Pandangan tersebut sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, pengakuan terhadap masyarakat adat bukan sekadar kebijakan politik, melainkan merupakan perintah konstitusi yang harus diwujudkan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Nagekeo.

Namun, mengintegrasikan hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum nasional bukanlah perkara sederhana. Diperlukan kajian yang mendalam mengenai kondisi, batasan, dan mekanisme bagaimana pranata hukum adat dapat berinteraksi dengan hukum negara. Tantangan utamanya terletak pada keberagaman sistem sosial dan budaya di Indonesia. Setiap komunitas adat memiliki karakteristik, nilai, serta aturan yang berbeda, sehingga proses harmonisasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melahirkan benturan kepentingan maupun konflik sosial.

Pada hakikatnya, hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, norma hukum tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan yang melahirkannya. Di Kabupaten Nagekeo, misalnya, sistem kewarisan masih dipengaruhi oleh budaya patrilineal, di mana hak atas warisan pada umumnya diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Contoh lainnya dapat ditemukan pada masyarakat adat Rendu yang melarang laki-laki menikahi perempuan yang berasal dari sub-suku yang sama. Larangan tersebut bukan sekadar aturan perkawinan, melainkan merupakan mekanisme adat untuk menjaga sistem kekerabatan (clan) melalui prinsip eksogami. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan cerminan dari struktur sosial dan nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam masyarakat adat, aturan mengenai perilaku manusia tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Nilai-nilai tersebut diwariskan melalui petuah para leluhur, tradisi lisan, dan praktik kehidupan sehari-hari yang terus dipelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena berakar pada tradisi, hukum adat cenderung mempertahankan tatanan yang telah ada (status quo). Di satu sisi, hal tersebut menjadi kekuatan karena mampu menjaga identitas budaya. Namun, di sisi lain, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru yang menuntut adanya dialog antara nilai-nilai adat dengan dinamika hukum modern.

Dalam kerangka tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Nagekeo memiliki arti yang sangat strategis. Kehadiran regulasi ini bukan sekadar memenuhi amanat konstitusi, melainkan menjadi instrumen untuk membangun hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat adat. Selama ini, masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap diskriminasi, baik melalui kebijakan hukum maupun program pembangunan yang mengabaikan hak-hak tradisional mereka. Akibatnya, tidak sedikit kebijakan negara yang justru mengikis keberadaan komunitas adat beserta identitas budayanya.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak masyarakat adat. Kewajiban tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pengakuan masyarakat adat tidak boleh dipandang sebagai bentuk pemberian hak baru, melainkan sebagai pemulihan dan penegasan terhadap hak-hak yang telah melekat sejak komunitas adat itu terbentuk.

Oleh karena itu, penyusunan Ranperda tidak cukup hanya mengadopsi norma hukum positif. DPRD Kabupaten Nagekeo bersama pemerintah daerah perlu memahami terlebih dahulu cara pandang masyarakat adat terhadap hukum, alam, dan kehidupan sosial. Setiap komunitas adat di Nagekeo memiliki sistem hukum yang mengatur hubungan antarindividu, hubungan antarkelompok, pengelolaan sumber daya alam, hingga relasi spiritual dengan lingkungan. Selain itu, hukum adat juga mengenal mekanisme sanksi yang memiliki daya ikat sosial yang kuat bagi setiap pelanggaran terhadap norma adat.

Hal ini menjadi catatan penting bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan substantif. Dalam teori hukum, pendekatan formal rationality memang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap norma tertulis. Akan tetapi, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan realitas sosial yang menjadi dasar lahirnya suatu aturan. Sebaliknya, substantive rationality memberikan ruang bagi nilai-nilai sosial, budaya, dan rasa keadilan masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan hukum.

