Berdasarkan rencana perjalanan, rombongan VVIP RI-2 dijadwalkan berangkat pada pukul 09.00 waktu setempat dan tiba di Bandara Frans Seda Maumere (MOF) sekitar pukul 12.55 waktu setempat.

Kunjungan Wakil Presiden tersebut menjadi perhatian masyarakat di tengah situasi pascagempa yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Sejumlah fasilitas umum maupun infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan dan masyarakat di beberapa lokasi masih melakukan pengungsian.

Dalam agenda yang direncanakan, terdapat beberapa titik yang akan dikunjungi Wakil Presiden bersama rombongan. Di antaranya Pelabuhan Laurens Say (L-Say) Maumere, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, serta lokasi pengungsian di Gelora Samador.

Pelabuhan Laurens Say menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian menyusul adanya kerusakan pada fasilitas pelabuhan akibat gempa. Sementara kunjungan ke RSUD diharapkan dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi penanganan korban serta kesiapan pelayanan kesehatan pascabencana.

Wakil Presiden juga dijadwalkan meninjau lokasi pengungsian di Gelora Samador untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak, termasuk kebutuhan dasar para pengungsi, pelayanan kesehatan, serta dukungan pemerintah selama masa tanggap darurat.

Kehadiran Wapres RI di Maumere diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan penanganan dampak gempa, termasuk proses evakuasi, pemulihan fasilitas umum, bantuan bagi masyarakat terdampak, serta rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Masyarakat berharap kunjungan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kehadiran negara di tengah situasi bencana, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dan percepatan bantuan bagi daerah-daerah yang mengalami dampak paling parah akibat gempa.

Jadwal sementara dan titik kunjungan tersebut merupakan rencana agenda perjalanan dan dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan situasi serta protokol VVIP.

Oleh karena lapangan yang licin akibat hujan lebat, beberapa pertandingan lainnya harus ditunda ke hari selanjutnya. Pada hari kelima pergelaran turnamen futsal Christian Cup I nanti, Alumni BSB akan bersuah Black Legion FC, JBR FC akan menantang Valkrye FC. Adapun tim tangguh Athena FC akan ditantang  Garuda MSI dan Genkar Reformasi akan melawan Bora United. KBR FC yang baru bertanding akan kembali berhadapan dengan Martabak FC.

Turnamen Christian Cup I yang diselenggarakan oleh Piet Christian Da Cunha, salah satu anggota DPDR Kabupaten Sikka fraksi Demokrat ini didukung oleh Maria Stevi Harman, Anggota DPD RI Dapil NTT, DPC Partai Demokrat Kabupaten Sikka, Bank NTT cabang Maumere, Koperasi Pintu Air dan Obor Mas Maumere.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Wakapolres Sikka, Kompol Marselus Yugo Amboro, S.I.K., menegaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk mendalami kebenaran informasi tersebut sejak Selasa (12/5) pagi.

Hasil Pemeriksaan, berdasarkan poin ke-16 pernyataan sikap Forum 10 Suku, dugaan aliran dana tersebut bersumber dari keterangan Lukas Lado dan anaknya, Dio.

Namun, setelah dilakukan pengambilan keterangan oleh Propam sekitar pukul 09.00 WITA, muncul fakta mengejutkan. Istri dari Lukas Lado menyatakan bahwa suaminya tidak pernah melihat penyidik menerima uang sebagaimana yang dituduhkan.

Menurutnya, pernyataan sang suami dipicu oleh kondisi kesehatan mental yang tidak stabil.

“Mohon maaf suami saya ini sudah sakit, kami didiagnosa mengalami halu,” ujar Kompol Marselus menirukan pernyataan istri Lukas Lado saat ditemui di Mapolres Sikka.

*Pengakuan “Mengigau” dan Kondisi Medis*

Dalam pemeriksaan tersebut, Lukas Lado sendiri mengakui bahwa informasi mengenai suap tersebut hanyalah igauan semata yang kemudian didengar oleh anaknya.

“Saya juga nggak tahu ni, saya bangun pagi saya langsung mengigau kalau si penyidik ini terima uang lalu didengarlah sama anaknya,” ungkap Wakapolres mengutip pengakuan Lukas Lado.

