau menemukan emas batangan di jalan, pasti saya buat pesta sambut baru serasa konser musik. Saya bayar penyanyi Ona Hetharua, panggil Silet Open Up, Juan Reza, Alfred Gare, dan teman-teman paduan suara OMK Katedral St. Yoseph Maumere. Dengan suara merdu mereka, tenda pesta pasti semakin semarak. Uang bukan masalah, saya bayar.

Kalau itu benar-benar terjadi, mungkin ini menjadi pesta sambut baru yang sulit ditiru oleh orang tua mana pun. Saya pecahkan rekor pesta sambut baru. Nama saya akan dikenang sebagai tuan pesta paling meriah. Selain itu, saya akan menyiapkan 5.000 nasi kotak; 2.500 nasi daging babi dan 2.500 nasi ayam.

Nasi kotak itu saya bagikan kepada warga Kota Maumere sebagai ungkapan syukur. Di atas kotak nasi, saya tempel pesan: “Mohon doa bagi anak saya yang hari ini sambut baru.”

Tapi kenyataannya tidak demikian. Ini hanya khayalan. Kenyataannya, hidup pas-pasan. Ada banyak kebutuhan yang mesti dipenuhi sementara uang terbatas. Ada banyak kebutuhan yang mesti diutamakan daripada sekadar pesta. Saat uang pas-pasan, antara membayar uang sekolah anak atau membuat pesta, saya harus berpikir matang.

Barangkali saat ini orang tua lain juga menghadapi dilema yang sama. Bahkan mungkin ada yang lebih berat. Berbagai tagihan sudah menanti, mulai dari tagihan air, listrik, cicilan motor, cicilan mobil, koperasi harian, koperasi mingguan, koperasi bulanan, tagihan bank, penggadaian, arisan kelompok, renovasi rumah, pembangunan kandang babi, urusan belis yang belum selesai, biaya kuliah, uang sekolah anak, uang seragam, dan lain sebagainya. Banyak sekali pengeluaran, tetapi pemasukan tidak bertambah. Hidup penuh tantangan.

Dengan prinsip nekat pesta atau harus pesta, jika berada dalam pilihan antara membuat pesta atau menggunakan uang untuk membangun rumah, saya mungkin memilih pesta karena momen sambut baru bagi anak hanya terjadi sekali seumur hidup dan tidak bisa diulang. Membangun rumah bisa ditunda. Kalau ada rezeki nanti, rumah bisa dibangun, atau mencari jalan lain seperti pinjam uang di bank selama mampu membayar angsurannya.

Bantuan Pesta

Saya juga sering mendapat masukan, dorongan, ataupun dukungan dari teman-teman, keluarga, dan sahabat. Mereka ingin membantu meringankan biaya pesta.

Ada yang mau membantu babi, saya pakai dulu lalu nanti diganti dengan uang. Namun bagaimana kalau saat mereka membutuhkan penggantiannya, saya belum punya uang? Bisa saja hubungan baik yang selama ini terjaga menjadi renggang.

Setiap kali bertemu di jalan, saya mungkin akan merasa tidak nyaman karena belum bisa memenuhi kewajiban tersebut.

Ada yang mau membantu pemasangan tenda lengkap dengan kursi dan meja tamu undangan. Nanti kalau anaknya giliran sambut baru, saya akan mengganti bantuan itu. Ada juga yang bersedia membantu urusan sound system.

Ada pula yang mau membantu beberapa karung beras. Apalagi sebagai orang Flores, khususnya orang Lio, gotong royong dan wuru mana dalam pesta sambut baru sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini menjadi jaminan bahwa sesulit apa pun hidup, jika melibatkan bantuan keluarga, teman, dan sahabat, pesta pasti bisa terlaksana. Dalam kebiasaan kita selama ini, bantuan itu dianggap sebagai utang sosial yang kelak harus dikembalikan.

Sebentar, mereka memang akan membantu. Namun saya harus berpikir baik-baik dulu. Kalau saya mau membuat pesta sebagai ungkapan syukur, mestinya jamuan pesta adalah tanggung jawab pribadi, hasil dari keringat saya sebagai orang tua yang berbahagia. Saya yang mesti berkorban sesuai kemampuan sendiri, bukan orang lain.

Jika saya membuat pesta tetapi semua kebutuhan ditanggung orang lain atau menggunakan dana pinjaman, maka itu bukan ungkapan syukur yang sungguh-sungguh dari kemampuan sendiri, melainkan pesta yang lahir karena keterpaksaan.

Orang tua dulu sering memberi pesan, mbana tolo no’o bogo, yang maknanya melakukan sesuatu harus memperhatikan kemampuan, kekuatan, dan kelemahan diri. Ada barang, ada uang, ada persiapan, silakan buat pesta. Namun kalau tidak punya uang, mengapa harus memaksakan diri? Karena kalau dipaksakan, bisa jatuh dalam utang.

Punya utang tetapi penghasilan tidak pasti, bagaimana saya mau membayar utang pesta? Atau mungkin ada kawan yang tidak setuju dengan pikiran saya ini?

