Film dokumenter ini penting dibaca bukan hanya sebagai karya sinematik, melainkan sebagai teks sosial-politik yang merekam relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat. Melalui narasi visual yang kuat, film ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan fisik sebagaimana masa lampau, tetapi dapat hadir melalui regulasi, investasi, proyek strategis nasional, serta legitimasi pembangunan yang meminggirkan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, penulis mengangkat enam poin utama yang menjadi sorotan kritis terhadap film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, mulai dari pembangunan sebagai bentuk kolonialisme modern hingga penghancuran budaya dan memori kolektif masyarakat adat Papua.

Pembangunan sebagai Wajah Baru Kolonialisme

Konsep utama yang dibangun film ini ialah bahwa kolonialisme modern bekerja melalui pembangunan. Negara modern sering menggunakan istilah seperti “kemajuan”, “investasi”, “hilirisasi”, “ketahanan pangan”, atau “transformasi ekonomi” sebagai legitimasi moral untuk menguasai ruang hidup masyarakat adat. Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi netral. Pembangunan menjadi instrumen kekuasaan. Negara hadir bukan terutama sebagai pelindung masyarakat adat, melainkan sebagai fasilitator kepentingan ekonomi berskala besar. Relasi ini memperlihatkan apa yang oleh para pemikir poskolonial disebut sebagai internal colonialism, yaitu praktik kolonial yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok masyarakat di wilayahnya sendiri.

Film ini secara tajam menunjukkan bahwa Papua ditempatkan sebagai “ruang kosong” yang dapat dieksploitasi demi kepentingan nasional. Cara pandang seperti ini sangat problematis karena mengabaikan fakta bahwa wilayah tersebut telah lama menjadi ruang hidup masyarakat adat dengan sistem budaya, hukum adat, dan relasi ekologis yang kompleks. Dalam paradigma kolonial klasik, tanah dianggap sebagai objek ekonomi. Perspektif yang sama tampak dalam proyek-proyek modern yang mengubah hutan, tanah adat, dan sungai menjadi komoditas industri. Dengan demikian, dokumenter ini memperlihatkan bahwa kolonialisme hari ini bekerja melalui bahasa pembangunan.

Krisis Ekologis dan Kapitalisme Ekstraktif

Salah satu kritik paling kuat dalam film ini ialah terhadap kapitalisme ekstraktif. Sistem ekonomi modern cenderung memandang alam hanya sebagai sumber bahan baku yang dapat dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Hutan dipandang sebagai lahan produksi, bukan sebagai ekosistem kehidupan.

Film ini memperlihatkan bagaimana deforestasi besar-besaran di Papua Selatan mengancam keseimbangan ekologis sekaligus keberlangsungan hidup masyarakat adat. Hutan Papua bukan sekadar wilayah geografis, tetapi salah satu pusat biodiversitas dunia. Kerusakan terhadap kawasan tersebut memiliki dampak global terhadap perubahan iklim, hilangnya spesies, serta krisis lingkungan jangka panjang. Yang menarik bahwa film dokumenter ini tidak hanya berbicara mengenai kerusakan alam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kapitalisme ekstraktif menghasilkan “kemiskinan ekologis”. Masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber pangan tradisional, air bersih, ruang berburu, dan identitas ekologis mereka.

Paradoks terbesar yang disorot film ini ialah bahwa proyek-proyek yang diklaim membawa kesejahteraan justru menghasilkan penghancuran sumber kehidupan masyarakat lokal. Dalam logika kapitalisme global, keuntungan ekonomi sering kali ditempatkan di atas keselamatan manusia dan keberlanjutan ekologis. Secara ilmiah, situasi ini dapat dipahami melalui konsep ecological injustice, yaitu ketidakadilan yang muncul ketika kelompok rentan menanggung dampak terbesar dari eksploitasi lingkungan, sementara keuntungan ekonomi dinikmati kelompok yang memiliki modal dan kekuasaan.

Marginalisasi Masyarakat Adat

Film dokumenter ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat Papua mengalami marginalisasi sistemik. Mereka tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan posisi politik dalam menentukan masa depan wilayah mereka sendiri.

Dalam banyak adegan, tampak bahwa masyarakat adat sering diposisikan hanya sebagai objek pembangunan. Suara mereka hadir, tetapi tidak sungguh-sungguh didengar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Padahal, dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), masyarakat adat memiliki hak atas wilayah adat, budaya, identitas, dan partisipasi dalam setiap kebijakan yang memengaruhi hidup mereka.

