<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Militerisasi &#8211; Perspektif Nusantara</title>
	<atom:link href="https://www.perspektifnusantara.com/tag/militerisasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perspektifnusantara.com</link>
	<description>Nusantara Kritis, Indonesia Maju</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 03:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.perspektifnusantara.com/wp-content/uploads/2025/03/favicon-150x150.png</url>
	<title>Militerisasi &#8211; Perspektif Nusantara</title>
	<link>https://www.perspektifnusantara.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Menyalakan Nalar di &#8220;Nusa Nipa&#8221;: Konferensi Republik Gaungkan Kritik Tajam Terhadap Sentralisasi dan Krisis Demokrasi</title>
		<link>https://www.perspektifnusantara.com/6461/menyalakan-nalar-di-nusa-nipa-konferensi-republik-gaungkan-kritik-tajam-terhadap-sentralisasi-dan-krisis-demokrasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwin Pitang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 03:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Lensa Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Liputan Khusus]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrasi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IFTK Ledalero]]></category>
		<category><![CDATA[Konferensi Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Militerisasi]]></category>
		<category><![CDATA[perspektifnusantara.com]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Nusa Nipa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perspektifnusantara.com/?p=6461</guid>

					<description><![CDATA[PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, MAUMERE — Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Kabupaten Sikka, mendadak menjadi pusat episentrum diskursus kebangsaan. Dihadiri ribuan audiens dari kalangan mahasiswa, jurnalis, hingga akademisi, hari pertama Side Events Konferensi Republik yang dihelat pada Jumat, 30 Oktober 2026, bergemuruh dengan semangat “Mari Berjejaring &#38; Mulai Bertindak”. ​Bukan sekadar ajang seremonial, forum ini menjelajah jauh ke [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, MAUMERE</strong> — Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Kabupaten Sikka, mendadak menjadi pusat episentrum diskursus kebangsaan. Dihadiri ribuan audiens dari kalangan mahasiswa, jurnalis, hingga akademisi, hari pertama Side Events Konferensi Republik yang dihelat pada Jumat, 30 Oktober 2026, bergemuruh dengan semangat “Mari Berjejaring &amp; Mulai Bertindak”.</p>
<p>​Bukan sekadar ajang seremonial, forum ini menjelajah jauh ke dalam akar persoalan republik: mulai dari cengkeraman resentralisasi anggaran, ancaman militerisasi, rapuhnya kepercayaan ekonomi, hingga sejarah peranan penting Flores yang kerap terpinggirkan dari kebijakan pusat.</p>
<p><strong>Menagih Kebijakan yang Berorientasi Etis</strong></p>
<p>​Membuka konferensi, Ketua Panitia Konferensi Republik sekaligus Rektor IFTK Ledalero, Pater Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung, SVD, mengingatkan kembali esensi dasar berdirinya sebuah negara. Mengutip konsep Politeia (Republik) karya Plato, Pater Otto menegaskan bahwa kekuasaan politik mutlak membutuhkan kebijaksanaan, refleksi kritis, dan orientasi etis.</p>
<p>​&#8221;Republik bukan sekadar warisan sejarah yang harus dipertahankan, melainkan sebuah cita-cita bersama yang harus terus diperjuangkan. Republik akan tetap hidup selama rakyat memiliki kedaulatan, hukum membatasi kekuasaan, pengetahuan membimbing kebijakan, dan keadilan menjadi orientasi kehidupan bersama,&#8221; tegas Pater Otto di hadapan ribuan peserta.</p>
<p>​Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Nusa Nipa Maumere, Jonas K. G. D. Gobang, mengangkat filosofi lokal masyarakat Flores sebagai &#8220;Nusa Nipa&#8221; (Pulau Naga) yang sarat makna keutuhan kosmos dan kehormatan wilayah. Ia mengingatkan bahwa cinta tanah air yang dewasa tidak pernah memejamkan mata terhadap luka-luka bangsa.</p>
<p>​&#8221;Mencintai republik ini bukan berarti memejamkan mata terhadap luka-lukanya, Cinta yang dewasa tidak meniadakan kritik, justru ia melahirkan keberanian untuk mengoreksi yang keliru,&#8221; ujar Jonas.</p>
<p><strong>​Bongkar Pasang Kebijakan Pusat: Dari Pemotongan TKD hingga Krisis Kepercayaan</strong></p>
<p>​Kritik paling tajam dilontarkan oleh Pendiri dan Penasihat Nalar Institute sekaligus Sekjen Konferensi Republik, Yanuar Nugroho. Dalam pemaparannya, Yanuar menyoroti bagaimana arus resentralisasi kelembagaan dan anggaran kini kian menekan daerah.</p>