Terkait kondisi medis saksi, Kompol Marselus menjelaskan bahwa Lukas Lado memang dalam masa pengobatan dokter, meski pihaknya belum bisa memastikan tingkat keparahan depresinya.

“Kalau dibilang depresi ringan berat sedang, saya tidak tahu ya, saya belum mendalami, tetapi informasinya yang bersangkutan mengkonsumsi obat dan dikasih sama dokter,” pungkas Wakapolres Sikka.

Polres Sikka menegaskan tidak akan menutup-nutupi kasus ini dan mempersilakan pihak luar untuk melakukan cross-check langsung kepada yang bersangkutan.

Kompol Marselus menjamin bahwa institusinya tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk rekayasa kasus.

“Kami tidak ada toleransi terhadap rekayasa kasus. Setiap ada informasi yang bersifat membangun, kami langsung tindaklanjuti,” ujar dia.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

*Lebih Hebat dari Mafia Italia*

Dalam orasi di halaman Kejaksaan Negeri Sikka, perwakilan keluarga korban, Fabianus Beto, melontarkan kritik pedas terhadap jalannya penyelidikan di Polres Sikka, dimana ia meyakini ada skenario besar di baliknya.

“Pelaku satu anak kecil menghilangkan barang bukti hanya dalam waktu dua setengah jam, ini mengalahkan mafia di Italia,” seru Fabianus di tengah massa aksi.

Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan perkara biasa, melainkan pembunuhan yang “keji, sadis, dan biadab”. Fabianus meminta negara hadir untuk korban, bukan untuk pelaku.

“Apabila tidak diberi hukuman mati, maka biarkan kami yang akan membina dia untuk menjadi lebih baik. Kemana kami harus meminta kalau bukan kepada negara ini?” tambahnya.

*Beban Adat dan Konsekuensi Moral*

Kepedihan mendalam juga disampaikan oleh Martinus Mitan, perwakilan suku Lio Watubao, saat audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Armadha Tangdibali. Selain persoalan hukum, hilangnya barang bukti berupa pakaian korban membawa konsekuensi moral dan adat yang berat.

“Dalam adat budaya kami, korban tidak akan tenang dan tidak bisa bertemu nenek moyangnya karena barang bukti pakaian belum ditemukan. Dia malu pulang ‘telanjang’,” ungkap Martinus.

Ia bahkan menawarkan bantuan jika penyidik kepolisian merasa tidak sanggup. “Kalau memang penyidik tidak bisa menghadirkan barang bukti, apakah boleh kami turut mencari?”

*Dugaan Anak Sebagai Tumbal*

Ibu kandung korban, Maria Yohana Nona, menyampaikan kekhawatirannya di Aula Kejaksaan Negeri Sikka. Ia menduga adanya praktik perlindungan terhadap pelaku dewasa dengan memanfaatkan status hukum anak di bawah umur.

“Orang tuanya yang berbuat, anaknya yang dijadikan tumbal dengan berlindung karena anak di bawah umur,” ucap Maria dengan suara bergetar.

Ia khawatir jika hukuman yang dijatuhkan ringan, kejadian serupa akan terulang kembali di masa depan.

Aksi yang melibatkan gabungan 10 suku dan keluarga besar korban ini berakhir setelah massa melakukan orasi di Pengadilan Negeri Maumere. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh pihak yang terlibat diseret ke meja hijau dengan hukuman yang setimpal.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

​Kegiatan yang telah menjadi agenda rutin sejak tahun 2024 ini dimulai pada Senin (4/5/2026) dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat mendatang. Sebanyak 103 siswa, yang terdiri dari 60 siswa laki-laki dan 43 siswa perempuan, berkompetisi memaparkan hasil riset mereka di hadapan penguji.

​Salah satu sorotan dalam ujian kali ini adalah karya dari Maria Yasinta Dhapa, siswi kelas VIIB. Ia mengangkat tema yang sangat relevan bertajuk “Dampak Negatif Penggunaan AI Terhadap Proses Pembelajaran Siswa di SMPK Alvarez”.

Dalam paparannya, Maria mengkritisi bagaimana kemudahan teknologi jika tidak dibarengi dengan kebijakan penggunaan, justru dapat mengikis kemampuan belajar mandiri siswa.
​Guru pembimbing sekaligus penguji, Patrianus Setu, menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memastikan siswa tetap konsisten pada metode penelitian konvensional yang jujur.