Maksud saya, pesta adalah ungkapan persembahan orang tua bagi anak yang sambut baru. Yang kita persembahkan adalah hasil jerih payah sendiri, bukan bantuan sana-sini, apalagi uang pinjaman. Apa yang ada, itulah yang dibagikan. Kalau tidak ada? Mungkin lebih baik apa adanya. Sambut baru tidak wajib pesta, bukan?

Model

Saudara saya punya tiga orang anak. Sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan tidak tetap. Kadang hasilnya baik, kadang tidak ada sama sekali. Dulu, saat anak pertama sambut baru, dia tidak membuat pesta. Konsepnya gantung periuk. Anak kedua sambut baru juga sama. Sekarang, anak ketiga sambut baru pun demikian. Dia konsisten.

Hari Minggu pergi ke gereja mendampingi anak sambut baru, besok harinya saat orang lain masih sibuk dengan pesta, dia sudah kembali bekerja sebagai tukang ojek. Dia bilang, lebih baik fokus bekerja untuk mengumpulkan uang sekolah anak. Sampai hari ini, karena tidak membuat pesta sambut baru, dia tidak memiliki utang pesta.

Di KBG Maria Rosa Mystica, Lingkungan St. Fransiskus de Sales, Stasi St. Thomas Morus Maumere, saat ketua KBG memiliki anak yang menerima Komuni Suci Pertama, ia hanya mengadakan makan keluarga sederhana. Tidak ada pesta besar, dan tabungan pendidikan anak tidak digunakan untuk kebutuhan pesta.

Pelan-pelan, bersama umat di KBG, mereka merasa senasib sepenanggungan. Mereka melihat diri sebagai orang kecil dengan kondisi ekonomi pas-pasan, tetapi memiliki cita-cita besar untuk pendidikan anak-anak. Karena itu, dimulailah arisan pendidikan KBG sejak tiga tahun lalu. Lebih baik berusaha bersama daripada berjalan sendiri-sendiri.

Saat katekese Bulan Pendidikan Nasional di KBG pada awal Mei lalu, masing-masing orang tua berbagi pengalaman tentang solidaritas dan saling menopang melalui arisan pendidikan. Mereka merasa beruntung karena gerakan ini membantu anak-anak mereka melanjutkan pendidikan. Beberapa orang tua bahkan terharu hingga meneteskan air mata.

Jika hanya mengandalkan kemampuan sendiri, mereka pasrah anak cukup lulus SMA. Namun dengan gerakan ini, mereka yakin bisa menguliahkan anak-anak di Maumere. Jika mengumpulkan uang pendidikan saja begitu sulit, mengapa harus membuat pesta sambut baru dengan biaya tinggi?

Dua pengalaman di atas semakin meyakinkan saya untuk menyambut peristiwa Komuni Suci Pertama anak pada Minggu, 7 Juni 2026, dengan hati yang riang gembira, tetap menjaga kesederhanaan, dan bijak menggunakan uang.

Klik link ini untuk mendapatkan opini menarik lainnya hanya di PerspektifNusantara.com

Perasaan sukacita itu kemudian diwujudkan dalam perayaan pesta. Dalam KBBI online, pesta diartikan sebagai perjamuan makan minum (bersukaria dan sebagainya).

Dari pengertian ini kita memiliki gambaran bahwa pesta sambut baru adalah perayaan jamuan makan dan sebagainya karena anak menerima tubuh dan darah Kristus untu pertama kali. Sebagai pesta syukur, tuan pesta biasanya akan mempersiapkannya sebaik mungkin.

Pesta yang baik tentu saja dipersiapkan dengan cermat. Dari segi gambar denah, pesta didukung oleh tiga ruang utama. Pertama, bagian dapur.

Tugas dapur adalah memasak berbagai jenis hidangan untuk semua orang yang hadir dalam pesta, terlebih hidangan untuk para tamu. Di dapur kita akan melihat berbagai macam bahan makanan.

Daging babi, daging sapi, beras, ikan, bumbu dapur, kayu api, minyak tanah, kompor minyak, kompor gas, cucuan piring, dan lain sebagaianya.

Kita juga akan melihat orang sibuk memasak, mencuci, berkomunikasi, berkoordinasi memastikan makanan siap disajikan. Kepuasan para tamu undangan sangat dipengaruhi oleh kerja orang-orang dapur. Apabila hidangan daging agak keras, pasti menjadi buah bibir, diceritakan kemana-mana. Kadang orang bertanya “siapa kepala dapurnya?”.

Hidangan yang disajikan tuan pesta akan dibandingan dengan hidangan di tempat pesta lain yang lebih lembut dan enak di lidah. Jika sediaan daging kurang, sediaan moke kurang, atau kopi dan teh kehabisan gula pasir, tuan pesta akan dikritik bahkan dicemooh dengan kalimat “kalau tidak bisa memberi makan orang banyak ya jangan buat pesta, buat malu saja”. Pesta yang tadinya adalah ungkapan syukur tuan pesta menjadi cerita buruk yang dibawa kemana-mana.

Bagian kedua adalah ruang tengah, sebagai ruang persiapan, tempat keluarga berkumpul, khususnya tempat anak sambut baru beraktivitas bersama keluarga inti.