Perbedaan kedua pendekatan tersebut dapat dijelaskan melalui sebuah ilustrasi. Bayangkan seorang anggota masyarakat adat menebang satu batang pohon di kawasan hutan untuk membangun rumah adat atau rumah tinggal bagi keluarganya. Kayu tersebut tidak diperjualbelikan, tidak digunakan untuk kepentingan komersial, dan tidak termasuk praktik pembalakan liar. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata karena, menurut hukum adat, hutan merupakan bagian dari kehidupan bersama yang pemanfaatannya telah diatur melalui norma adat secara turun-temurun.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, negara menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan lindung. Sejak saat itu, setiap penebangan pohon tanpa izin negara dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah orang tersebut layak diperlakukan sebagai penjahat?

Pertanyaan tersebut sesungguhnya pernah menjadi perdebatan dalam perkembangan hukum Indonesia. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, sepanjang keberadaannya diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma bahwa negara tidak dapat memandang seluruh kawasan hutan semata-mata sebagai objek penguasaan negara, tanpa mempertimbangkan hak-hak historis masyarakat adat yang telah hidup dan mengelolanya secara turun-temurun.

Jika persoalan ini dilihat semata-mata melalui pendekatan formal rationality, jawabannya relatif sederhana: unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi sehingga perbuatannya dianggap melawan hukum. Akan tetapi, apabila digunakan pendekatan substantive rationality, analisis hukumnya tidak berhenti pada bunyi undang-undang. Hakim juga harus mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, budaya, serta hubungan masyarakat adat dengan hutan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Pohon tersebut ditebang bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diakui dalam sistem hukum adat. Selain itu, masyarakat adat juga memiliki mekanisme internal untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hutan.

Dalam perspektif ini, pertanyaan hukumnya tidak lagi sekadar apakah undang-undang telah dilanggar, melainkan apakah penghukuman terhadap pelaku benar-benar mencerminkan keadilan. Di sinilah urgensi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional menjadi sangat nyata. Ketika hukum negara tidak memberikan ruang terhadap keberadaan hukum adat, masyarakat adat berpotensi mengalami kriminalisasi hanya karena menjalankan tradisi yang telah hidup jauh sebelum negara menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan lindung.

Karena itu, Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Nagekeo tidak boleh dipahami hanya sebagai produk legislasi daerah. Lebih dari itu, Ranperda merupakan instrumen konstitusional untuk menjembatani hubungan antara hukum negara dan hukum adat, sehingga keduanya tidak saling menegasikan, melainkan saling menguatkan. Pengakuan terhadap masyarakat adat bukan berarti menempatkan hukum adat di atas hukum negara, tetapi memastikan bahwa pembangunan sistem hukum nasional tetap berpijak pada realitas sosial, nilai budaya, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, cita-cita negara hukum yang berlandaskan Pancasila benar-benar diwujudkan melalui hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan yang berakar pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Film dokumenter ini penting dibaca bukan hanya sebagai karya sinematik, melainkan sebagai teks sosial-politik yang merekam relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat. Melalui narasi visual yang kuat, film ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan fisik sebagaimana masa lampau, tetapi dapat hadir melalui regulasi, investasi, proyek strategis nasional, serta legitimasi pembangunan yang meminggirkan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, penulis mengangkat enam poin utama yang menjadi sorotan kritis terhadap film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, mulai dari pembangunan sebagai bentuk kolonialisme modern hingga penghancuran budaya dan memori kolektif masyarakat adat Papua.

Pembangunan sebagai Wajah Baru Kolonialisme

Konsep utama yang dibangun film ini ialah bahwa kolonialisme modern bekerja melalui pembangunan. Negara modern sering menggunakan istilah seperti “kemajuan”, “investasi”, “hilirisasi”, “ketahanan pangan”, atau “transformasi ekonomi” sebagai legitimasi moral untuk menguasai ruang hidup masyarakat adat. Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi netral. Pembangunan menjadi instrumen kekuasaan. Negara hadir bukan terutama sebagai pelindung masyarakat adat, melainkan sebagai fasilitator kepentingan ekonomi berskala besar. Relasi ini memperlihatkan apa yang oleh para pemikir poskolonial disebut sebagai internal colonialism, yaitu praktik kolonial yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok masyarakat di wilayahnya sendiri.

