Pernyataan tersebut disampaikan Stefanus Sumandi dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, yang mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”

Menurutnya, tema yang diangkat tahun ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi geopolitik dunia saat ini. Ia menilai dunia sedang menghadapi situasi yang menyerupai polarisasi pada masa lalu ketika kekuatan-kekuatan besar dunia terbelah ke dalam dua kutub yang saling berhadapan.

“Hari ini kita mengenang Hari Lahir Pancasila melalui berbagai perayaan dengan tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia’. Saya pikir tema ini sangat relevan dengan kondisi politik dunia saat ini yang diwarnai rivalitas antara blok barat dan blok timur. Polarisasi yang terjadi sekarang memiliki kemiripan dengan kondisi geopolitik pada abad lalu,” ujar Stefanus.

Ia menjelaskan bahwa ketika para pendiri bangsa merumuskan dasar negara, dunia juga sedang berada dalam pertarungan ideologi besar. Di satu sisi terdapat ideologi liberal-kapitalis yang berkembang di negara-negara Barat, sementara di sisi lain muncul ideologi sosialis-komunis yang menjadi landasan negara-negara Timur.

Dalam situasi tersebut, Bung Karno bersama para pendiri bangsa memilih jalan yang berbeda. Indonesia tidak berpihak pada salah satu kutub ideologi dunia, melainkan menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Indonesia untuk melahirkan sebuah dasar negara yang mampu mempersatukan bangsa yang majemuk.

“Jika kita membaca pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, sangat jelas bahwa Pancasila merupakan corak khas bangsa Indonesia. Pancasila tidak diadopsi dari bangsa lain, tetapi digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan memiliki sifat universal yang dapat diterima oleh masyarakat dunia,” katanya.

Stefanus menilai, kekuatan utama Pancasila terletak pada kemampuannya menjadi titik temu berbagai perbedaan. Di tengah ketegangan dan pertarungan kepentingan global, Pancasila menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial yang mampu menjadi fondasi perdamaian.

Ia bahkan mengingatkan kembali pidato bersejarah Presiden Soekarno di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 di New York yang berjudul “To Build The World Anew” atau “Membangun Dunia Kembali”. Dalam pidato tersebut, Bung Karno memperkenalkan Pancasila sebagai alternatif ideologi dunia di tengah ketegangan Perang Dingin.

“Hemat saya, Bung Karno ingin menegaskan bahwa Pancasila adalah sintesis dari berbagai ketegangan ideologi dunia. Pancasila hadir sebagai jalan tengah yang dibangun dari kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dunia dan dirumuskan dalam lima sila,” jelasnya.

Meski demikian, Stefanus mengingatkan bahwa Pancasila tidak akan memiliki makna apabila hanya berhenti sebagai konsep atau slogan semata. Menurutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila membutuhkan perjuangan bersama dari seluruh elemen bangsa.

“Membangun bangsa bukan hanya soal memiliki dasar negara yang kuat. Pelaksanaannya membutuhkan perjuangan nyata. Karena itu, tanggung jawab menghidupkan Pancasila bukan hanya berada di pundak para pemegang kekuasaan, tetapi juga seluruh warga negara,” tegasnya.

Ia menilai bahwa salah satu cara paling efektif untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila adalah melalui pendidikan yang berkualitas. Mengutip pemikiran filsuf politik Will Kymlicka, Stefanus mengatakan bahwa sekolah merupakan ruang ideal untuk menumbuhkan kebajikan sipil dan membentuk karakter warga negara yang baik.

Karena itu, ia mendorong pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor pendidikan melalui peningkatan anggaran dan kualitas layanan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

“Saya berpandangan bahwa pemerintah perlu menyediakan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kita harus memastikan bahwa sekolah menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat,” ujarnya.

Lebih jauh, Stefanus mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama karena kualitas manusia merupakan fondasi utama kemajuan bangsa.

“Saya berharap kultur politik kita tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan kualitas anak-anak bangsa. Sebab ketika sumber daya manusia kita berkualitas, ekonomi bangsa akan tumbuh dengan sendirinya. Warga negara yang berkualitas tidak akan bergantung pada negara, tetapi justru menjadi kekuatan yang membantu memajukan negaranya,” katanya.

Mengakhiri pernyataannya, Stefanus Sumandi atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sikka menyampaikan ucapan selamat Hari Lahir Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sikka, kami mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mari kita terus menjaga persatuan, memperkuat pendidikan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua,” pungkasnya.