Ruang tengah juga merupakan ruang transisi antara dapur dan tenda pesta. Suasana tenda pesta dipantau dan didiskusikan di ruang tengah ini. Keputusan mengenai bagaimana tamu undangan dilayani di bahas di tempat ini.

Bagian ketiga adalah tenda pesta. Di sinilah para tamu undangan dijamu. Yang istimewa, meja kursi empuk khusus untuk anak sambut baru. Tempat ini dirancang bagi keistimewaan anak, ia dipandang sebagai raja satu hari.

Anak sambut baru akan duduk di depan, dipercantik dengan dekor yang indah, di bagian belakang ada baliho kecil dengan latar gambar anak sedang menerima tubuh dan darah Kristus, ada juga dengan foto mengatupkan tangan sikap doa di depan dada. Semuanya ini untuk membahagiakan anak.

Di tenda pesta ini, akan diseting sedemikian rupa menggunakan tenda jadi sekian kotak. Ada kursi dengan balutan mewah. Ada musik dengan soundsistem ternama yang menggunakan mesin genset khusus agar musik berjalan tanpa kendala listrik. Beberapa tempat menggunakan jasa MC untuk memandu jalannya pesta sambut baru bak pesta pernikahan yang megah.

Pada saat undang pesta datang, sebentar ia akan dipersilakan duduk oleh penerima tamu, tidak berapa lama, panitia urusan konsumsi akan mempersilakan kita untuk maju mengambil makanan yang dihidangkan. Di kamar makan, makanan dengan berbagai macam jenis masakan dihidangkan, ini kerja keras orang dapur yang saya sebutkan di atas.

Pesta Pora

Pesta pora menurut KBBI adalah perayaan besar dan meriah. Bagaimanakah pesta besar itu? Bagi kita orang Maumere, pesta yang meriah itu bisa dilihat dari beberapa hal ini.

Misalnya berapa ekor babi yang dipotong. Ada yang memotong babi 2 ekor masing-masing seharga 10 juta rupiah, dengan demikian daging babi saja sudah 20 juta. Belum lagi dihitung dengan sediaan daging sapi, daging kuda, ayam potong, ikan merah, ikan tuna, ikan bengkumis dan lainnya.

Sebagai perbandingan saja, jika dalam merayakan pesta sambut baru, ada tuan pesta pergi ke pasar Alok beli daging babi 5 kg, kita akan sepakat, itu bukan pesta tetapi hanya makan keluarga inti saja.

Pesta yang meriah bisa juga dilihat dari soundsistem model apa yang dipakai. Apakah musiknya biasa saja atau sampai membuat kaca jendela tetangga pecah dan atap rumahnya roboh.

Semakin kuat getaran bassnya pesta dainggap semakin oke. Bisa juga dilihat dari berapa banyak tenda jadi yang dipasang, misalnya 6 tenda jadi sudah dianggap pesta yang besar. Pesta yang meriah juga bisa dilihat dari enaknya makanan yang dihidangkan, terlebih sediaan moke, apakah kualitas moke yang ditawarkan enak di lidah dan tenggorokan serta bisa di bawa pulang satu botol.

Pesta yang meriah juga dapat dilihat dari persiapan keamanan. Apakah pesta tersebut punya seksi keamanan yang menjaga kelancaran peta mulai dari tempat parkir kendaraan tamu undangan, ketertiban tamu undangan mengantri makanan, jalannya acara joget dan ancaman perkelahian yang bisa merusakkan tenda pesta, merusak soundsistem dan peralatan dapur.

Terakhir, pesta yang meriah dapat diukur dari berapa besar biaya pesta, 20 juta, 50 juta atau sampai di atas 100 juta. Semakin besar biaya pesta semakin menunjukkan tuan pesta adalah orang mampu dan berpengaruh di tempatnya.

Ilustrasi saja

Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi menghimbau masyarakat agar menghindari pesta pora dalam merayakan sambut baru. Setelah himbauan ini tersebar luas melalui media sosial, masyarakat berkomentar. Ada yang setuju bahwa kita mesti hindari pesta pora tetapi ada juga yang tidak sependapat dengan celetukan “ah, kami buat pesta uang kami sendiri, bukan uang orang”.

Pada prinsipnya, pendapat terakhir ini menilai pesta sebagai hak pribadi tanpa harus diganggu. Istilah sekarang, bukan donatur jangan ikut campur.

Seperti yang saya uraikan sebelumnya, yang dimaksudkan pesta pora adalah pesta besar. Seringkali untuk membuat sebuah pesta besar terpaksa melampaui kekuatan keuangan tuan pesta. Apa yang dimaksudkan dengan melampaui kekuatan keuangan tuan pesta? Mari saya beri ilustrasi.

Kita ingin membuat pesta yang meriah, misalnya hari Sabtu buat acara kumpul keluarga, hari Minggu pesta sambut baru dan hari Senin acara bongkar tenda, maka disiapkan anggaran pesta tiga hari.
Untuk itu pasang 10 tenda jadi, potong tiga ekor babi, potong sapi satu ekor dan menyewa jasa penyanyi dan keyboard. Para tamu undangan akan dihibur dengan suara merdu dari para penyayi terbaik di kota Maumere.

