Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

​Kuasa hukum Ibu Salma, Dominikus Tukan, mengungkapkan bahwa sejak pukul 09.00 WITA, rombongan kliennya yang berjumlah sekitar 30 orang telah mendatangi Polsek Alok guna bersikap kooperatif terhadap laporan yang ada. Di antara yang hadir adalah Bapak Nurbei, Sukardin, Ibu Salma, dan Halim.

Sementara itu, pihak pelapor yang terdiri dari Alimin (70), Ode Syukur (24), Andi Aci (38), Wa Ode Kamaria (67), dan La Lama alias La Ata (60) baru tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WITA untuk menyampaikan peristiwa versi mereka.

Soroti Fokus Penyidikan yang Mengarah ke Masalah Lahan

Dalam proses pemeriksaan awal tersebut, Dominikus menyayangkan sikap penyidik kepolisian yang dinilai kurang relevan karena cenderung mengarahkan substansi pertanyaan pada kepemilikan tanah. Menurutnya, laporan yang masuk secara jelas berkaitan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan fisik, bukan sengketa perdata pertanahan.

​”Ketika Pak Fredi (pihak kepolisian) menelepon saya meminta bukti kepemilikan tanah dari klien kami, saya tegaskan bahwa pertanyaan yang sama harus diajukan kepada pelapor; apa bukti mereka? Jangan sampai ada kesan seolah-olah klien kami datang menyerobot tanpa alasan dasar, sementara pihak yang tinggal di sana tidak dimintai bukti serupa,” ujar Dominikus kepada awak media.

​Ia menambahkan, berdasarkan hasil interogasi, Kanit Penyidik sempat menanyakan perihal kepemilikan tanah kepada salah satu pelapor, Wa Ode Kamaria, yang kemudian dijawab tidak tahu oleh yang bersangkutan.

​”Oleh karena itu, sangat tidak relevan lagi jika penyidik terus mempersoalkan seolah-olah ini adalah kasus tanah. Hal ini harus dicegah, jangan sampai laporan perbuatan pidana murni justru diusut ke arah pertanahan. Untuk kepentingan apa, saya tidak paham,” tegasnya.

​Siap Buka Kembali Kasus Penyerobotan Lahan Tahun 2020

Menanggapi kehadiran La Lama alias La Ata di Polsek Alok, pihak Dominikus Tukan berencana mengambil langkah hukum ofensif. La Lama diketahui merupakan terlapor dalam perkara penyerobotan lahan bersertifikat milik Bapak Nurbei pada tahun 2021 silam. Setelah sempat disomasi dan dilaporkan ke Polres Sikka pada Oktober 2020, La Lama dikabarkan melarikan diri dan baru muncul kembali dalam momentum laporan pengeroyokan ini.

​Dominikus memastikan pihaknya akan segera mendatangi Polres Sikka untuk mengecek perkembangan dan melanjutkan perkara penyerobotan tanah tersebut. Berdasarkan regulasi hukum, masa kedaluwarsa kasus dengan ancaman pidana satu tahun adalah tujuh tahun.

​”Laporan kami masuk sekitar bulan Oktober 2020 atau 2021, artinya baru berjalan sekitar 5 hingga 6 tahun. Karena belum mencapai batas kedaluwarsa 7 tahun, maka klien saya, Pak Nurbei, masih memiliki hak penuh secara hukum untuk melanjutkan perkara penyerobotan yang dilakukan oleh La Lama Cs di Polres Sikka,” tegas Dominikus.

Kumpulkan Bukti Elektronik Pengancaman Benda Tajam

Terkait duduk perkara peristiwa fisik yang terjadi pada Minggu, 7 Juni 2026 di Pulau Kambing, Dominikus menjelaskan situasi tersebut didahului oleh tindakan intimidasi menggunakan senjata tajam dari pihak pelapor, khususnya Alimin (La Limi) terhadap Bapak Nurbei.

​”Kami sedang mengumpulkan data dan fakta, terutama data elektronik (rekaman) berkaitan dengan dugaan pengancaman oleh Alimin terhadap Bapak Nurbei. Saat kejadian, dia membawa parang dan mengayun-ayunkannya. Karena ada gelagat mengancam keselamatan, tindakan pengamanan parang terpaksa dilakukan. Di situlah terjadi aksi dorong-mendorong, yang kemudian diklaim sepihak oleh mereka sebagai tindakan pemukulan,” urainya.

​Peluang Bersyarat Restorative Justice dan Mekanisme Tipiring

Pihak Kepolisian Polsek Alok sendiri dinilai telah maksimal mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh keadilan restoratif (Restorative Justice) berdasarkan Perkapolri No. 8 Tahun 2021 dan Pasal 79 KUHAP Baru. Mekanisme ini mewajibkan penawaran perdamaian bahkan hingga ke tingkat persidangan oleh hakim.

​”Namun, syarat utama dari kedamaian itu adalah tersangka harus ada pengakuan bersalah. Dari sisi keluarga besar klien kami, posisinya mengikuti dinamika yang ada. Jika pihak sana mau berdamai secara baik-baik, kami menyambut baik. Namun jika mereka memilih lanjut, silakan saja, itu adalah hak mereka,” imbuhnya.