Film ini secara tajam menunjukkan bahwa Papua ditempatkan sebagai “ruang kosong” yang dapat dieksploitasi demi kepentingan nasional. Cara pandang seperti ini sangat problematis karena mengabaikan fakta bahwa wilayah tersebut telah lama menjadi ruang hidup masyarakat adat dengan sistem budaya, hukum adat, dan relasi ekologis yang kompleks. Dalam paradigma kolonial klasik, tanah dianggap sebagai objek ekonomi. Perspektif yang sama tampak dalam proyek-proyek modern yang mengubah hutan, tanah adat, dan sungai menjadi komoditas industri. Dengan demikian, dokumenter ini memperlihatkan bahwa kolonialisme hari ini bekerja melalui bahasa pembangunan.

Krisis Ekologis dan Kapitalisme Ekstraktif

Salah satu kritik paling kuat dalam film ini ialah terhadap kapitalisme ekstraktif. Sistem ekonomi modern cenderung memandang alam hanya sebagai sumber bahan baku yang dapat dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Hutan dipandang sebagai lahan produksi, bukan sebagai ekosistem kehidupan.

Film ini memperlihatkan bagaimana deforestasi besar-besaran di Papua Selatan mengancam keseimbangan ekologis sekaligus keberlangsungan hidup masyarakat adat. Hutan Papua bukan sekadar wilayah geografis, tetapi salah satu pusat biodiversitas dunia. Kerusakan terhadap kawasan tersebut memiliki dampak global terhadap perubahan iklim, hilangnya spesies, serta krisis lingkungan jangka panjang. Yang menarik bahwa film dokumenter ini tidak hanya berbicara mengenai kerusakan alam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kapitalisme ekstraktif menghasilkan “kemiskinan ekologis”. Masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber pangan tradisional, air bersih, ruang berburu, dan identitas ekologis mereka.

Paradoks terbesar yang disorot film ini ialah bahwa proyek-proyek yang diklaim membawa kesejahteraan justru menghasilkan penghancuran sumber kehidupan masyarakat lokal. Dalam logika kapitalisme global, keuntungan ekonomi sering kali ditempatkan di atas keselamatan manusia dan keberlanjutan ekologis. Secara ilmiah, situasi ini dapat dipahami melalui konsep ecological injustice, yaitu ketidakadilan yang muncul ketika kelompok rentan menanggung dampak terbesar dari eksploitasi lingkungan, sementara keuntungan ekonomi dinikmati kelompok yang memiliki modal dan kekuasaan.

Marginalisasi Masyarakat Adat

Film dokumenter ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat Papua mengalami marginalisasi sistemik. Mereka tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan posisi politik dalam menentukan masa depan wilayah mereka sendiri.

Dalam banyak adegan, tampak bahwa masyarakat adat sering diposisikan hanya sebagai objek pembangunan. Suara mereka hadir, tetapi tidak sungguh-sungguh didengar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Padahal, dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), masyarakat adat memiliki hak atas wilayah adat, budaya, identitas, dan partisipasi dalam setiap kebijakan yang memengaruhi hidup mereka.

Film ini secara implisit mengkritik praktik pembangunan yang bersifat top-down. Negara cenderung mendefinisikan sendiri apa yang disebut “kemajuan” tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Dalam perspektif sosiologi politik, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya subalternization, yaitu proses ketika kelompok tertentu dibuat tidak memiliki suara efektif dalam struktur kekuasaan.

Kekerasan Struktural dan Militerisasi Ruang Hidup

Salah satu aspek yang paling tajam dalam dokumenter ini ialah penggambaran mengenai kehadiran aparat keamanan dalam konflik agraria. Film ini menunjukkan bahwa pembangunan sering berjalan berdampingan dengan pengawasan, intimidasi, dan kontrol terhadap masyarakat.