Soundsystem juga yang terbaik agar dapat selalu dikenang oleh tamu undangan sebagai pesta sambut baru yang tak terlupakan di kota Maumere ini.

Sampai di sini terdengar seni dan indah, namun masalah mulai muncul, ternyata untuk buat pesta itu, tuan pesta tidak punya persiapan babi di kandang. Uang pun belum cukup sehingga ia meminjam tiga ekor babi di tetangga dengan janji nanti sehabis pesta akan bayar 30 juta plus bunga sedikit.

Untuk memastikan kelancaran pesta satu bulan sebelumnya tuan pesta telah mengajukan pinjaman 75 juta di lembaga keuangan dengan alasan untuk modal usaha, jaminan sertifikat tanah. Uang pun cair. Waktu pencairan dana, tuan pesta sudah tidak fokus lagi soal bunga pinjaman dan tenor. Ia ingin cepat-cepat tandatangan pencairan. Dan betul, uangnya cair sesuai harapan.

Di hari Sabtu, tenda pesta sudah jadi, soundsistem sudah ok. Namun hal diluar dugaan terjadi. Hujan deras selama dua hari sejak Sabtu dan Minggu. Akibatnya undangan tidak datang sesuai harapan. Masakan yang telah disediakan ternyata hanya dimakan oleh tuan rumah, keluarga, orang dapur, dan kru soundsistem. Alhasil, amlop undangan yang diharapkan tidak seberapa. Wajah bahagia berubah menjadi sedih.

Bagaimana janji bayar uang babi 30 juta dan bagaimana mau cicil utang 75 juta? Di rumah bapa dan mama mulai termenung, sesekali lihat anaknya yang sambut baru. Bapa dan mama mulai lihat anak, sambil marah-marah berkata “ini gara-gara kau punya sambut baru”.

Aksi Pendidikan

Sambut baru adalah sakramen ekaristi. Sifatnya pribadi antara anak dengan Tuhan. Sambut baru tidak sama dengan sakramen perkawinan yang bersifat sosial antara laki dan perempuan saling mengikat sumpah setia.

Dalam pesta perkawinan, tuan pesta memang harus buat perayaan yang meriah, selain sebagai ungkapan syukur karena dua insan telah menyatu dalam janji perkawinan tetapi juga sekaligus mengumumkan kepada dunia bahwa Nong Ganteng dan Nona Syantik adalah resmi pasangan suami isteri.

Kedua sakramen ini berbeda, karenanya, perayaan sambut baru tidak perlu menyaingi pesta pernikahan. Perayaan sambut baru perlu memperhatikan nilai-nilai pendidikan bagi anak.

Apa itu nilai-nilai pendidikan bagi anak? Sebagai contoh, ada orang tua yang anaknya sambut baru, mereka tidak merayakan pesta sambut baru tetapi anggaran pesta digunakan untuk membeli beras sekian ton lalu beras tersebut disumbang ke panti asuhan yang membutuhkan sambil meminta agar komunitas panti asuhan mendoakan agar anak sambut baru ini sehat-sehat selalu dan tercapai cita-citanya.

Pengalaman ini perlahan menanamkan sikap keberpihakan kepada orang-orang lemah. Kelak ketika dewasa dan menjadi pemimpin masyarakat, anak ini akan memperhatikan orang-orang kecil karena dasarnya telah ditanamkan orangtua.

Contoh lain, acara kumpul keluarga yang biasanya kita lakukan sebagai hari galang dana pesta sambut baru, dapat digunakan sebagai hari arisan pendidikan. Jadi momen anak sambut baru kita ubah kebiasaan pesta menjadi kebiasaan baru yakni mengumpulkan uang untuk jaminan pendidikan anak.

Kita tahu dalam sistem arisan, setiap uang yang kita terima dari orang lain, dianggap sebagai utang yang harus kita kembalikan dalam arisan pendidikan di lain waktu. Jika 100 orang datang dengan uang 500.000 per orang maka dana yang terkumpul mencapai 50 juta. Uang itu cukup untuk biaya kuliah S1 di kota Maumere.

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Opini Menarik Lainnya Hanya di PerpektifNusantara.com

Akun tersebut mengunggah foto imam berinisial LD dengan narasi bahwa ia telah merusak rumah tangga seseorang dengan menghamili seorang perempuan bersuami.

Unggahan itu dengan cepat menyebar luas karena kembali dibagikan oleh akun yang sama ke beberapa grup Facebook.

Media ini sempat mengonfirmasi langsung kepada imam tersebut dan ia menegaskan bahwa informasi yang beredar adalah hoaks.

Namun, yang sangat memprihatinkan adalah narasi yang direkayasa oleh akun palsu tersebut telah terlanjur merusak citra imam yang bersangkutan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: kebenaran seperti apa yang sebenarnya diterima publik, ketika sebuah isu yang belum terbukti kebenarannya sudah lebih dulu menggiring opini masyarakat?