Nobar dan diskusi berjalan dengan penuh dialektika, interaktif,serta ruang dinamikanya hidup karena semua penanggap diskusi aktif dalam berdialog. Kegiatan ini juga Melibatkan kalangan mahasiswa dan Perwakilan dari organisasi kemahasiswaan serta organisasi eksternal Kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan nilai-nilai kebangsaan, menyoroti isu tanah dan identitas, serta memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap keadilan sosial di tengah dinamika masyarakat Nusa Tenggara Timur menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila.

Akademisi Fisipol Universitas Muhammadiyah Kupang,Amir S. Kiwang, S.Sos.Membuka diskusinya dengan kerendahan hati, menyatakan bahwa ia bukan pakar, melainkan bagian dari dunia praktis yang belajar bersama mahasiswa. Ia menekankan bahwa esensi film “Tanah Air Beta” secara sosiologis bukan sekadar tentang garis di peta, melainkan tentang “satu rumah yang aman, nyaman, dan tepat.”

“Ketika kita bicara ‘Indonesia Tanah Airku’, itu tidak boleh menjadi jimat yang kering dari nilai sosial. Rasa cinta tanah air sebagai generasi muda harus diwujudkan dalam implementasi nilai, bukan retorika kosong,” ujarnya.

Amir juga mengingatkan bahwa segala upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia tentu saja akan memunculkan konflik baru termasuk perang saudara yang berkepanjangan. “Bisa kita lihat Timor Leste hingga saat ini sejak pisah dari Indonesia belum bisa mandiri secara ekonomi karena masih membutuhkan sokongan dari pihak luar seperti Australia, Portugal dan China lewat surat utang,” katanya.

Amir menegaskan posisi kritis mahasiswa sebagai anak bangsa. Ia menyatakan ketidaksetujuan terhadap kepemimpinan yang zalim atau kebijakan yang represif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Menurutnya, tugas mahasiswa adalah mengawal realitas kebijakan negara agar benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan justru memperburuk kondisi.

Ia menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani masalah struktural di NTT, khususnya terkait tiga isu utama: pekerja migran, akses pasar, dan kemiskinan struktural. Amir menggunakan analogi pipa bocor untuk menggambarkan solusi pemerintah yang hanya bersifat tambal sulam.

“Kemiskinan struktural butuh intervensi kebijakan, bukan dibiarkan. Bayangkan petani punya hasil melimpah, tapi jalan rusak dan akses pasar tidak ada. Pemerintah harus menyediakan transportasi, modal, dan pasar yang memadai. Selama ini, solusinya seperti menampung air dari pipa yang bocor, tanpa memperbaiki pipanya. ,” jelasnya.

Menanggapi isu nasionalisme dan kebijakan ekonomi terkini, Amir memberikan kritik tajam terhadap narasi pemimpin yang dianggap lepas dari realitas. “Saya baru melihat presiden yang pernyataannya begitu konyol, menganggap rakyat tidak perlu khawatir dengan dolar karena ‘kita tidak pakai dolar. Nasionalisme bukan nikmat yang kering. Jika pemimpin bilang cinta tanah air, tapi bawahannya korupsi dan ia diam, itu adalah kemunduran bangsa,” kritiknya.

Menutup paparannya, Amir mengajak seluruh peserta untuk tetap bersikap kritis. “Cinta tanah air bukan berarti mengorbankan segalanya tanpa arah, tetapi bagaimana kita tetap kritis terhadap setiap kebijakan pemimpin, agar kebijakan tersebut benar-benar bersentuhan dengan kebutuhan seluruh rakyat. Maka kita sebagai sosok-sosok yang terdidik perlu meningkatkan nalar kritis dan rasional dalam menyikapi suatu isu atau kabar tentang suatu persoalan agar tidak terjebak dengan penggiringan opini ataupun pembenaran secara subyektif,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama,Ketua Umum PC IMM Kota Kupang, Wahidin Sara, S.Pd., membuka pandangannya dengan mengaitkan film “Tanah Air Beta” dengan konsep cinta tanah air ala Bung Hatta. Ia menyoroti proses lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang menimbulkan 300.000 pengungsi sebagai refleksi penting. Menurut Wahidin, pandangan Bung Hatta menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia harus didasarkan pada dua pilar utama: kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat.

