Dalam wawancara yang dilakukan belum lama ini, Revitriyoso menilai bahwa berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan nasionalis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah melakukan upaya sistematis untuk melemahkan stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.

Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut terdiri dari aktor multinasional, lembaga donor internasional, korporasi global, negara-negara tertentu, hingga oligarki nasional yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem ekonomi yang dinilai kurang berpihak kepada kepentingan nasional.

“Mereka yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah saat ini beroperasi secara masif namun terselubung. Berbagai narasi dan serangan terhadap program-program strategis pemerintah terus dimainkan untuk menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah,” ujar Revitriyoso.

Ancaman Baru di Tengah Krisis Global

Revitriyoso menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi krisis geoekonomi dan geopolitik yang semakin kompleks. Pergeseran kekuatan ekonomi global dari negara-negara Barat menuju kawasan Timur, khususnya Tiongkok, menurutnya telah menciptakan ketegangan baru yang berpotensi memicu konflik berskala besar.

“Dunia tidak lagi berada dalam tatanan unipolar, tetapi telah memasuki era multipolar. Pergeseran kekuatan ini melahirkan persaingan ekonomi dan politik yang sangat tajam, bahkan memunculkan berbagai konflik yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai gejala menuju Perang Dunia Ketiga,” katanya.

Dalam konteks tersebut, ia menilai Indonesia harus memperkuat posisi sebagai negara berdaulat yang tidak mudah diintervensi oleh kepentingan asing.

“Tahun 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan fisik bangsa lain. Hari ini kita membutuhkan semangat kemerdekaan yang sama untuk membebaskan diri dari bentuk penjajahan baru, yaitu dominasi kekuatan modal asing yang dapat menggerus kedaulatan ekonomi bangsa,” tegasnya.

Waspadai Narasi yang Memecah Persatuan Bangsa

Revitriyoso juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang publik, terutama yang menurutnya berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan instabilitas politik.

Ia mencontohkan sejumlah narasi seperti “Reformasi Jilid 2”, “Indonesia Menuju Bangkrut”, “Rupiah Terus Melemah”, serta berbagai seruan aksi massa yang berkembang di sejumlah daerah.

“Masyarakat harus cermat membedakan antara kritik yang konstruktif dengan upaya sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan terhadap negara. Jangan sampai aspirasi rakyat yang murni ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang ingin menggagalkan agenda pembangunan nasional,” ujarnya.

Meskipun demikian, Revitriyoso menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dalam negara demokrasi.

“Dalam alam demokrasi, silakan menyampaikan aspirasi. Itu dijamin oleh undang-undang. Namun masyarakat juga perlu waspada terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan gerakan rakyat untuk kepentingan politik tertentu,” katanya.

Dukung Perbaikan Program Strategis Pemerintah

Terkait sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, Revitriyoso mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya di lapangan.

Namun menurutnya, berbagai kekurangan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan, tugas masyarakat adalah memberikan kritik, masukan, dan pengawasan agar program tersebut berjalan lebih baik. Bukan justru menggagalkan program yang manfaatnya ditujukan bagi rakyat,” jelasnya.

Gerak Nusantara Siap Kawal Kedaulatan Nasional

Sebagai aktivis yang turut terlibat dalam gerakan reformasi tahun 1998, Revitriyoso menegaskan bahwa Gerak Nusantara bersama jaringan pelaku UMKM, pekerja budaya, pekerja migran, serta berbagai elemen masyarakat lainnya siap mengambil peran aktif dalam menjaga persatuan bangsa.

Ia mengungkapkan bahwa struktur organisasi Gerak Nusantara di berbagai daerah siap turun ke tengah masyarakat untuk menggalang dukungan terhadap agenda kemandirian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Gerak Nusantara menyerukan tiga agenda utama:

Pertama, memperkuat persatuan nasional guna menjaga kedaulatan negara dan melindungi ekonomi nasional dari berbagai bentuk intervensi asing maupun kepentingan kelompok tertentu di dalam negeri.

Kedua, membangun fondasi ekonomi nasional melalui percepatan industrialisasi, penguatan program hilirisasi sumber daya alam, serta penerapan kebijakan fiskal yang disiplin dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ketiga, memperkuat pemberantasan korupsi dengan membangun budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sistem pengelolaan keuangan negara yang terbuka.

“Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Kedaulatan politik harus sejalan dengan kedaulatan ekonomi. Inilah semangat Proklamasi Kemerdekaan Jilid 2 yang harus menjadi gerakan bersama seluruh anak bangsa,” pungkas Revitriyoso.