Pendahuluan

Kasus tuduhan terhadap seorang imam Keuskupan Atambua yang disebarkan oleh akun anonim di media sosial memperlihatkan problem serius dalam masyarakat digital modern. Seorang imam berinisial LD dituduh merusak rumah tangga dan menghamili seorang perempuan bersuami, lalu unggahan tersebut menyebar luas di berbagai grup Facebook sebelum ada klarifikasi.

Meski kemudian yang bersangkutan membantah dan menyatakan bahwa tuduhan itu hoaks, citra sosialnya sudah terlanjur terdampak. Inilah paradoks utama era digital: kebenaran membutuhkan waktu tetapi kerusakan reputasi hanya membutuhkan satu klik.

Dalam kajian epistemologi, kebenaran selalu berkaitan dengan pembuktian, justifikasi dan rasionalitas. Namun di ruang digital, struktur ini mengalami pergeseran radikal.

Fenomena ini sejalan dengan analisis Jean Baudrillard dalam bukunya Simulacra and Simulation (1981), yang menjelaskan bahwa masyarakat modern hidup dalam dunia “simulasi” di mana tanda dan citra lebih berkuasa daripada realitas itu sendiri. Dalam kasus ini, citra tuduhan lebih cepat dipercaya daripada fakta klarifikasi.

Media sosial mengubah logika pengetahuan menjadi logika kecepatan. Yang viral dianggap benar, meskipun belum terverifikasi. Dengan demikian, ruang publik berubah menjadi arena produksi opini bukan pencarian kebenaran.

Dari perspektif etika komunikasi, penyebaran tuduhan tanpa bukti merupakan pelanggaran moral yang serius. Komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mengandung tanggung jawab etis terhadap dampak sosialnya.

Jürgen Habermas dalam teorinya tentang public sphere (ruang publik) menegaskan bahwa komunikasi yang sehat harus berbasis pada rasionalitas, argumentasi dan kejujuran. Namun media sosial sering kali menghilangkan syarat ini karena anonimitas memberi ruang bagi “tindakan komunikatif tanpa tanggung jawab”.

Akun palsu dalam kasus ini menjadi simbol dari krisis etika digital: identitas tersembunyi melahirkan keberanian untuk menuduh tanpa konsekuensi.

Hoaks sebagai Kekerasan Epistemik

Lebih jauh, penyebaran hoaks bukan hanya persoalan informasi salah, tetapi juga bentuk kekerasan. Dalam kajian filsafat sosial modern, hal ini dapat disebut sebagai epistemic injustice atau ketidakadilan pengetahuan.

Konsep ini dijelaskan oleh Miranda Fricker dalam bukunya Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing (2007). Ia menyatakan bahwa seseorang dapat mengalami ketidakadilan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara kognitif ketika kredibilitasnya dirusak tanpa dasar yang sah.

Dalam kasus imam tersebut, reputasi yang rusak sebelum adanya pembuktian merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan epistemik: seseorang “dihukum” oleh opini publik sebelum kebenaran diuji.

Dalam kerangka etika Immanuel Kant, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (end in itself), bukan sebagai alat.

Dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785), Kant menegaskan bahwa memperlakukan manusia sebagai alat untuk kepentingan, sensasi atau hiburan adalah pelanggaran terhadap moralitas universal.

Ketika tuduhan palsu disebarkan untuk menarik perhatian publik, maka subjek yang dituduh direduksi menjadi objek konsumsi informasi. Martabatnya tidak lagi dihormati sebagai manusia, melainkan dijadikan bahan sensasi.

Dalam teori masyarakat modern Zygmunt Bauman, era sekarang disebut sebagai liquid modernity di mana segala sesuatu menjadi cair, cepat berubah dan sulit dipastikan.

Media sosial memperkuat kondisi ini: informasi mengalir tanpa filter yang memadai. Dalam situasi seperti ini, publik tidak lagi menjadi ruang deliberasi rasional, tetapi ruang reaksi emosional.

Akibatnya, tuduhan yang belum diverifikasi dapat dengan mudah membentuk opini kolektif, meskipun kemudian terbukti salah.

Masalah utama dalam kasus ini bukan hanya pelaku akun palsu, tetapi juga ekosistem sosial yang mudah menerima informasi tanpa verifikasi. Dalam konteks ini, kebenaran menjadi sesuatu yang rapuh dan mudah dikalahkan oleh narasi yang lebih sensasional.

Filsafat mengajarkan bahwa kebenaran tidak hanya soal “apa yang benar”, tetapi juga “bagaimana kita sampai pada yang benar”. Tanpa proses kritis, masyarakat akan terus berada dalam siklus disinformasi.

Penutup

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa di era digital, kebijaksanaan tidak hanya diukur dari kemampuan berbicara, tetapi juga dari kemampuan untuk menahan diri sebelum menghakimi.

Kebenaran membutuhkan waktu, verifikasi, dan tanggung jawab. Sementara hoaks hanya membutuhkan satu klik dan satu niat buruk.