​“Walaupun kita dihadapkan pada tantangan besar berupa penggunaan AI, anak-anak di sini tetap konsisten menggunakan metode penelitian asli, seperti wawancara langsung. Kesulitan utama memang pada penyusunan alur pikir dan tata bahasa, namun mereka sangat terbuka terhadap perbaikan,” ujar Patrianus yang telah membidangi program ini selama tiga tahun.

​Proses Panjang dan Disiplin Ketat

​Keberhasilan para siswa ini tidak diraih secara instan. Seluruh peserta telah melewati masa pendampingan intensif selama enam bulan.

Dalam presentasinya, siswa tidak hanya mahir berbicara, tetapi juga kreatif dalam menggunakan media pendukung seperti pamflet dan flyer untuk mempermudah audiens memahami gagasan mereka.

​Setiap karya tulis disusun secara sistematis dalam tiga bab (Latar Belakang, Uraian/Landasan Pemikiran, dan Penutup) dengan ketebalan 15 hingga 30 halaman. Topik yang diangkat pun beragam, mulai dari isu global seperti bahaya judi online dan media sosial, hingga potensi lokal di bidang kelautan dan pertanian.

​Komitmen pada Kejujuran Akademik

​Kepala Sekolah SMPK Alvarez Paga, Romo Sevrin O.Carm., menegaskan bahwa sekolah menerapkan aturan ketat terkait penggunaan sumber informasi. Meskipun internet diperbolehkan sebagai referensi tambahan, penggunaan AI untuk menyusun narasi dilarang keras.

​“Kami menanamkan prinsip kejujuran. Metode utama harus wawancara dan pengamatan langsung. Bahkan, siswa kami tantang saat mewawancarai tokoh adat yang menggunakan bahasa daerah; mereka harus mampu menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia yang baku. Ini melatih komunikasi dan pemahaman budaya mereka secara sekaligus,” tegas Romo Sevrin.

​Melalui program KTI ini, SMPK Alvarez Paga berharap dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki kedalaman berpikir, karakter yang tangguh, dan integritas ilmiah yang tinggi dalam menghadapi masa depan. (Irma Rose)

Klik link Ini Untuk Dapatkan Berita Menarik Lainnya di PerspektifNusantara.com

Dalam pernyataannya, ia tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga ajakan terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Sikka untuk bersama-sama membenahi berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi pekerja. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah memperkuat peran, tidak hanya sebagai penengah dalam sengketa ketenagakerjaan, tetapi sebagai pihak yang memastikan sejak awal bahwa setiap pekerja memperoleh haknya secara layak.

“Momentum ini harus kita gunakan untuk berbenah. Pemerintah perlu hadir lebih awal, memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja sebelum masalah muncul,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah rencana pemberian gaji kepada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut hanya sebesar Rp600 ribu per bulan. Ia mengajak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut secara komprehensif, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kontribusi para tenaga kerja terhadap pelayanan publik.

Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap martabat pekerja. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan kajian mendalam dan menghadirkan solusi yang lebih adil dan manusiawi.

Selain PPPK, perhatian juga diarahkan pada nasib guru-guru honorer yang hingga kini masih menerima penghasilan rendah. Ia mengajak pemerintah untuk melihat persoalan ini sebagai prioritas bersama, mengingat peran strategis tenaga pendidik dalam membangun masa depan daerah.

“Kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan adalah fondasi. Maka sudah seharusnya para guru, termasuk yang honorer, mendapatkan perhatian yang lebih serius,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki kesempatan untuk menjadi contoh dalam penerapan standar ketenagakerjaan yang adil. Dengan memperlakukan pegawai secara layak, pemerintah dapat membangun kepercayaan sekaligus menjadi rujukan bagi sektor swasta.

“Ini bukan soal menyalahkan, tetapi soal memberi contoh. Ketika pemerintah mampu menata internalnya dengan baik, maka sektor lain akan lebih mudah mengikuti,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia juga mengajak pemerintah untuk menata kebijakan ekonomi rakyat dengan pendekatan yang lebih bijaksana. Penertiban pasar, misalnya, perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai agar tidak membebani masyarakat kecil.