​Jika proses perdamaian buntu dan perkara ini naik ke tingkat peradilan, Kapolsek Alok menyampaikan bahwa kasus ini masuk ke dalam kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring) berdasarkan Pasal 205 KUHAP dengan ancaman hukuman maksimal 3 bulan penjara. Dalam mekanisme ini, tersangka tidak akan ditahan, sidang berjalan dengan acara cepat dipimpin hakim tunggal, serta pihak Kepolisian yang akan bertindak langsung sebagai penuntut umum di persidangan, bukan Jaksa.

​Hingga saat ini, pihak ahli waris Ibu Salma dan Bapak Nurbei menegaskan komitmennya untuk tetap kooperatif dan siap menghadiri panggilan pihak kepolisian kapan pun jika dibutuhkan untuk proses hukum lebih lanjut.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Setelah sempat menyampaikan aspirasi di depan gedung legislatif, para pedagang kemudian diarahkan untuk melakukan audiensi di Ruang Rapat DPRD Sikka. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sikka guna mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

Keluhan Pedagang: Persaingan Harga hingga Fasilitas Pasar yang Buruk

Dalam sesi audiensi, salah satu perwakilan pedagang Pasar Alok, Sesilia, membeberkan sejumlah alasan mengapa para pedagang memilih berjualan di luar lapak resmi hingga memicu kesemrawutan. Menurutnya, masalah utama berakar pada persaingan dagang dan buruknya tata kelola fasilitas pasar oleh pemerintah.

“Kami tidak bisa berjualan di dalam lapak karena kalah bersaing dengan pedagang partai besar yang mendatangkan barang langsung dari Surabaya. Kami ini beli dari mereka, lalu kami jual lagi di luar,” ungkap Sesilia.

Sesilia juga membantah jika pedagang dituding sebagai penyebab utama kemacetan dan penumpukan sampah. Ia menyebut ada area parkir luas yang tidak difungsikan maksimal karena tidak ada petugas yang mengarahkan kendaraan.

Terkait sampah, pedagang mengaku membersihkan lapak mereka sendiri, sementara sampah dari luar pasar sering dibuang menggunakan mobil ke area pasar tanpa pengawasan petugas.
Ia juga mengkritik tajam buruknya fasilitas umum yang dikelola selama lima tahun terakhir.

“Petugas menarik tarif toilet Rp 2.000, tetapi dari banyak toilet yang ada, hanya satu atau dua yang berfungsi, itu pun airnya susah. Selain itu, jam operasional toilet sangat terbatas, buka jam 8 pagi dan sudah tutup jam 3 atau 4 sore. Harusnya fasilitas umum di pasar buka 24 jam,” cecar Sesilia, yang mengaku belum pernah bertemu kepala pasar untuk berdialog.

Wabup Sikka: Penertiban demi Kebersihan, Masyarakat Susah Diatur

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD sama sekali tidak berniat menyengsarakan masyarakat. Operasi penertiban ini murni dilakukan untuk membenahi Pasar Alok dan Pasar Wairkoja yang selama ini kerap disorot karena kotor, macet, dan banjir saat musim hujan akibat selokan yang tersumbat sampah.

Simon menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan lapak yang layak, namun sengaja dikosongkan oleh pedagang yang memilih membangun tenda sendiri di atas parit dan jalanan. Pihak Dinas Perdagangan (Perindag) pun diklaim sudah melayangkan surat imbauan sejak jauh hari.

“Hari Senin lalu saya turun langsung. Janjinya hari Rabu pedagang akan bongkar mandiri dan pindah ke dalam. Tapi hari ini begitu ditertibkan, malah kami yang diprotes. Apakah salah kami menertibkan kota ini agar rapi dan bersih?” ujar Simon Subandi.

Terkait keluhan fasilitas MCK (kamar mandi) yang dinilai buruk dan dikelola pihak ketiga, Wabup Simon membeberkan adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi alasan swastanisasi fasilitas tersebut.

“Saya survei langsung, satu toilet bisa menghasilkan Rp 300 ribu per hari atau sekitar Rp 9 juta sebulan. Tapi yang disetor ke daerah hanya Rp 700 ribu sampai Rp 2 juta saja. Soal operasional, toilet tidak pernah ditutup sore hari. Kunci dititipkan malam hari, tapi justru ada laporan toilet itu disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak benar,” jelas Simon.

Ia berjanji akan memanggil pihak pengelola esok hari untuk mengklarifikasi masalah kerusakan air.
Sementara untuk urusan parkir yang dikelola PT Globalindo, Simon mengeluhkan perilaku konsumen dan pedagang yang sulit ditata. “Orang kita ini susah diatur. Sudah disiapkan tempat parkir, tapi maunya belanja di atas motor. Kalau diatur petugas parkir, mereka malah melawan, bahkan mau pukul petugas,” tambahnya.

Langkah Solutif ke Depan

Di akhir audiensi, Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan akan meminta Dinas Perdagangan untuk mendata ulang seluruh pedagang dan mencocokkannya dengan ketersediaan lapak di dalam Pasar Alok.