<p>​Ia membeberkan fakta mengenai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa, yang berdampak langsung pada kelumpuhan infrastruktur dasar di berbagai wilayah, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).</p>
<p>​Tata Kelola dan Akuntabilitas yang Absen: Yanuar mengambil studi kasus program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan tanpa regulasi yang matang serta minimnya pengawasan institusional sejak awal implementasinya.</p>
<p>​Gelombang Protes dan Krisis Ekonomi: Ia mencatat adanya 8 gelombang protes besar sepanjang dua tahun terakhir sebagai respons atas menyempitnya ruang sipil dan lambatnya penanganan kemanusiaan serta ekologi (seperti krisis kabut asap).</p>
<p>​Negara di Dalam Masyarakat: Yanuar menutup paparannya dengan sebuah tawaran cara pandang baru: bahwa negara seharusnya berada di dalam masyarakat, di mana pemerintah bukanlah penguasa mutlak, melainkan sekadar &#8220;pengurus&#8221; yang mandatnya dititipkan oleh kedaulatan rakyat.</p>
<p><strong>Menempatkan NTT Kembali sebagai Subjek, Bukan Objek</strong></p>
<p>​Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardhani menyoroti bagaimana pemerintah pusat saat ini berupaya menarik kembali kekuasaan lewat tiga jalur utama: jalur uang (lewat pemangkasan anggaran daerah), jalur aparat (lewat pendirian Batalyon Teritorial Pembangunan di NTT yang dinilai sebagai bentuk welfare militarism), hingga jalur suara (wacana Pilkada lewat DPRD).</p>
<p>​Jaleswari mengingatkan kembali sejarah emas tahun 1965, di mana masyarakat Flores melalui jaringan koperasi dan Partai Katolik di Ende hingga Maumere menjadi motor penggerak lahirnya koran Kompas. Ia menegaskan bahwa &#8220;pinggiran&#8221; pernah dan harus selalu menjadi fondasi ruang publik nasional.</p>
<p>​Sebagai penutup, ia menitipkan tugas bagi sivitas akademika Universitas Nusa Nipa, yakni mendokumentasikan apa yang sengaja dilewatkan oleh negara, mulai dari korban pascabencana hingga intimidasi di lapangan, menolak melupakan luka lama agar kesalahan tata kelola tidak terus berulang, mengajukan pertanyaan kritis dan berani menarik dukungan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat.</p>
<p>​Konferensi Republik di Unipa Maumere ini tidak sekadar menjadi ruang dialog akademis, melainkan sebuah seruan moral kolektif agar republik kembali hadir secara adil, demokratis, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.</p>
<p>Rangkaian kegiatan side event konferensi republik hari pertama meliputi sesi pembukaan, pemaparan materi utama, diskusi kelompok berdasarkan klaster, sidang pleno, Forum Educational Leaders, serta kegiatan malam bertajuk Welcome to Nusa Nipa Night &amp; Refleksi Budaya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.perspektifnusantara.com/">Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diskusi &#8216;Pesta Babi&#8217; AWAS, Peserta Refleksikan Isu Agraria Hingga Rencana Pembukaan Yon TP di Sikka</title>
		<link>https://www.perspektifnusantara.com/4376/diskusi-pesta-babi-awas-peserta-refleksikan-isu-agraria-hingga-rencana-pembukaan-yon-tp-di-sikka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erwin Pitang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Populer]]></category>
		<category><![CDATA['Pesta Babi']]></category>
		<category><![CDATA[Agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Aliansi Wartawan Sikka]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Sikka]]></category>
		<category><![CDATA[Militerisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nangahale]]></category>
		<category><![CDATA[Papua]]></category>
		<category><![CDATA[perspektifnusantara.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perspektifnusantara.com/?p=4376</guid>

					<description><![CDATA[PERSPEKTIFNUSANTARA.COM – Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) sukses menyelenggarakan kegiatan Nonton Bareng (Nobar) dan diskusi film dokumenter &#8220;Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita&#8221; pada Sabtu (16/5/2026) malam. Kegiatan yang digelar di Kantor Sekretariat AWAS ini berlangsung hangat dan dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat yang antusias membedah substansi film karya Watchdoc tersebut. Film yang [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PERSPEKTIFNUSANTARA.COM</strong> – Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) sukses menyelenggarakan kegiatan Nonton Bareng (Nobar) dan diskusi film dokumenter &#8220;Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita&#8221; pada Sabtu (16/5/2026) malam.</p>
<p>Kegiatan yang digelar di Kantor Sekretariat AWAS ini berlangsung hangat dan dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat yang antusias membedah substansi film karya Watchdoc tersebut.</p>