Sebagaimana ditegaskan dalam tradisi filsafat kritis, tugas manusia bukan hanya mencari kebenaran, tetapi juga menjaga agar kebenaran tidak dikalahkan oleh kebisingan informasi.

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Opini Lainnya Hanya di PerspektifNusantara.com

Namun, bagaimana jika seandainya seorang pemimpin justru merangkap sebagai pengelola bisnis “makan gratis”?

Sebuah ironi lahir: apakah yang kenyang itu saya (rakyat) atau justru perut kekuasaan itu sendiri?

Dalam tradisi Thomas Aquinas, tujuan utama kekuasaan adalah bonum commune atau kebaikan bersama.

Pemimpin tidak boleh menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri atau kelompoknya.

Ketika seorang pemimpin mengurus bisnis makan gratis, terlebih jika berkaitan dengan kebijakan publik maka terjadi pergeseran orientasi: dari pelayanan menjadi perhitungan.

Program yang seharusnya menjawab kebutuhan rakyat bisa berubah menjadi instrumen pencitraan atau bahkan ladang keuntungan terselubung.

Di titik ini, pertanyaan menjadi relevan: apakah “gratis” itu benar-benar bebas dari kepentingan atau hanya strategi distribusi yang dikendalikan oleh satu tangan yang sama tangan kekuasaan?

Dalam etika modern, terutama dalam pemikiran Immanuel Kant, tindakan moral harus bebas dari kepentingan pribadi. Jika seorang pemimpin mengambil keputusan yang sekaligus menguntungkan bisnisnya sendiri maka ia telah melanggar prinsip dasar moralitas: bertindak demi kewajiban bukan keuntungan.

Secara hukum, praktik ini beririsan dengan konsep konflik kepentingan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang menegaskan bahwa pejabat publik wajib menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Jika seorang pemimpin memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam bisnis yang berkaitan dengan kebijakan publik, maka ada potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Bahkan tanpa korupsi yang kasat mata, bias keputusan sudah cukup untuk merusak keadilan.

Ilusi “Makan Gratis” dan Politik Ketergantungan

Konsep “makan gratis” dalam politik sering kali bukan sekadar soal pangan, tetapi juga alat legitimasi kekuasaan. Michel Foucault menyebut bahwa kekuasaan bekerja melalui mekanisme halus, termasuk pengaturan tubuh dan kebutuhan dasar manusia.

Memberi makan bisa menjadi bentuk kontrol. Rakyat yang diberi “gratis” bisa saja menjadi tergantung, kehilangan daya kritis bahkan mengabaikan kualitas kebijakan lain yang lebih struktural seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

Jika bisnis makan gratis itu dikendalikan oleh pemimpin sendiri, maka relasi berubah dari pelayanan menjadi dominasi: rakyat tidak lagi menjadi subjek yang berdaya, melainkan objek distribusi.

Perut Kekuasaan vs Perut Rakyat

Secara metaforis, “perut” dalam konteks ini bukan hanya soal lapar dan kenyang tetapi juga simbol keserakahan dan kebutuhan.

Jika pemimpin menggunakan kekuasaan untuk memperluas bisnisnya, maka “perut kekuasaan” yang kenyang.

Jika kebijakan dijalankan secara adil, transparan dan bebas konflik kepentingan, maka “perut rakyat” yang kenyang.

Namun sejarah menunjukkan, ketika dua perut ini disatukan dalam satu tubuh kekuasaan tanpa kontrol yang terjadi bukan keseimbangan melainkan ketimpangan.

Jalan Etis: Memisahkan Kuasa dan Kepentingan

Solusi filosofis dan hukum sebenarnya jelas: pemisahan antara kekuasaan publik dan kepentingan privat.

Prinsip ini sejalan dengan gagasan rule of law yang menempatkan hukum di atas kepentingan individu.

Pemimpin ideal adalah mereka yang, meminjam istilah Plato, mampu keluar dari “gua kepentingan pribadi” dan melihat realitas secara jernih demi keadilan bersama.

Penutup

Jika seandainya seorang pemimpin mengurus bisnis makan gratis, maka persoalannya bukan sekadar siapa yang makan tetapi siapa yang diuntungkan.

Dalam keadaan tanpa konflik kepentingan, rakyat bisa kenyang. Namun jika kekuasaan dan bisnis bercampur maka yang terjadi sering kali sebaliknya: rakyat diberi makan secukupnya, sementara kekuasaan makan tanpa batas.

Akhirnya, pertanyaan retoris itu menemukan jawabannya sendiri: bukan perut rakyat yang makin kenyang, melainkan perut kekuasaan yang makin rakus jika hukum dan etika dibiarkan lapar.

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Opini Menarik Lainnya Hanya di PerspektifNusantara.com

Pemimpin tidak lagi hadir terutama sebagai penggerak perubahan, melainkan sebagai produsen citra sejenis “konten kreator” yang mengelola persepsi publik melalui simbol, seremoni dan narasi visual.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan masih berakar pada tanggung jawab moral atau telah direduksi menjadi strategi personal branding?

Sementara itu, dalam tradisi filsafat klasik, kepemimpinan selalu bertumpu pada etika. Aristoteles, misalnya, menempatkan virtue (keutamaan) sebagai inti dari tindakan manusia yang baik.