Jika kapasitas lapak yang ada saat ini terbukti tidak mencukupi untuk menampung seluruh pedagang yang ditertibkan, pemerintah berkomitmen untuk membangun fasilitas lapak tambahan. Langkah penataan ini ditegaskan akan terus berjalan demi menciptakan lingkungan pasar yang bersih, rapi, dan nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Sikka.

Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Melalui kuasa hukumnya, Dominikus Tukan, pihak terlapor membantah keras narasi yang dibangun oleh para pelapor.
Dominikus menegaskan bahwa laporan yang dilayangkan oleh Alimin (70), Ode Syukur (24), Andi Aci (38), Wa Ode Kamaria (67), dan La Lama alias La Ata (60), tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan cenderung mengarah pada pembohongan publik.

Kronologi Sengketa Lahan: Berawal dari Klaim “Mimpi 3 Malam”

Menurut Dominikus, tanah di Pulau Kambing tersebut awalnya merupakan milik sepasang suami istri, La Ende dan Wara Ende, yang kemudian diwariskan kepada tiga keturunannya: La Iko, Laka Bo’o, dan Wasahari. Meskipun sempat berperkara pada tahun 2021, putusan pengadilan menyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau inkrah kembali ke posisi semula.

Persoalan baru muncul ketika salah satu warga bernama La Lama diduga menyerobot tanah bersertifikat seluas 1,7 hektar milik Nurbei (turunan Laka Bo’o). Sempat menghilang setelah dilaporkan pada 2021, La Lama kembali pada Maret 2026 bersama empat orang lainnya dan mendirikan bangunan di atas lahan tersebut.

Upaya mediasi sempat dilakukan oleh Kepala Desa Pemana pada awal April 2026. Namun, mediasi tersebut diwarnai alasan yang tidak rasional dari pihak pelapor.

“Saat ditanya dasar menguasai tanah, mereka awalnya mengaku membeli dari La Bei (Nurbei). Namun saat La Bei dihadirkan dan membantah ada jual beli, mereka justru beralasan bahwa mereka tinggal di sana karena perintah Tuhan melalui mimpi selama tiga malam berturut-turut,” ungkap Dominikus.

Meski berjanji akan membongkar sendiri bangunannya tiga hari setelah pertemuan, pihak Alimin cs tidak kunjung menepati janji tersebut.

Tiga Kali Somasi Diabaikan

Akibat tidak adanya iktikad baik, La Bei (turunan Laka Bo’o) dan Sukardin (ahli waris pengganti turunan La Igo) menunjuk Dominikus Tukan sebagai kuasa hukum untuk melayangkan somasi resmi.

Somasi I: 21 April 2026
Somasi II: 2 Mei 2026
Somasi III: 22 Mei 2026

Somasi tersebut dikirimkan kepada La Lama, Alimin, dan Wa Ode Kamaria, dengan tembusan ke Kapolres Sikka, Pj Desa Pemana, Kapospol Pemana, serta unsur TNI. Namun, ketiga somasi tersebut sama sekali tidak direspons.

Fakta Peristiwa 7 Juni: “Membantu Membongkar dan Mengamankan Senjata Tajam”

Terkait insiden pada Minggu (7/6/2026), Dominikus meluruskan bahwa kliennya, Ibu Salma, awalnya meminta agar pondok tersebut segera dipindahkan. Pihak pelapor setuju untuk membongkar sendiri. Karena proses pembongkaran dimulai, sekitar 30 orang dari keluarga besar turunan La Igo dan Laka Bo’o datang untuk membantu.

Dominikus juga menjelaskan status bangunan tersebut. Bangunan itu awalnya hanyalah tedang atau bale-bale tempat wisata yang sudah ada sejak 2021 milik kliennya. Pihak pelapor hanya menambahkan dinding seng untuk menjadikannya tempat tinggal sementara.

Suasana sempat menegang ketika Alimin kedapatan memegang sebilah parang saat berhadapan dengan La Bei.

“Melihat gelagat yang mengarah pada tindakan melawan hukum, klien kami terpaksa merampas parang tersebut demi mengamankan situasi. Setelah parang diamankan, anak-anaknya (Ode Syukur dan Andi Aci) mengamuk, sehingga mereka didorong menjauh agar tidak terjadi bentrokan fisik,” jelas Dominikus.

Dominikus menambahkan, setelah pembongkaran selesai, kedua belah pihak sebenarnya sudah saling berjabat tangan dan bermaafan. Atap seng milik pelapor ditumpuk dengan rapi karena merupakan hak mereka, sementara struktur dasar bale-bale (yang bukan milik pelapor) akhirnya dibakar oleh warga.

Siapkan Langkah Hukum Balik

Pihak kuasa hukum menyayangkan laporan polisi yang dibuat oleh Alimin cs pada malam harinya. Dalam pemeriksaan di kepolisian yang dihadiri oleh Mujair, Ibu Salma, dan Sukardin, Alimin mengaku dipukul satu kali.

“Polisi sendiri sempat mempertanyakan bagaimana bisa disebut pengeroyokan jika pengakuannya hanya dipukul satu kali? Padahal faktanya, Alimin sama sekali tidak dipukul, dia hanya diamankan karena memegang senjata tajam,” tambah Dominikus.