‎”Bung Hatta menekankan keseimbangan antara kemanusiaan dan kesejahteraan. Ini menjadi refleksi penting dalam diskusi kita malam ini,” ujarnya.

Wahidin menjelaskan bahwa ketimpangan sosial yang terjadi sehari-hari harus diterjemahkan melalui proses “humanisasi”, yaitu pembebasan manusia tanpa syarat dari struktur kelas (atas, menengah, bawah). Dalam konteks literasi gerakan, tugas mahasiswa aktual adalah melihat realitas hari ini secara kritis. Ia mempertanyakan sikap pasif mahasiswa terhadap isu-isu mendesak di Nusa Tenggara Timur, seperti banyaknya tenaga honorer P3K yang mengalami ketidakpastian kerja dan maraknya privatisasi wilayah pesisir.

“Pertanyaannya kepada teman-teman semua: Realitas hari ini penuh dengan pengangguran terstruktur dan privatisasi. Apakah kita diam dan pas melihat keadaan tersebut? Atau tidak?” tantangnya.

Ia menekankan bahwa pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat kecil adalah masalah serius. Wahidin mengingatkan bahwa harapan bagi negeri ini bukanlah sekadar angan-angan, melainkan hasil dari kerja nyata. Namun, ia juga menyoroti tantangan dalam ekosistem gerakan saat ini.

“Harapan itu bukan hal yang abstrak, tetapi harapan itu adalah kerja. Namun, jika kita melihat ekosistem gerakan saat ini, makna terbaik dari perjuangan itu sering kali belum tercapai atau bahkan tenggelam. Kita perlu memastikan gerakan kita tetap relevan dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai generasi muda harusnya kita berpikir untuk tetap menjaga dan melestarikan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita tidak sama tapi kita bersaudara, satu nusa satu bangsa, Indonesia bukan tanah kosong,” pungkasnya.

Sementara Itu,Kabid PA HMI Cabang Kupang,Sri Sulastri Hamsa,menegaskan bahwa konflik politik bukan sekadar tema akademik, melainkan isu yang sangat dekat dengan realitas kehidupan masyarakat. Ia menyoroti jeritan kekecewaan rakyat, anak-anak yang kehilangan masa depan, serta keluarga yang terpecah akibat ketidakstabilan. Menurutnya, meskipun pertarungan kekuasaan sering kali terlihat sebagai debat di media atau ruang parlemen, dampak terbesar justru dirasakan oleh masyarakat sipil.

“Kelompok pertama yang menjadi korban imbas konflik politik adalah masyarakat sipil. Aktivitas ekonomi terhambat, pendidikan terganggu, rasa aman hilang, dan hubungan sosial antarwarga retak,” jelasnya.

Sri Sulastri,menekankan bahwa konflik tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menghancurkan hubungan kemanusiaan. Anak-anak tumbuh dalam kecemasan karena keributan, ibu-ibu terpaksa mengungsi, dan ayah-ayah kehilangan pekerjaan. Ironisnya, mereka yang menjadi korban paling parah ini seringkali tidak terlibat langsung dalam proses politik yang memicu konflik tersebut.

“Film Tanah Air Beta bagi saya bukan sekadar tontonan, melainkan cermin reflektif. Negara, sebagai representasi tanah air, memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi warganya. Ketika negara gagal menjamin rasa aman dan kesejahteraan akibat konflik politik, maka esensi ‘tanah air’ sebagai rumah yang nyaman bagi seluruh anak bangsa menjadi dipertanyakan. Kita harus sadar bahwa korban dari kegagalan politik adalah rakyat biasa yang hak-hak dasarnya terabaikan,” pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa HMI tentu akan terus mengkritik kebijakan pemerintah, tapi kalau atas dasar kekecewaan kecewa lalu memilih untuk merdeka sendiri tentu itu adalah bentuk antipati terhadap konsep persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Ketua FMN Cabang Kupang,Yorius Ama Makin mengawali paparannya dengan mengapresiasi peran Amir S. Kiwang dalam memberikan amunisi intelektual bagi aktivis melalui transfer pengetahuan dan penyuntikan kesadaran kritis. Ia menekankan bahwa konflik Timor Leste harus dibaca sebagai bagian dari kegagalan negara dan bentuk kritik terhadap militerisme, bukan sekadar peristiwa sejarah biasa.