Seorang pemimpin bukan sekadar tampil baik, tetapi harus menjadi baik. Kepemimpinan adalah praksis moral bukan sekadar estetika politik.

Namun dalam praktik kekinian, yang menonjol justru estetika: visualisasi kegiatan, publikasi seremonial dan narasi pencitraan.

Kunjungan kerja menjadi konten, bantuan sosial menjadi panggung dokumentasi, bahkan empati pun direkayasa dalam format yang “layak tayang”. Di sini, tindakan kehilangan kedalaman makna; tidak lagi dinilai dari dampaknya, tetapi dari daya tarik visualnya.

Seremonialisme dan Kekosongan Substansi

Seremoni pada dasarnya bukan hal yang keliru. Seremoni adalah simbol, dan dalam batas tertentu, simbol memiliki fungsi sosial: memperkuat legitimasi, membangun kebersamaan dan menegaskan nilai.

Namun ketika seremoni menjadi tujuan, bukan sarana, maka yang terjadi adalah inflasi simbol tanpa substansi.

Fenomena “pemimpin seremonial” menunjukkan gejala ini. Agenda dipenuhi peresmian, penyambutan dan penampilan publik, tetapi minim transformasi nyata. Dalam perspektif filsafat eksistensial, ini bisa dibaca sebagai bentuk inauthentic existence keberadaan yang tidak otentik karena lebih sibuk memainkan peran daripada menjalani makna.

Logika Konten dan Reduksi Realitas

Era digital membawa logika baru: siapa yang paling terlihat, dialah yang dianggap paling bekerja. Ini adalah ilusi yang berbahaya. Jean Baudrillard menyebutnya sebagai simulacra realitas yang digantikan oleh representasi. Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi diukur dari perubahan konkret, tetapi dari seberapa sering ia muncul di layar.

Akibatnya, kebijakan publik berisiko direduksi menjadi bahan konten. Program dipilih bukan karena urgensinya, tetapi karena “nilai tayangnya”. Penderitaan rakyat pun dapat terkomodifikasi menjadi narasi yang menguntungkan citra pemimpin. Di titik ini, etika mulai tergerus oleh algoritma popularitas.

Perspektif Hukum: Jabatan sebagai Amanah, Bukan Panggung

Secara normatif, jabatan publik memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam kerangka negara hukum, kekuasaan bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip good governance menuntut transparansi, akuntabilitas dan orientasi pada kepentingan publik.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan etika penyelenggara negara menegaskan bahwa pejabat publik wajib bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau pencitraan. Ketika jabatan digunakan sebagai alat memperbaiki citra diri secara berlebihan, maka terjadi penyimpangan etis bahkan berpotensi melanggar prinsip penyalahgunaan wewenang.

Hukum, dalam hal ini, bukan sekadar aturan, tetapi manifestasi dari nilai keadilan. Hukum mengandaikan bahwa setiap tindakan pejabat harus memiliki dasar rasional dan tujuan publik yang jelas bukan sekadar impresi visual.

Krisis Subjektivitas dan Kehilangan Makna Kepemimpinan

Di balik fenomena ini, terdapat krisis yang lebih dalam: krisis subjektivitas. Pemimpin tidak lagi memaknai dirinya sebagai pelayan publik, tetapi sebagai figur yang harus terus “terlihat berhasil”. Ini menciptakan jarak antara realitas dan representasi, antara kerja nyata dan narasi yang dibangun.

Filsafat politik modern, dari Hannah Arendt hingga Jürgen Habermas, menekankan pentingnya ruang publik yang rasional dan dialogis. Namun ketika ruang publik dipenuhi oleh konten yang manipulatif, maka diskursus berubah menjadi konsumsi. Warga tidak lagi diajak berpikir, tetapi diarahkan untuk percaya.

Menuju Kepemimpinan yang Otentik

Menghadapi kondisi ini, kita perlu mengembalikan makna kepemimpinan pada fondasi awalnya: tanggung jawab, integritas, dan keberpihakan pada manusia. Pemimpin harus berani keluar dari jebakan citra dan kembali pada kerja substansial meskipun tidak selalu “menarik” secara visual.

Kepemimpinan yang otentik tidak anti terhadap publikasi, tetapi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama. Pemimpin bekerja dalam diam, tetapi berdampak nyata. Ia mungkin tidak selalu viral tetapi dirasakan.

Penutup

Pemimpin seremonial dan konten kreator bukanlah masalah semata-mata gaya, melainkan gejala dari pergeseran nilai.

Ketika jabatan lebih dipandang sebagai panggung daripada amanah, maka yang hilang bukan hanya kualitas kepemimpinan, tetapi juga kepercayaan publik.

Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling sering tampil, tetapi siapa yang paling memberi makna. Dan dalam ukuran itu, kepemimpinan sejati akan selalu melampaui sekadar konten.