Kini, pihak ahli waris telah menyerahkan dokumen pendukung kepada penyidik berupa sertifikat tanah, bukti surat somasi, putusan pengadilan, dan surat keterangan dari desa. Dominikus menegaskan tidak akan tinggal diam atas tuduhan ini.

“Menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi itu adalah kebohongan. Jika dipublikasikan, itu menjadi pembohongan publik. Kami sedang mempersiapkan langkah hukum balik terkait dugaan pembohongan dan pengancaman,” pungkasnya tegas.

Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Kegiatan pembekalan dilaksanakan pada Kamis, 4 Juni 2026, di Posyandu Baokrenget, RT 06 RW 03, Desa Egon Gahar. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat. Para peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga diajak membangun kepercayaan diri untuk tampil sebagai representasi perempuan disabilitas adat dari Kabupaten Sikka di tingkat nasional.

Pembekalan dipimpin langsung oleh Ketua FPADM Mapitara yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Egon Gahar, Andreas Akiles. Dalam kesempatan tersebut, Andreas menegaskan bahwa keikutsertaan perempuan disabilitas adat dalam forum nasional merupakan langkah penting untuk memastikan kelompok rentan memperoleh ruang partisipasi yang setara dalam pembangunan.

“Konferensi ini bukan sekadar perjalanan atau kegiatan seremonial. Ini adalah ruang perjuangan. Kami ingin para peserta mampu menyampaikan pengalaman hidup, tantangan, serta harapan perempuan disabilitas adat dari Mapitara kepada para pengambil kebijakan dan jaringan advokasi di tingkat nasional,” kata Andreas.

Menurutnya, selama ini suara perempuan disabilitas, khususnya yang hidup di wilayah pedesaan dan komunitas adat, masih sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, pembekalan dilakukan agar para peserta memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak penyandang disabilitas, keterampilan berbicara di depan publik, serta kemampuan menyampaikan aspirasi secara efektif.

Materi yang diberikan mencakup penguatan kapasitas kepemimpinan, pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan regulasi nasional, teknik advokasi di tingkat desa, strategi membangun jejaring, hingga persiapan kesehatan dan logistik selama perjalanan menuju Makassar dan Toraja.

Tiga peserta yang akan berangkat sebagai delegasi Mapitara adalah Maria Nona Dince, Maria Yulita Lodan, dan Efrince Idel. Ketiganya merupakan perempuan disabilitas adat yang dipilih melalui proses musyawarah bersama komunitas dampingan FPADM.

Bagi ketiga perempuan tersebut, kesempatan mengikuti konferensi nasional menjadi pengalaman berharga sekaligus momentum untuk memperjuangkan isu-isu yang selama ini mereka hadapi di daerah. Mereka diharapkan dapat berbagi praktik baik, membangun solidaritas dengan peserta dari berbagai daerah, serta membawa pulang gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan di Kabupaten Sikka.

Rencananya, para peserta akan dilepas secara resmi oleh Camat Mapitara pada 6 Juni 2026 sebelum bertolak dari Bandara Frans Seda Maumere menuju lokasi konferensi.

Konferensi Penyandang Disabilitas Perempuan Adat di Makassar–Toraja sendiri akan mempertemukan perwakilan perempuan disabilitas adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Forum tersebut menjadi wadah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terkait akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, partisipasi dalam musyawarah desa, serta penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

FPADM menilai hasil konferensi nantinya akan menjadi modal penting untuk memperkuat gerakan inklusi sosial di Kecamatan Mapitara dan Kabupaten Sikka secara umum. Sejumlah agenda yang akan didorong setelah konferensi antara lain pemutakhiran data penyandang disabilitas, peningkatan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa, serta penguatan mekanisme perlindungan berbasis kearifan lokal.

Andreas Akiles menambahkan bahwa semangat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya organisasi masyarakat sipil, tetapi juga pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah kabupaten.

“Kami berharap kehadiran delegasi Mapitara di forum nasional ini menjadi langkah awal yang lebih besar. Inklusi bukan hanya slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata sehingga setiap warga, termasuk perempuan disabilitas adat, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.

Melalui keberangkatan tiga perempuan disabilitas adat tersebut, Mapitara menunjukkan bahwa dari wilayah pegunungan di lereng Gunung Egon pun dapat lahir suara-suara perubahan yang memperjuangkan kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

​Penegasan tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sikka, pasca-kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh ratusan masyarakat dari Desa Runut, Nangahale, Likonggete, Natarmage, dan Tua Bao.

​Alokasi 415 Hektar untuk Masyarakat dan Penerbitan Sertifikat Gratis

​Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas, mengklarifikasi terkait adanya isu penolakan dari sebagian masyarakat. Ia menjelaskan dari total luas lahan sekitar 800-an hektar, sebanyak 320 hektar (terbagi dalam 10 bidang) statusnya merupakan HGU aktif. Sementara itu, lahan yang akan diredistribusikan kepada masyarakat adalah seluas 415,57 hektar.