<p>Film yang menyoroti realitas sosial, lingkungan, dan politik di Tanah Papua ini memantik diskusi kritis yang mendalam. Para peserta tidak hanya melihat Papua sebagai objek tontonan, melainkan menjadikannya sebagai cermin untuk merefleksikan persoalan agraria dan pembangunan yang sedang terjadi di Kabupaten Sikka.</p>
<h2>Ironi Hukum dan Bayang-Bayang Militerisasi</h2>
<p>Salah satu peserta diskusi, Adi Manto, menyoroti kontradiksi penegakan hukum terkait lingkungan di Indonesia yang digambarkan dalam film tersebut. Ia membandingkan bagaimana hukum begitu cepat menjerat masyarakat kecil, sementara negara justru menjadi <a href="https://www.perspektifnusantara.com/">aktor</a> di balik kerusakan lingkungan dalam skala besar.</p>
<p>&#8220;Orang tembak burung kasuari, itu dampak hukum pidananya pasti ada. Tetapi di sini sangat lucu ketika negara menghancurkan habitat dari satwa-satwa yang dilindungi (lewat deforestasi),&#8221; kritik Adi.</p>
<p>Adi Manto juga menanggapi adanya dugaan ketidaknyamanan dari pihak-pihak tertentu terkait muatan film yang menyinggung komposisi militer di Papua. Menurutnya, respons defensif tersebut keliru karena film ini berbasis pada data lapangan yang riil.</p>
<p>&#8220;Lucunya ketika ada pihak yang merasa tidak nyaman atau merasa tersudutkan, padahal secara nyata apa yang ditampilkan dalam video dokumenter memang data realnya seperti itu, termasuk perbandingan jumlah tentara yang ada di Papua dengan masyarakat Papua,&#8221; tambahnya.</p>
<h3>Refleksi Lokal: Menatap Nangahale dan Rencana Yon TP di Sikka</h3>
<p>Lebih jauh, <a href="https://www.perspektifnusantara.com/">Adi Manto</a> menilai film &#8220;Pesta Babi&#8221; harus menjadi pemantik kesadaran bagi masyarakat Kabupaten Sikka, khususnya warga Nangahale yang tengah menghadapi persoalan redistribusi lahan. Ia menyebut ada miskonsepsi besar di tengah masyarakat adat Nangahale terkait janji kepemilikan tanah.</p>
<p>&#8220;Dalam pemahaman masyarakat adat di Nangahale, mereka berpikir tanah itu akan dibagikan dengan mengantongi sertifikat hak milik, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sistem yang dipakai adalah Bank Tanah, di mana masyarakat tidak mempunyai hak milik. Artinya mereka hanya pinjam pakai sementara, bukan milik mereka. Itu yang konyol,&#8221; tegas Adi.</p>
<p>Ia juga mengingatkan bahwa ancaman deforestasi dan hilangnya ruang hidup bukan hanya cerita di Papua lewat proyek food estate atau bio-diesel, melainkan sudah di depan mata masyarakat Sikka dengan rencana pembukaan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP).</p>
<p>&#8220;Pembukaan Yon TP lahannya besar, hitung saja kalau pembukaan lahan misal 3 hektar, sudah berapa banyak kebun yang harus ditutup, berapa banyak petani yang akan kehilangan mata pencahariannya? Kita bukannya mau menolak pembangunan, tetapi pembangunan itu juga harus memikirkan dampak imbasnya. Aspek manusianya sendiri tidak bisa kita kesampingkan,&#8221; cetusnya seraya menyayangkan absennya perwakilan pemerintah dalam diskusi tersebut.</p>
<h4>Maumere Lebih Maju dan Merdeka dalam Berpikir</h4>
<p>Apresiasi tinggi terhadap ruang diskusi ini datang dari akademisi Hukum Universitas Nusa Nipa (Unipa), Robertus Dicky Armando.</p>
<p>Bertindak sebagai pemantik diskusi, Dicky memuji iklim akademis dan kebebasan berekspresi di Maumere yang dinilainya jauh lebih sehat dan maju ketimbang daerah lain.</p>
<p>Dicky sempat membagikan cerita kurang sedap dari almamaternya di Bali yang sempat mendapatkan intimidasi aparat saat hendak memutar film yang sama.</p>
<p>&#8220;Di Bali lagi ada intimidasi di kampus FH Udayana, almamater saya juga, film ini dipertontonkan lalu mendapat intimidasi dari aparat. (Maka dari itu) salah satu peradaban yang bagus bahwa cara berpikir kita orang Maumere lebih maju daripada di Pulau Jawa, karena kita menganggap bahwa film itu bukan sesuatu hal yang menakutkan,&#8221; ungkap Dicky.</p>
<p>Dicky menegaskan bahwa film <a href="https://www.perspektifnusantara.com/">&#8220;Pesta Babi&#8221;</a>—serupa dengan karya Watchdoc terdahulu seperti Sexy Killers dan Dirty Vote—adalah produk intelektual berupa karya dokumenter berbasis fakta lapangan, bukan fiksi. Oleh karena itu, segala pro dan kontra yang lahir dari realita sosial sangat patut untuk diperbincangkan di ruang publik secara terbuka.</p>
<p>Kegiatan yang berlangsung hingga larut malam ini diakhiri dengan komitmen bersama dari para peserta untuk terus merawat nalar kritis dan menjaga ruang-ruang publik di Kabupaten Sikka agar tetap merdeka dari segala bentuk pembungkaman.</p>
<p><a href="https://www.perspektifnusantara.com/">Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