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Opini Terbaru Hanya di PerspektifNusantara.com

Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Hannah Arendt dalam The Human Condition, yang menempatkan manusia sebagai pusat sekaligus tujuan dari aktivitas sosial. Pandangan serupa juga ditegaskan Fernando Savater dalam The Value of Educating, bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk “menjadikan manusia lebih manusiawi”. Bahkan, dalam refleksi Ludwig Wittgenstein, kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari praktik hidup bersama dan bahasa sebagai medium relasi.

Dari perspektif ini, setiap individu sejatinya mengalami dua jenis kelahiran. Pertama adalah kelahiran biologis peristiwa alamiah yang menandai awal eksistensi. Kedua adalah kelahiran sosial sebuah proses yang berlangsung melalui interaksi, pengalaman, dan keterlibatan dalam kehidupan bersama. Kelahiran kedua inilah yang menentukan apakah seseorang benar-benar menjadi manusia dalam arti yang penuh.

Berbeda dengan makhluk lain, manusia lahir dalam keadaan yang sangat bergantung dan belum matang. Namun justru dalam ketergantungan itulah tersimpan potensi besar. Masa kanak-kanak yang panjang membuka ruang bagi proses belajar yang intens, baik melalui keluarga maupun lingkungan sosial. Teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget dan pendekatan sosiokultural Lev Vygotsky memperkuat pandangan bahwa interaksi sosial merupakan fondasi utama pembelajaran manusia.

Selain itu, manusia adalah makhluk peniru. Kita belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang diteladankan. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi ruang utama pendidikan tempat nilai, norma, dan pengetahuan diwariskan dari generasi ke generasi. Pendidikan, dengan demikian, bukan hanya institusi formal seperti sekolah, melainkan seluruh jaringan relasi antarmanusia.

Namun pendidikan tidak hadir dalam ruang hampa. Ia lahir dari kesadaran bahwa manusia tidak tahu segalanya sejak awal. Ketidaktahuan itulah yang mendorong kebutuhan untuk belajar dan mengajar. Seorang pendidik yang baik tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memahami batas pengetahuan peserta didik apa yang belum mereka pahami, dan bagaimana menjembatani kesenjangan tersebut.

Lebih dari itu, pengalaman hidup menjadi dimensi penting dalam pendidikan. Pengetahuan yang tidak dihayati cenderung menjadi dangkal. Itulah sebabnya, dalam banyak kebudayaan, figur orang tua atau individu yang lebih berpengalaman memiliki peran sentral sebagai pendidik. Mereka tidak hanya mengajarkan apa yang diketahui, tetapi juga apa yang telah dijalani.

Dalam kerangka yang lebih luas, pendidikan berperan membentuk masyarakat. Ia memperluas relasi sosial melampaui ikatan keluarga, membangun solidaritas, dan menciptakan struktur sosial yang memungkinkan kehidupan bersama. Tanpa pendidikan, manusia mungkin tetap hidup secara biologis, tetapi tidak akan berkembang sebagai makhluk sosial yang berbudaya.

Meski demikian, pendidikan juga tidak lepas dari kritik. Sebagian melihatnya sebagai bentuk pengkondisian yang membatasi kebebasan individu. Kritik ini tidak sepenuhnya keliru. Namun perlu dipahami bahwa justru melalui proses belajar yang selalu melibatkan pengaruh orang lain manusia memperoleh kemampuan untuk berpikir mandiri dan bertindak bebas. Kebebasan tidak muncul dari ketiadaan aturan, melainkan dari kemampuan memahami dan melampauinya secara sadar.

Di titik ini, relasi antarmanusia menjadi kunci. Manusia lain adalah “pendidik utama” bagi setiap individu. Dari relasi inilah lahir budaya, nilai, dan cara pandang terhadap dunia. Namun tujuan akhir pendidikan bukanlah budaya itu sendiri, melainkan manusia pribadi yang mampu berpikir kritis, berempati, dan bertanggung jawab.

Sayangnya, ideal ini menghadapi tantangan serius dalam konteks modern. Dalam arus neoliberalisme, pendidikan kerap direduksi menjadi alat ekonomi. Pengetahuan dipandang sebagai komoditas, sekolah sebagai pabrik tenaga kerja, dan keberhasilan diukur semata dari kesiapan memasuki pasar kerja. Akibatnya, dimensi reflektif dan humanistik pendidikan sering terpinggirkan.

Jika dibiarkan, arah ini berisiko mengubah manusia menjadi objek sistem, bukan subjek yang merdeka. Pendidikan kehilangan rohnya sebagai proses pembebasan dan justru menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan.

Karena itu, sudah saatnya pendidikan dikembalikan pada hakikatnya: memanusiakan manusia. Pendidikan harus menjadi ruang bagi tumbuhnya otonomi, daya kritis, empati, dan tanggung jawab sosial. Ia tidak hanya mempersiapkan individu untuk bekerja, tetapi juga untuk hidup bersama dan membangun masa depan yang lebih adil.

Menjadi manusia, pada akhirnya, adalah proses yang tidak pernah selesai. Dan pendidikan adalah jalan yang memungkinkan proses itu terus berlangsung dari kelahiran biologis menuju kelahiran sosial yang utuh.

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Opini Terbaru Lainnya Hanya di PerspektifNusantara.com