​”Ada diskusi panjang dan pertanyaan dari masyarakat, seperti Moat Anton (Antinius Toni) dan lainnya. Perlu kami luruskan bahwa yang mereka pertanyakan itu adalah tanah yang masuk dalam 320 hektar HGU aktif saat ini. Sedangkan tim ini tidak berbicara tanah yang sudah ada HGU,” ujar Vivi Ganggas.

​Vivi menambahkan, ATR/BPN Sikka ditargetkan untuk menyalurkan tanah tersebut kepada kurang lebih 1.000 Kepala Keluarga (KK), dengan rincian masing-masing KK mendapatkan lahan seluas 3.000 meter persegi.

Skemanya dibagi menjadi dua kelompok:

​650 KK akan menerima tanah dari eks HGU seluas 415,57 hektar tersebut.

​350 KK (warga Runut) akan menerima tanah dari eks kawasan hutan.

​Menariknya, Vivi mengungkapkan bahwa kuota sertifikat gratis untuk 650 KK tersebut sebenarnya diambil dari jatah Kabupaten Ngada dan Sumba Timur demi memprioritaskan masyarakat Sikka.

​”Sejujurnya, jika dari 415 hektar ini masyarakat tidak bersedia, maka kuota 650 KK ini bisa kami skip dan alokasinya saya kembalikan ke Sumba Timur dan Ngada. Namun, tadi perwakilan warga Runut sudah mendatangi saya dan menyatakan setuju untuk menerima sertifikat gratis hak pakai, yang setelah 10 tahun akan menjadi hak milik dengan jaminan perjanjian nota riil dengan Bank Tanah,” jelasnya.

​Ia juga menyayangkan jika penolakan dari segelintir orang harus mengorbankan kepentingan ribuan warga lainnya yang sudah didata.

“Petugas sudah berjuang mendata satu per satu hingga didapat 1.015 orang. Kalau satu orang menyatakan tidak setuju, apakah yang lain harus dikorbankan? Kita datang untuk mereka yang setuju mendapatkan hak pakai di atas hak pengelolaan, yang setelah 10 tahun statusnya naik menjadi hak milik.”

​Terkait konflik atau gugatan hukum di atas lahan HGU aktif, Vivi menegaskan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah kepolisian dan perdata pengadilan, bukan lagi wewenang ATR/BPN.

​Bupati Sikka: Kehadiran Lintas Kementerian adalah Solusi, Bukan Konflik

​Pada kesempatan yang sama, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Talibura bukan untuk memicu konflik, melainkan untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dan membawa solusi.

​Menurut Juventus, langkah penyelesaian tanah ini sebenarnya sudah hampir mencapai titik klimaks pada tahun lalu. Namun, adanya Surat Edaran Menteri yang baru menuntut pemerintah untuk menyesuaikan dengan skema dan mekanisme yang berlaku.

​”Kita hadir tadi sedang menjalankan aturan perundang-undangan. Jadi, tidak ada konflik sama sekali. Justru kita datang untuk menyelesaikan persoalan dan menjelaskan secara detail soal skema atau mekanisme yang baru ini,” kata Bupati Juventus.

​Ia menegaskan bahwa kehadiran tim lintas kementerian dalam sosialisasi tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Sikka secara transparan dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat.

Rumah sederhana yang menjadi satu-satunya tempat berlindung bagi Maria Fatima tampak rapuh dimakan usia. Dinding anyaman bambu yang dahulu kokoh kini telah lapuk dan berlubang di berbagai bagian. Tiang-tiang penyangga terlihat renta, sementara atap rumah menyisakan kekhawatiran setiap kali hujan deras dan angin kencang datang menerpa.

Di balik dinding bambu yang mulai keropos itu, Maria Fatima menghabiskan hari-harinya dalam kesederhanaan. Tidak ada kemewahan. Tidak ada kenyamanan. Yang ada hanyalah perjuangan seorang ibu tua mempertahankan hidup di tengah keterbatasan yang semakin berat.

Ketika malam tiba dan hujan turun mengguyur kampung, rasa takut menjadi teman yang setia menemani. Setiap hembusan angin membawa kekhawatiran baru bahwa rumah yang selama ini menaunginya bisa saja ambruk sewaktu-waktu.

“Kasihan Mama Tima. Beliau sudah tua. Rumahnya seperti ini dari tahun ke tahun. Kalau hujan deras atau angin kencang, kami juga ikut khawatir,” ungkap Susana Susan, warga Dusun Hepang.

Menurut warga sekitar, Maria Fatima dikenal sebagai sosok yang tabah dan tidak banyak mengeluh. Meski hidup dalam kekurangan, ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran. Namun kondisi tempat tinggalnya kini membuat banyak warga merasa prihatin.

Rumah yang ditempatinya jauh dari standar hunian yang layak. Beberapa bagian bangunan menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius. Dinding yang lapuk, lantai yang sederhana, serta konstruksi bangunan yang telah menua menjadi gambaran nyata tentang kehidupan yang dijalani perempuan lansia tersebut.

Di tengah berbagai pembangunan yang terus berlangsung di berbagai wilayah, kisah Maria Fatima menjadi pengingat bahwa masih ada warga yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan. Di sebuah sudut kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang ibu tua terus menunggu harapan yang mungkin tak pernah ia minta dengan suara lantang.