Secara historis, Yorius menjelaskan bahwa akar militerisme di Timor Leste tidak hanya terjadi saat aneksasi oleh Indonesia, tetapi sudah ada sejak masa kolonial Portugal yang memecah belah internal masyarakat Timor Leste menjadi tiga kubu: pro-Portugal, pro-integrasi dengan Indonesia, dan pro-kemerdekaan (Fretilin). “Operasi Seroja yang dilancarkan Presiden Soeharto pada 1975 hanya sembilan hari setelah deklarasi kemerdekaan Fretilin adalah bentuk aneksasi paksa yang didorong oleh kepentingan imperialisme AS dan kerakusan rezim Orde Baru terhadap sumber daya alam,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa selama hampir 25 tahun, militerisme terus berlanjut dengan berbagai tragedi kemanusiaan, termasuk Pembantaian Santa Cruz 1991 yang sering dihapus dari buku-buku sejarah nasional. Yorius juga menolak diksi “memisahkan diri” untuk Timor Leste, karena secara hukum dan sejarah, wilayah tersebut dianeksasi secara paksa. Referendum 1999 yang dimenangkan oleh pihak pro-kemerdekaan (78,5%) adalah bentuk koreksi atas ketidakadilan tersebut.

Kritik tajam kemudian dilayangkan terhadap kondisi warga eks-Timor Timur  di NTT, khususnya di Naibonat dan Kupang Timur. Meskipun mereka secara hukum adalah warga negara Indonesia yang berhak atas tanah, hingga kini status kepemilikan tanah mereka masih belum jelas. Yorius mencontohkan kasus penggusuran paksa terhadap warga di kawasan Sivicsenter Naibonat, yang dilaporkan media . “Tindakan pemerintah melakukan pembongkaran tanpa solusi relokasi yang jelas merupakan pelanggaran HAM berat dan bentuk pengabaian negara terhadap rakyatnya sendiri,” tegasnya.

Sebagai penutup, Yorius menyerukan agar forum ini menjadi momentum untuk menyatukan gerakan mahasiswa dan rakyat dalam melawan ketidakadilan. Ia mengajak untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme yang sejati berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bukan nasionalisme semu yang menutupi penderitaan rakyat di berbagai daerah di NTT.

‎”Gerakan sektor saja tidak cukup diperlukan konsolidasi akbar untuk membangun persatuan nyata demi keadilan sosial,” pungkasnya.

Ketua LMND Kota Kupang, Meki Maubanu , mengawali paparannya dengan mengapresiasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Kupang atas penyelenggaraan nonton bareng film “Tanah Air Beta”. Ia menekankan bahwa diskusi ini penting untuk membedah isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik Timor Leste, demokrasi, serta kegagalan negara dalam melindungi rakyat.

Secara historis, Meki Maubanu,menyoroti fakta bahwa pasca-referendum, sekitar 300.000 lebih masyarakat Timor Timur memilih untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, ia mempertanyakan realitas hari ini di mana pelanggaran HAM justru dilakukan oleh negara Indonesia terhadap warga eks-Timor Timur yang telah memilih menjadi bagian dari bangsa ini. “Negara gagal menjamin hak-hak dasar mereka, termasuk status kewarganegaraan dan kepemilikan tanah, padahal mereka telah memilih untuk bersatu dengan Indonesia,” ujarnya.

Ia mencontohkan kasus konkret penggusuran paksa terhadap seorang janda dengan tujuh anak di kawasan Sivicsenter/Naibonat pada 23 Mei lalu. Wanita tersebut, yang telah bertahun-tahun bermukim dan berjualan sayur untuk menghidupi keluarganya, digusur oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanpa solusi relokasi yang jelas. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM dan pengabaian negara terhadap rakyat kecil.

Mengutip prinsip hukum Romawi “Salus populi suprema lex esto” yang berarti Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, Meki Maubanu menyatakan bahwa negara Indonesia saat ini telah gagal menerapkan prinsip tersebut. Ia mengkritik demokrasi yang berlaku sebagai “demokrasi borjuis” yang lebih berpihak pada korporasi, kapitalis, dan oligarki nasional daripada pada kaum proletar atau rakyat kecil.