Kondisi ini memperlihatkan bentuk structural violence atau kekerasan struktural. Kekerasan tidak selalu hadir melalui tindakan fisik langsung, tetapi melalui sistem yang membuat masyarakat kehilangan hak hidup, rasa aman, dan kebebasan menentukan masa depannya.

Militerisasi ruang hidup masyarakat adat memperlihatkan bahwa konflik agraria di Papua bukan semata-mata konflik ekonomi, tetapi juga konflik politik dan kekuasaan. Negara cenderung melihat perlawanan masyarakat adat sebagai ancaman terhadap stabilitas pembangunan. Padahal, dalam negara demokratis, kritik dan penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan seharusnya dipahami sebagai bagian dari hak warga negara, bukan sebagai ancaman keamanan.

Film ini secara kritis memperlihatkan bahwa pembangunan yang dipaksakan melalui relasi kuasa represif berpotensi melahirkan trauma sosial berkepanjangan.

Kritik terhadap Narasi Nasionalisme Pembangunan

Film dokumenter ini juga penting karena mengkritik narasi nasionalisme pembangunan. Negara sering menggunakan argumentasi “kepentingan nasional” untuk membenarkan pengambilalihan ruang hidup masyarakat adat. Persoalannya, konsep kepentingan nasional sering kali ditentukan oleh elite politik dan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat adat diminta berkorban demi proyek nasional yang manfaatnya belum tentu mereka rasakan.

Film ini mempertanyakan logika pembangunan yang menganggap pengorbanan masyarakat adat sebagai sesuatu yang wajar demi pertumbuhan ekonomi negara. Dalam perspektif etika politik, pendekatan seperti ini problematis karena menjadikan manusia sebagai alat bagi kepentingan ekonomi.

Nasionalisme sejati seharusnya tidak dibangun di atas penderitaan kelompok rentan. Negara tidak dapat disebut berhasil apabila pembangunan justru menghasilkan ketimpangan, penghancuran budaya, dan kerusakan ekologis.

Dimensi Budaya: Penghancuran Memori Kolektif

Salah satu kekuatan simbolik dokumenter ini terletak pada cara film menggambarkan relasi masyarakat adat dengan tanah dan babi sebagai bagian dari kehidupan budaya mereka. Dalam masyarakat adat Papua, babi memiliki makna sosial, ritual, dan spiritual yang mendalam. Babi berkaitan dengan pesta adat, relasi kekeluargaan, status sosial, dan penghormatan terhadap leluhur. Oleh sebab itu, judul Pesta Babi bukan sekadar simbol folklor, tetapi metafora mengenai identitas budaya yang sedang terancam.

Ketika tanah adat dihancurkan, yang hilang bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga memori kolektif masyarakat. Tradisi, cerita leluhur, pengetahuan lokal, dan sistem nilai perlahan mengalami kehancuran. Dalam perspektif antropologi budaya, penghancuran ruang hidup masyarakat adat berarti penghancuran terhadap peradaban lokal itu sendiri.

Kesimpulan

“Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” merupakan film dokumenter yang sangat kuat secara sosial, politik, dan ekologis. Film ini berhasil memperlihatkan bahwa kolonialisme modern tidak lagi hadir dalam bentuk penjajahan klasik, tetapi melalui pembangunan yang eksploitatif, kapitalisme ekstraktif, dan dominasi negara atas ruang hidup masyarakat adat.

Film dokumenter ini mengajak penonton untuk mempertanyakan kembali makna kemajuan, pembangunan, dan nasionalisme. Apabila pembangunan dilakukan dengan menghancurkan hutan, meminggirkan masyarakat adat, serta merusak keseimbangan ekologis, maka pembangunan tersebut sesungguhnya sedang menciptakan krisis kemanusiaan baru.

Film ini menjadi pengingat bahwa keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekologis. Masa depan bangsa tidak dapat dibangun dengan mengorbankan manusia, budaya, dan alam demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.