Ia tidak memiliki panggung untuk menyampaikan keluh kesahnya. Tidak ada sorotan lampu yang menerangi kehidupannya. Namun rumah bambu yang hampir roboh itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Rumah itu menjadi simbol dari sebuah kenyataan yang membutuhkan perhatian bersama.

Warga Dusun Hepang berharap ada kepedulian dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga sosial, komunitas kemanusiaan maupun para dermawan yang tergerak hatinya untuk membantu Maria Fatima memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.

Bagi mereka, harapan itu tidaklah berlebihan. Seorang ibu yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bekerja dan berjuang untuk keluarganya semestinya dapat menikmati masa tua dengan rasa aman dan bermartabat.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya gedung yang berdiri atau panjangnya jalan yang dibangun. Keberhasilan itu juga terlihat dari seberapa besar perhatian diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Hari ini, di Dusun Hepang, Maria Fatima masih menunggu. Menunggu di balik dinding bambu yang semakin rapuh. Menunggu apakah ada tangan yang terulur, mata yang melihat, dan hati yang tergerak untuk membantunya.

Sebab bagi Maria Fatima, sebuah rumah yang aman bukanlah kemewahan. Ia adalah harapan sederhana yang hingga kini masih ia nantikan di penghujung usianya.

Rakyat Sikka tidak terlalu peduli siapa duduk di kursi mana. Yang mereka rasakan adalah apakah mengurus administrasi masih dipersulit, apakah pegawai masih datang terlambat, apakah masyarakat kecil masih dipingpong dari meja ke meja, dan apakah pelayanan publik masih berjalan dengan wajah dingin tanpa empati.

Bupati Sikka sendiri dalam berbagai kesempatan beberapa bulan terakhir berulang kali menekankan soal disiplin ASN dan evaluasi birokrasi. Pada April 2026, ia bahkan menegaskan evaluasi terhadap sistem kerja ASN dan pentingnya disiplin pelayanan publik.

Itu menunjukkan bahwa problem birokrasi memang nyata.

Namun pertanyaan besarnya: apakah pelantikan hari ini akan melahirkan birokrasi baru, atau hanya mengganti nama di papan jabatan?

Fakta pelayanan publik di NTT dan Sikka menunjukkan bahwa tantangan ASN bukan soal kekurangan slogan, tetapi kekurangan konsistensi.

Data Ombudsman RI memperlihatkan bahwa pada 2018, Kabupaten Sikka pernah masuk kategori buruk dalam kepatuhan pelayanan publik dengan nilai hanya 36,00 dan berada di zona merah. Itu adalah tamparan keras terhadap wajah birokrasi daerah saat itu.

Memang dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan. Pada penilaian Ombudsman 2024, Kabupaten Sikka memperoleh nilai 78,63 dan masuk zona hijau kategori kualitas tinggi. Namun angka itu tidak boleh membuat ASN terlena. Sebab Ombudsman sendiri menegaskan bahwa pelayanan publik adalah proses pembenahan berkelanjutan dan tidak ada daerah yang benar-benar selesai berbenah.

Artinya, zona hijau belum tentu rakyat sudah puas.

Karena ukuran sesungguhnya pelayanan publik bukan hanya dokumen administrasi Ombudsman, tetapi pengalaman harian masyarakat: apakah pasien miskin diperlakukan manusiawi di rumah sakit, apakah petani dipersulit urusan pupuk dan bantuan, apakah guru honorer harus menunggu berbulan-bulan untuk kepastian administrasi, atau apakah warga desa masih harus “titip uang rokok” demi mempercepat urusan.

Di sinilah integritas ASN diuji.

Korupsi birokrasi tidak selalu berupa miliaran rupiah. Kadang ia hadir dalam bentuk kecil namun mematikan: mempersulit pelayanan agar diberi uang, menyalahgunakan kewenangan, bermain proyek, atau menjadikan jabatan sebagai alat balas jasa politik.

Pelantikan hari ini juga harus dibaca sebagai ujian bagi kepemimpinan Juventus Prima Yoris Kago sendiri. Sebagai kepala daerah muda yang membawa semangat reformasi birokrasi, publik tentu berharap ia tidak sekadar melakukan rotasi dan mutasi, tetapi benar-benar membangun budaya kerja baru.

Sebab mutasi tanpa perubahan mental hanyalah perpindahan masalah.

Beberapa bulan terakhir, Pemkab Sikka memang cukup agresif melakukan reorganisasi birokrasi. Pada Januari 2026, Bupati menetapkan mutasi, rotasi, dan promosi ratusan pejabat ASN sebagai bagian dari penataan birokrasi awal pemerintahannya. Sebelumnya juga dilakukan pelantikan pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, camat, dan lurah.

Namun sejarah Indonesia menunjukkan bahwa reformasi birokrasi sering gagal bukan karena kurang aturan, melainkan karena mental “asal bapak senang” masih hidup.

ASN yang baik bukan ASN yang pandai menjilat atasan, tetapi ASN yang berani bekerja jujur meski tidak populer.

