Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Sikka sekaligus penggagas kegiatan, Piet Christian da Cunha.

Ia menilai para peserta dari SMKS Santa Mathilda menunjukkan konsistensi yang tinggi selama mengikuti seluruh tahapan perlombaan.

“Mereka sangat konsisten mengikuti lomba dari awal hingga akhir,” ujar Christian saat penyerahan hadiah yang berlangsung di ruang Kepala SMKS Santa Mathilda Maumere, 3 Juni 2026.

Kepala SMKS Santa Mathilda Maumere, Agustinus Dunia, S.Pd., Gr., menyampaikan rasa bangga atas pencapaian para siswanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Christian da Cunha yang telah menghadirkan wadah kreatif bagi generasi muda melalui ajang tersebut.

Menurut Agustinus, lomba konten kreator sangat relevan dengan perkembangan dunia digital yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan anak muda.

Kegiatan tersebut dinilai mampu menjadi sarana bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan di bidang produksi konten digital.

“Lomba seperti ini sangat baik karena memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk mengembangkan talenta yang mereka miliki. Kami berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut pada masa mendatang,” katanya.

Salah satu peserta, Novela Mahesa, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya. Ia mengatakan proses perlombaan tidak mudah karena membutuhkan kreativitas, energi, dan konsistensi yang tinggi.

“Lomba ini sangat menguras tenaga dan pikiran. Video yang dibuat bukan hanya satu, tetapi beberapa video sehingga membutuhkan kerja sama tim yang baik,” ujarnya.

Meski demikian, Novela menilai kerja keras tim selama mengikuti kompetisi akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan.

“Kami merasa puas dengan hasil yang diperoleh,” tuturnya.

Sementara itu, Christian da Cunha juga menjelaskan bahwa Christian Cup I merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi generasi muda di Kabupaten Sikka.

Selain turnamen futsal yang diikuti 25 tim kategori U17 hingga U35, kegiatan tersebut juga menghadirkan lomba konten kreator sebagai ruang bagi anak muda untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka.

“Turnamen ini dibentuk karena saya sering mendengarkan aspirasi anak muda terkait olahraga. Aspirasi sederhana seperti ini penting untuk mendapat perhatian,” katanya.

Ia berharap Christian Cup dapat terus menjadi wadah yang mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, produktif, dan berprestasi, baik di bidang olahraga maupun dunia digital.

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Berita Menarik Lainnya Hanya di PerspektifNusantara.com

Pemimpin tidak lagi hadir terutama sebagai penggerak perubahan, melainkan sebagai produsen citra sejenis “konten kreator” yang mengelola persepsi publik melalui simbol, seremoni dan narasi visual.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan masih berakar pada tanggung jawab moral atau telah direduksi menjadi strategi personal branding?

Sementara itu, dalam tradisi filsafat klasik, kepemimpinan selalu bertumpu pada etika. Aristoteles, misalnya, menempatkan virtue (keutamaan) sebagai inti dari tindakan manusia yang baik.

Seorang pemimpin bukan sekadar tampil baik, tetapi harus menjadi baik. Kepemimpinan adalah praksis moral bukan sekadar estetika politik.

Namun dalam praktik kekinian, yang menonjol justru estetika: visualisasi kegiatan, publikasi seremonial dan narasi pencitraan.

Kunjungan kerja menjadi konten, bantuan sosial menjadi panggung dokumentasi, bahkan empati pun direkayasa dalam format yang “layak tayang”. Di sini, tindakan kehilangan kedalaman makna; tidak lagi dinilai dari dampaknya, tetapi dari daya tarik visualnya.

Seremonialisme dan Kekosongan Substansi

Seremoni pada dasarnya bukan hal yang keliru. Seremoni adalah simbol, dan dalam batas tertentu, simbol memiliki fungsi sosial: memperkuat legitimasi, membangun kebersamaan dan menegaskan nilai.