Film ini secara implisit mengkritik praktik pembangunan yang bersifat top-down. Negara cenderung mendefinisikan sendiri apa yang disebut “kemajuan” tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Dalam perspektif sosiologi politik, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya subalternization, yaitu proses ketika kelompok tertentu dibuat tidak memiliki suara efektif dalam struktur kekuasaan.

Kekerasan Struktural dan Militerisasi Ruang Hidup

Salah satu aspek yang paling tajam dalam dokumenter ini ialah penggambaran mengenai kehadiran aparat keamanan dalam konflik agraria. Film ini menunjukkan bahwa pembangunan sering berjalan berdampingan dengan pengawasan, intimidasi, dan kontrol terhadap masyarakat.

Kondisi ini memperlihatkan bentuk structural violence atau kekerasan struktural. Kekerasan tidak selalu hadir melalui tindakan fisik langsung, tetapi melalui sistem yang membuat masyarakat kehilangan hak hidup, rasa aman, dan kebebasan menentukan masa depannya.

Militerisasi ruang hidup masyarakat adat memperlihatkan bahwa konflik agraria di Papua bukan semata-mata konflik ekonomi, tetapi juga konflik politik dan kekuasaan. Negara cenderung melihat perlawanan masyarakat adat sebagai ancaman terhadap stabilitas pembangunan. Padahal, dalam negara demokratis, kritik dan penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan seharusnya dipahami sebagai bagian dari hak warga negara, bukan sebagai ancaman keamanan.

Film ini secara kritis memperlihatkan bahwa pembangunan yang dipaksakan melalui relasi kuasa represif berpotensi melahirkan trauma sosial berkepanjangan.

Kritik terhadap Narasi Nasionalisme Pembangunan

Film dokumenter ini juga penting karena mengkritik narasi nasionalisme pembangunan. Negara sering menggunakan argumentasi “kepentingan nasional” untuk membenarkan pengambilalihan ruang hidup masyarakat adat. Persoalannya, konsep kepentingan nasional sering kali ditentukan oleh elite politik dan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat adat diminta berkorban demi proyek nasional yang manfaatnya belum tentu mereka rasakan.

Film ini mempertanyakan logika pembangunan yang menganggap pengorbanan masyarakat adat sebagai sesuatu yang wajar demi pertumbuhan ekonomi negara. Dalam perspektif etika politik, pendekatan seperti ini problematis karena menjadikan manusia sebagai alat bagi kepentingan ekonomi.

Nasionalisme sejati seharusnya tidak dibangun di atas penderitaan kelompok rentan. Negara tidak dapat disebut berhasil apabila pembangunan justru menghasilkan ketimpangan, penghancuran budaya, dan kerusakan ekologis.

Dimensi Budaya: Penghancuran Memori Kolektif

Salah satu kekuatan simbolik dokumenter ini terletak pada cara film menggambarkan relasi masyarakat adat dengan tanah dan babi sebagai bagian dari kehidupan budaya mereka. Dalam masyarakat adat Papua, babi memiliki makna sosial, ritual, dan spiritual yang mendalam. Babi berkaitan dengan pesta adat, relasi kekeluargaan, status sosial, dan penghormatan terhadap leluhur. Oleh sebab itu, judul Pesta Babi bukan sekadar simbol folklor, tetapi metafora mengenai identitas budaya yang sedang terancam.

Ketika tanah adat dihancurkan, yang hilang bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga memori kolektif masyarakat. Tradisi, cerita leluhur, pengetahuan lokal, dan sistem nilai perlahan mengalami kehancuran. Dalam perspektif antropologi budaya, penghancuran ruang hidup masyarakat adat berarti penghancuran terhadap peradaban lokal itu sendiri.

Kesimpulan

“Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” merupakan film dokumenter yang sangat kuat secara sosial, politik, dan ekologis. Film ini berhasil memperlihatkan bahwa kolonialisme modern tidak lagi hadir dalam bentuk penjajahan klasik, tetapi melalui pembangunan yang eksploitatif, kapitalisme ekstraktif, dan dominasi negara atas ruang hidup masyarakat adat.

Film dokumenter ini mengajak penonton untuk mempertanyakan kembali makna kemajuan, pembangunan, dan nasionalisme. Apabila pembangunan dilakukan dengan menghancurkan hutan, meminggirkan masyarakat adat, serta merusak keseimbangan ekologis, maka pembangunan tersebut sesungguhnya sedang menciptakan krisis kemanusiaan baru.

Film ini menjadi pengingat bahwa keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekologis. Masa depan bangsa tidak dapat dibangun dengan mengorbankan manusia, budaya, dan alam demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.