Rakyat hari ini semakin kritis. Media sosial membuat setiap pelayanan buruk mudah viral. Satu pegawai yang arogan bisa menghancurkan citra seluruh institusi. Karena itu, PNS baru maupun pejabat yang baru dilantik harus sadar: jabatan bukan hadiah sosial, tetapi kontrak moral dengan rakyat.

Apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, rakyat membutuhkan birokrasi yang cepat, bersih, dan manusiawi. Mereka tidak ingin melihat kantor pemerintah penuh pegawai tetapi pelayanan kosong.

Bupati Sikka pernah mengatakan bahwa banyak persoalan daerah bukan semata soal anggaran, tetapi soal disiplin dan pola pikir. Pernyataan itu sangat tepat. Sebab birokrasi yang malas akan tetap buruk meski anggaran besar. Sebaliknya birokrasi yang berintegritas mampu bekerja bahkan dengan keterbatasan.

Karena itu, pelantikan hari ini seharusnya bukan pesta kekuasaan birokrasi, melainkan alarm moral.

ASN Sikka harus berhenti merasa diri sebagai “penguasa meja pelayanan”. Mereka digaji oleh rakyat. Setiap tanda tangan, setiap stempel, setiap keputusan administrasi menyangkut nasib manusia.

Jabatan boleh berganti. Seragam boleh baru. Tetapi tanpa integritas, semua pelantikan hanya menjadi upacara yang mahal dan kosong.

Dan rakyat Sikka sudah terlalu lama lelah menunggu birokrasi yang benar-benar bekerja untuk mereka.

(Sound lagu piala dunia dibunyikan. Aktor lari dari tenda menuju panggung sambil menendang-nendang bola. Di kepalanya terikat bendera partai Demokrat)

Aku tak mau pulang. Aku bukan anak kecil lagi yang suka minta-minta. Minta uang, minta dipuji, minta suara, minta dibangunin dari tidur. Fix. Aku tak mau pulang. Umurku sekarang setengah lebih dari bapak. Aku sudah cukup muda, cukup untuk dewasa. Kalau aku pulang, aku mau buat apa di rumah ? Palingan disuru bapak membeli moke. Mabuk nanti aku diseret polisi karna saksi. Atau…. Ibu yang suka komat-kamit, sana-sini. Begitu-begini. Apalagi ditambah dengan kelakuan adik 7 tahun yang suka coret-coret baju saat pulang sekolah. Saat ditanya, kenapa? ia malah menjawab, uang hasil judol bapak dipakai   ibu buat pajak.  Lucu kan!!! pasti lucu. Kalau tidak lucu barangkali dari kalian malam ini ada yang pernah begitu. Lebih buruk lagi, adik perempuanku 14 tahun yang sibuk mencari gitarnya. Katanya hilang sampai sekarang, hari ini, malam ini bahkan detik, menit jam ini.

****

Pertanyaannya, kenapa Aku ada disini ?

Turnamen Fustal

Haaa….?

Kenapa tidak ada turnamen gitar. Apakah gitarnya mahal? Gitarisnya sudah tak ada lagi?

Omong gitaris di tempat ini, sama dengan kita menghitung jumlah kasus di nian tanah.

Banyak. Ya banyak sekali.

Mau pulang disibukin keluarga. Mau bermalam disini, aku malah menikmati hobby yang bukan diriku.

Tapi ya sudahlah. Ini Maumere baru di masanya era baru.

Semoga malam ini, di tempat ini bukan awal aku menamakan“Susah sungguh, atau sungguh susah!!!

Karna kalau hiburan ditiadakan sedangkan kejahatan dibuat serius, sekali, duakali, tigakali bahkan ada yang sampai mati. Mulai dari rahim perempuan mengandung di rumah sakit, 7 tahun anak itu mencoret-coret di baju sebab alat tulisnya lupa dibeli ibu. 14 tahun gitaris yang sudah tak bernyaring, bahkan yg masih basah malam ini adalah perempuan muda hamil yang sibuk mencari dan memastikan siapa bapak sebenarnya anak dalam rahimnya.

***

Tapi yaaaa….sudahlah malam ini, malam sengit buat aku juga kalian. Aku mau menyaksikan jebolan bagi kedua penjaga gawang yang mau tetap perawan dan selebrasi nama yang diangkap pengaruh hanya karna. SEMOGA ITU TIDAK (tepukan tangan).

(sambil melap-lap muka dengan benderah partai)

Lahir di era baru sekarang ada di Maumere baru asalkan keduanya jangan ERABARU. Menurut mereka di belakang gawang, ini berjuang untuk kepentingan umum, tapi apakah eforia malam ini tidak korupsi mulut anak kecil yang sedang meminta nasi? Dipandang sebagai pembangun, tapi bangun pagi saja masih butuh lonceng. Dibanggakan dan senang karna viral tapi apakah setelah tak ada yg mengeluh, di jalan, di pasar, dan di…..di forum peduli rakyat siksa e…maaf sikka maksudnya.

***

Setelah gawang perawan diboboli, kita jadi apa. Meneriakan Gol. Gol. Gol.