Menurutnya, pasar adalah ruang hidup bagi banyak warga. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh sektor ini perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Kita ingin pasar tertib, tetapi juga harus memastikan fasilitasnya mendukung. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa terbebani, melainkan terbantu,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa tujuan utama dari setiap aturan adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Karena itu, pendekatan yang digunakan harus menempatkan rakyat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan.
“Regulasi seharusnya menjadi alat untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Di sinilah pentingnya kita berjalan bersama, saling mendukung, dan mencari solusi terbaik,” tambahnya.

Ajakan ini diharapkan menjadi titik temu antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi. Dengan komunikasi yang terbuka dan langkah yang terarah, berbagai persoalan yang ada diyakini dapat diselesaikan secara bertahap.
Menutup pernyataannya kepada Media Perspektifnusantara.com,  Ketua DPRD Sikka mengajak semua pihak untuk menjadikan Hari Buruh sebagai momentum refleksi dan aksi. Ia optimistis bahwa dengan kemauan bersama, Kabupaten Sikka dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.

“Ini saatnya kita bergerak bersama. Demi pekerja, demi masyarakat, dan demi masa depan Sikka yang lebih baik,” tutupnya.

Langkah awal ini ditandai dengan kunjungan resmi ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sikka. Kehadiran Pandu Digital Gabriel B. Sanjaya disambut oleh Ibu Maria Landang staf Bidang Literasi Digital untuk membahas teknis pelaksanaan program yang akan difokuskan pada dua sektor kunci: Pelaku Usaha (UMKM) dan kelompok Perempuan.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya bersama Bapak Bupati Sikka. Fokus utama kami adalah memberikan pendampingan literasi digital agar para pelaku UMKM dan kaum perempuan di Sikka mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, terutama dalam pemasaran produk lokal,” ujar perwakilan Pandu Digital usai pertemuan di Maumere.

Meski Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kominfo sedang berhalangan hadir karena agenda lain, koordinasi teknis tetap berjalan efektif melalui jajaran staf terkait. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin kesepahaman mengenai pemetaan wilayah kecamatan dan desa yang akan menjadi titik sasaran pelatihan literasi digital dalam waktu dekat.

Program Pandu Digital ini diharapkan dapat menjawab tantangan konektivitas dan literasi teknologi di wilayah Flores. Dengan menyasar sektor perempuan dan pelaku usaha, Komdigi berharap terjadi peningkatan ekonomi rumah tangga melalui digitalisasi usaha kecil yang lebih aman dan inovatif.

Setelah koordinasi di tingkat kabupaten ini, tim Pandu Digital dijadwalkan akan segera turun ke tingkat kecamatan dan desa untuk melakukan pendampingan langsung. Sinergi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Sikka yang makin cakap digital dan berdaya secara ekonomi.

Tentang Pandu Digital:

Pandu Digital adalah program pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh Kemen Komdigi untuk mencetak fasilitator literasi digital di berbagai daerah. Para Pandu bertugas memberikan edukasi mengenai empat pilar literasi digital: Digital Skills, Digital Culture, Digital Ethics, dan Digital Safety.

Kehadiran GRIB Jaya Sikka dalam forum mediasi ini bertujuan untuk memastikan proses penyelesaian berjalan adil, transparan, dan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan serta hukum adat yang berlaku di Kabupaten Sikka, tanpa mengurangi aspek hukum positif jika diperlukan.

Mediasi di Tingkat Camat

Peristiwa yang melibatkan warga dari Kecamatan Bola dan pihak lain di wilayah Talibura ini sempat menimbulkan ketegangan sosial. Untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas, kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Talibura.

Dalam pertemuan tersebut, Eduardus Berti hadir bukan sebagai hakim, melainkan sebagai pendamping moral dan saksi bagi pihak keluarga laki-laki. Kehadirannya memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi keluarga tersebut untuk menyampaikan klarifikasi dan mencari titik temu penyelesaian.

Pendekatan Restoratif dan Adat

Eduardus Berti menegaskan bahwa GRIB Jaya Sikka berkomitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan masyarakat melalui dialog yang konstruktif.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa suara pihak yang kami dampingi didengar dengan baik. Tujuan utama kami adalah pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian masalah secara bijak, sesuai dengan norma adat istiadat Sikka yang menjunjung tinggi martabat manusia,” ujar Edo Rakeng usai acara.

