Ketua Satuan Tugas (Satgas) FP-NTT Nasional, Paskalis Towari, menegaskan bahwa fasilitas pendidikan merupakan aset publik yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk kualitas generasi bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi mengganggu proses pendidikan maupun merusak sarana belajar mengajar tidak dapat dibenarkan.

“Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Sekolah bukan hanya bangunan fisik, tetapi ruang pembentukan karakter, pengetahuan, dan masa depan anak-anak. Karena itu, fasilitas pendidikan tidak boleh menjadi korban dari proses pembangunan apa pun,” tegas Paskalis dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, FP-NTT Nasional mendukung berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program-program strategis pemerintah. Namun, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan perlindungan terhadap fasilitas publik yang memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial.

“Kami mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dukungan itu tidak berarti membenarkan tindakan yang merugikan masyarakat, apalagi jika menyangkut fasilitas pendidikan yang digunakan anak-anak untuk belajar,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah penolakan sejumlah warga, guru, orang tua murid, dan tokoh adat terhadap rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang disebut berada di area lingkungan SDN Wolomoni. Sejumlah pihak mempertanyakan proses penetapan lokasi pembangunan yang dinilai kurang melibatkan masyarakat dan berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan.

Paskalis menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai proyek pembangunan fisik. Lebih dari itu, yang sedang diuji adalah komitmen semua pihak dalam menjalankan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa bangunan atau infrastruktur yang berdiri, tetapi juga dari proses yang ditempuh untuk mewujudkannya. Transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan.

“Apapun program pemerintah, kami mendukung. Tetapi prosesnya harus dilakukan dengan cara yang baik, transparan, dan sesuai aturan. Pembangunan partisipatif merupakan proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan partisipatif bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Keterlibatan masyarakat sejak awal justru menjadi kunci untuk mencegah konflik sosial dan memastikan program pembangunan dapat diterima serta memberi manfaat jangka panjang.

Dalam konteks polemik SDN Wolomoni, Paskalis mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai jalan penyelesaian. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan tanpa komunikasi yang baik berpotensi menimbulkan resistensi dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

“Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan represif. Pembangunan harus mengedepankan dialog, menghormati hak-hak masyarakat, dan menjamin hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dalam lingkungan yang aman dan nyaman,” katanya.

FP-NTT Nasional juga meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kronologi peristiwa yang terjadi. Keterbukaan informasi dinilai penting guna menghindari spekulasi yang berkembang serta menjaga kepercayaan publik terhadap program pembangunan yang sedang berjalan.

Selain itu, organisasi tersebut mendesak agar fasilitas pendidikan yang terdampak segera mendapatkan perhatian dan penanganan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung normal tanpa gangguan.

Bagi FP-NTT Nasional, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Karena itu, keberadaan sekolah beserta seluruh fasilitas pendukungnya harus dijaga dan dilindungi oleh semua pihak.

“Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Sekolah dan seluruh fasilitasnya harus menjadi prioritas untuk dijaga bersama. Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tutup Paskalis.