Palingan setelah ini disanjung karna juara, terlambat besok bersyukur alasan pulang larut. Ada yang datang sendiri pulang berdua. Diceritakan karna tertidur waktu pertemuan. Bukan mengantuk tapi lama pikir, uang macam mana, warna apa yang mau diisi dompet. Semoga macam warna ini (menunjuk bendera partai) MERAH-BIRU.

***

Merah-Biru (Sambil Memegang Bendera Partai Demokrat) bukan uang ya….

Itu warna awan dan panasnya niantanah.

***

Dari sekian kekecewaanku malam ini, di bawah langgit Maumere dan lembutnya bisikan angin malam, hadir sosok mudah berjiwa kesatria yang sadar benar kalau menjadi pemimpin tidak hanya di kursi dewan, tetapi turun langsung merasakan denyut nadi kehidupan rakyat. Ia seorang muda, yang tak menebar janji saat kampanye partai. Ia hanya punya aksi. Aksinya sederhana. Semoga semuanya bisa teriakan GOL GOL GOL.  Ia memahami bahwa membangun daerah bukan hanya soal kebijakan di ruang rapat, tetapi juga tentang memberi ruang bagi, bakat, sportivitas, dan harapan anak muda nian tanah.

Sosok ini adalah gambaran pemimpin masa depan dekat dengan rakyat, peka terhadap potensi generasi muda dan berani menciptakan hal-hal sederhana namun bermakna. Nian tanah patut berbangga memiliki figure muda seperti dirinya, yang menjadikan olaraga sebagai jembatan persatuan dan kemajuan. Ini adalah yang perdana dan mungkin akan menjadi yang utama. Ini adalah bukti bahwa seorang wakil rakyat muda dapat hadir lekat dengan masyarakat. Malam ini adalah pristiwa sejarah dan semoga esok ini menjadi tradisi. Sebelum aku dan kalian merayakan, mari kita nyalakan.

(obor dinyalahkan)

Sebelum pulang. Aku mau sampaikan pesan ibu “Jangan lupa pilih sampah. Supaya peristiwa malam ini, besok tidak namakan sumpah di media”.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Panitia SPMB menjelaskan bahwa iuran pengembangan pendidikan (IPP) ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulan. Namun, sekolah memberikan perhatian khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu maupun mereka yang berada dalam kondisi sosial tertentu.

Program pembebasan biaya pendidikan selama tiga tahun diberikan kepada:

• Anak panti asuhan
• Anak korban bencana
• Anak terlantar
• Anak dari orang tua berkebutuhan khusus yang tidak memiliki penghasilan tetap
• Anak dari orang tua yang sakit menahun
• Anak yatim piatu

Selain itu, SMA Negeri 1 Waigete juga memberikan potongan 50 persen biaya IPP selama tiga tahun bagi:

• Anak dari keluarga dengan tanggungan lebih dari satu orang
• Anak yatim
• Anak piatu

Kebijakan ini menjadi bentuk nyata kepedulian sekolah terhadap akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya keringanan tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang terhambat melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.

Tidak hanya unggul dalam pelayanan pendidikan, SMA Negeri 1 Waigete juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan karakter, olahraga, seni, dan kegiatan organisasi siswa. Lingkungan belajar yang nyaman serta dukungan tenaga pendidik yang profesional menjadi salah satu alasan mengapa sekolah ini terus dipercaya masyarakat.

Pihak sekolah menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar proses belajar di dalam kelas, tetapi juga proses pembentukan karakter, disiplin, kreativitas, dan kemampuan sosial siswa agar siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, SMA Negeri 1 Waigete berkomitmen menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

Selain fasilitas pembelajaran yang terus ditingkatkan, sekolah juga membuka ruang bagi siswa untuk berkembang melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan minat bakat. Para siswa didorong untuk aktif, kreatif, dan mampu bersaing secara sehat baik di tingkat lokal maupun regional.

Ketua Panitia, Maria Agustina Nona Lehan, S. Pd., Gr. mengingatkan bahwa kuota penerimaan tahun ini terbatas hanya untuk 144 calon siswa baru. Karena itu, masyarakat diimbau segera melakukan pendaftaran sebelum kuota terpenuhi.

“Ini menjadi kesempatan baik bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang sangat terjangkau. Kami mengajak seluruh orang tua dan calon peserta didik untuk segera mendaftar dan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Waigete,” ujar panitia SPMB.

Antusiasme masyarakat terhadap pembukaan pendaftaran ini diperkirakan cukup tinggi mengingat berbagai program bantuan pendidikan yang ditawarkan sekolah. Banyak orang tua menyambut baik kebijakan tersebut karena sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut terkait persyaratan pendaftaran maupun mekanisme seleksi, panitia telah menyediakan layanan informasi melalui kontak WhatsApp:

• 0821 4701 6945 (Pak Feby)
• 0823 5955 1722 (Ibu Nona)
• 0823 1184 7995 (Ibu Tina)

Dengan semangat pelayanan pendidikan yang ramah, inklusif, dan berkualitas, SMA Negeri 1 Waigete hadir sebagai pilihan tepat bagi generasi muda yang ingin meraih masa depan cerah melalui pendidikan.

Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri dan jadilah bagian dari generasi unggul bersama .