Camat Talibura menyambut baik inisiatif GRIB Jaya Sikka. Menurut Camat, keterlibatan ormas yang memiliki basis massa kuat dan kredibel seperti GRIB Jaya sangat membantu pemerintah daerah dalam meredam potensi konflik horizontal.

“Dengan adanya pendampingan dari tokoh masyarakat seperti Pak Edo Rakeng dan rekan-rekan GRIB, proses mediasi menjadi lebih terkendali dan emosional dapat dikelola dengan baik,” ungkap Camat Talibura.

Kesepakatan Damai Tercapai

Setelah melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh adat, aparat kecamatan, dan pendamping dari GRIB Jaya Sikka, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan bersama. Detail kesepakatan bersifat privat demi menjaga kehormatan para pihak, namun intinya mengarah pada penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan penghentian segala bentuk tuduhan lebih lanjut di ruang publik.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara Pemerintah Daerah (Camat), Organisasi Masyarakat (GRIB Jaya Sikka), dan Tokoh Adat dapat menjadi solusi efektif dalam menangani isu-isu sensitif di masyarakat.

GRIB Jaya Sikka berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga Sikka untuk selalu mengutamakan dialog dan musyawarah sebelum bertindak emosional.

Kehadiran personel GRIB Jaya Sikka ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Kabupaten Sikka. Sinergi ini bertujuan memastikan proses penertiban berjalan kondusif, aman, dan tanpa gejolak yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Eduardus Berti menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena GRIB Jaya Sikka memiliki visi yang sama dengan Pemkab Sikka, yaitu menciptakan tata kota yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga.

“Kami hadir bukan untuk mencari konflik, tetapi untuk membantu aparat menjaga situasi tetap kondusif. Dengan adanya kami di lapangan, diharapkan tidak ada provokasi atau kesalahpahaman yang dapat memicu kerusuhan selama proses pembongkaran berlangsung,” ujar Eduardus di sela-sela kegiatan.

Selain melakukan pengamanan perimeter, anggota GRIB Jaya Sikka juga berperan aktif dalam memberikan penjelasan persuasif kepada para pedagang yang masih enggan membongkar lapaknya. Pendekatan “dari saudara untuk saudara” ini terbukti efektif meredam tensi di lapangan.

Fokus pada Eks Pasar Geliting Kewapante Area Eks Pasar Geliting di Kewapante telah lama menjadi sorotan karena seringnya terjadi okupasi lahan bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan parah, terutama di jam-jam puncak. Pembongkaran lapak-lapak ilegal ini merupakan tindak lanjut dari peringatan sebelumnya agar pedagang pindah ke lokasi pasar resmi yang telah disediakan pemerintah.

Dengan dikawal ketat oleh Satpol PP dan diamankan oleh GRIB Jaya Sikka, proses pembongkaran berjalan lancar.

Tidak ada insiden kekerasan atau perlawanan berarti dari pihak pedagang. Sebagian besar pedagang akhirnya mematuhi himbauan dan memindahkan dagangannya secara sukarela.

Komitmen Menjaga Ketertiban Berkelanjutan Eduardus Berti menegaskan bahwa kehadiran GRIB Jaya Sikka di lapangan akan terus berlanjut selama proses penataan kota berlangsung.

“Ini adalah wujud cinta kami terhadap Nian Tana Sikka. Kami ingin melihat Kewapante, dan Sikka secara keseluruhan, menjadi daerah yang tertib hukum dan menghargai ruang publik. Kami siap bersinergi dengan Pemkab kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.

Camat Kewapante dan perwakilan Satpol PP setempat menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi GRIB Jaya Sikka. Kolaborasi antara elemen masyarakat dan pemerintah dinilai sebagai kunci sukses dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum.

Dengan berakhirnya operasi hari ini, wajah Eks Pasar Geliting Kewapante kembali rapi. Jalan raya yang sebelumnya sempit kini telah lebar dan bebas hambatan, memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Sumber: Humas Grib Jaya Sikka

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Berita Lainnya Hanya di PerspektifNusantara.com