“Negara hari ini tidak lagi berpihak pada masyarakatnya, melainkan pada pemilik modal. Kedaulatan rakyat tidak berlaku bagi kaum miskin. Ini adalah kegagalan total dalam menjamin keadilan sosial,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia menyerukan menyerukan agar forum ini menjadi momentum untuk menyatukan gerakan mahasiswa dan rakyat dalam melawan ketidakadilan. Ia mengajak untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme yang sejati berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bukan nasionalisme semu yang menutupi penderitaan rakyat. “Kita perlu menghadirkan resolusi nyata untuk mengembalikan marwah Pancasila dan memastikan negara hadir untuk melindungi seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali,” pungkasnya.

Peserta pemuda eks-Timor Timur, Thomas,menyampaikan kekecewaannya terhadap diskusi-diskusi akademis yang sering kali tidak produktif dan berulang tanpa solusi nyata. Ia mengkritik tiga pendekatan utama pemerintah rekonsiliasi, repatriasi, dan relokasi yang dinilai gagal memenuhi hak dasar masyarakat. Khususnya program relokasi 1.200 unit rumah.

Thomas juga menyoroti masalah paling krusial bagi komunitasnya di Naibonat, ruang hidup dan kepastian tanah. Ia mengungkapkan ironi ketika negara, yang seharusnya melindungi rakyat, justru melakukan penggusuran terhadap warga yang telah membangun rumah di atas tanah yang diklaim sebagai aset negara. “Negara seolah menjadikan masyarakat sebagai objek percobaan, bukan subjek yang dilindungi,” kritiknya.

Teguran tajam dilayangkan Thomas kepada gerakan mahasiswa. Ia menilai bahwa mahasiswa hari ini lebih banyak berbicara di ruang akademik daripada turun langsung ke lapangan. Ia mempertanyakan keberadaan mahasiswa yang seharusnya berdiri bersama rakyat. Menurutnya, solidaritas tidak cukup hanya dengan pernyataan sikap mahasiswa harus hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan ikut merasakan beratnya perjuangan mempertahankan ruang hidup.

“Jangan hanya bolos kuliah untuk datang ke sini, tapi turunlah ke Naibonat minimal sebulan sekali. Lihat sendiri bagaimana kami hidup. Kami butuh ruang dialog yang serius, bukan sekadar estetika diskusi. Jangan biarkan masa depan adik-adik kami hancur karena ketidakpedulian,” tegasnya.

Thomas menutup dengan harapan agar mahasiswa dan elemen sipil lainnya benar-benar melibatkan diri dalam perjuangan kemanusiaan ini. Ia menekankan bahwa isu eks-Timor Timur bukan sekadar masalah politik masa lalu, melainkan masalah kelangsungan hidup manusia yang membutuhkan aksi nyata, bukan hanya wacana. “Kami butuh teman-teman yang jujur dan berani turun ke bawah, bukan hanya berbicara di atas,” pungkasnya.

Menanggapi pertanyaan dari peserta, Amir S. Kiwang berbagi pengalamannya saat ia terlibat dalam proses pengiriman atau pendataan warga eks-Timor Timur. Dari pengalaman tersebut, ia mengidentifikasi tiga masalah fundamental dalam penanganan warga pindahan di Indonesia.

Yang pertama, Masalah Hukum Legalitas. Negara sering kali gagal memberikan kepastian hukum bagi warga yang memilih menjadi bagian dari Indonesia. Status kewarganegaraan dan hak-hak dasar mereka sering kali ambigu, sehingga mereka rentan terhadap ketidakadilan struktural.

Yang kedua, Masalah Administrasi. Terdapat hambatan birokratis yang rumit dalam pengurusan dokumen kependudukan.Ia menyoroti ironi ketika warga yang telah setia memilih Indonesia justru kesulitan mendapatkan identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Proses administrasi yang berbelit-belit membuat mereka sulit mengakses layanan publik.

Yang ketiga, Masalah Sosial Ekonomi, ini adalah aspek yang paling menyentuh kemanusiaan. Bayangkan para pengungsi yang telah meninggalkan tanah leluhur dan keluarga mereka demi memilih Indonesia, harus hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Mereka butuh waktu lama untuk beradaptasi, membangun kehidupan baru, dan mendapatkan perhatian lebih dari negara. Namun, realitanya, banyak dari mereka yang masih hidup dalam kemiskinan dan marginalisasi tanpa dukungan sosial yang memadai.

Ketiga masalah ini hukum, administrasi, dan sosial ekonomi saling berkaitan dan menjadi akar dari penderitaan warga eks-Timor Timur di NTT. Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung yang menjamin kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya,”tutup Amir S.Kiwang.