Namun ketika seremoni menjadi tujuan, bukan sarana, maka yang terjadi adalah inflasi simbol tanpa substansi.

Fenomena “pemimpin seremonial” menunjukkan gejala ini. Agenda dipenuhi peresmian, penyambutan dan penampilan publik, tetapi minim transformasi nyata. Dalam perspektif filsafat eksistensial, ini bisa dibaca sebagai bentuk inauthentic existence keberadaan yang tidak otentik karena lebih sibuk memainkan peran daripada menjalani makna.

Logika Konten dan Reduksi Realitas

Era digital membawa logika baru: siapa yang paling terlihat, dialah yang dianggap paling bekerja. Ini adalah ilusi yang berbahaya. Jean Baudrillard menyebutnya sebagai simulacra realitas yang digantikan oleh representasi. Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi diukur dari perubahan konkret, tetapi dari seberapa sering ia muncul di layar.

Akibatnya, kebijakan publik berisiko direduksi menjadi bahan konten. Program dipilih bukan karena urgensinya, tetapi karena “nilai tayangnya”. Penderitaan rakyat pun dapat terkomodifikasi menjadi narasi yang menguntungkan citra pemimpin. Di titik ini, etika mulai tergerus oleh algoritma popularitas.

Perspektif Hukum: Jabatan sebagai Amanah, Bukan Panggung

Secara normatif, jabatan publik memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam kerangka negara hukum, kekuasaan bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip good governance menuntut transparansi, akuntabilitas dan orientasi pada kepentingan publik.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan etika penyelenggara negara menegaskan bahwa pejabat publik wajib bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau pencitraan. Ketika jabatan digunakan sebagai alat memperbaiki citra diri secara berlebihan, maka terjadi penyimpangan etis bahkan berpotensi melanggar prinsip penyalahgunaan wewenang.

Hukum, dalam hal ini, bukan sekadar aturan, tetapi manifestasi dari nilai keadilan. Hukum mengandaikan bahwa setiap tindakan pejabat harus memiliki dasar rasional dan tujuan publik yang jelas bukan sekadar impresi visual.

Krisis Subjektivitas dan Kehilangan Makna Kepemimpinan

Di balik fenomena ini, terdapat krisis yang lebih dalam: krisis subjektivitas. Pemimpin tidak lagi memaknai dirinya sebagai pelayan publik, tetapi sebagai figur yang harus terus “terlihat berhasil”. Ini menciptakan jarak antara realitas dan representasi, antara kerja nyata dan narasi yang dibangun.

Filsafat politik modern, dari Hannah Arendt hingga Jürgen Habermas, menekankan pentingnya ruang publik yang rasional dan dialogis. Namun ketika ruang publik dipenuhi oleh konten yang manipulatif, maka diskursus berubah menjadi konsumsi. Warga tidak lagi diajak berpikir, tetapi diarahkan untuk percaya.

Menuju Kepemimpinan yang Otentik

Menghadapi kondisi ini, kita perlu mengembalikan makna kepemimpinan pada fondasi awalnya: tanggung jawab, integritas, dan keberpihakan pada manusia. Pemimpin harus berani keluar dari jebakan citra dan kembali pada kerja substansial meskipun tidak selalu “menarik” secara visual.

Kepemimpinan yang otentik tidak anti terhadap publikasi, tetapi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama. Pemimpin bekerja dalam diam, tetapi berdampak nyata. Ia mungkin tidak selalu viral tetapi dirasakan.

Penutup

Pemimpin seremonial dan konten kreator bukanlah masalah semata-mata gaya, melainkan gejala dari pergeseran nilai.

Ketika jabatan lebih dipandang sebagai panggung daripada amanah, maka yang hilang bukan hanya kualitas kepemimpinan, tetapi juga kepercayaan publik.

Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling sering tampil, tetapi siapa yang paling memberi makna. Dan dalam ukuran itu, kepemimpinan sejati akan selalu melampaui sekadar konten.

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Opini Terbaru Hanya di PerspektifNusantara.com