Kegiatan pembekalan dilaksanakan pada Kamis, 4 Juni 2026, di Posyandu Baokrenget, RT 06 RW 03, Desa Egon Gahar. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat. Para peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga diajak membangun kepercayaan diri untuk tampil sebagai representasi perempuan disabilitas adat dari Kabupaten Sikka di tingkat nasional.

Pembekalan dipimpin langsung oleh Ketua FPADM Mapitara yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Egon Gahar, Andreas Akiles. Dalam kesempatan tersebut, Andreas menegaskan bahwa keikutsertaan perempuan disabilitas adat dalam forum nasional merupakan langkah penting untuk memastikan kelompok rentan memperoleh ruang partisipasi yang setara dalam pembangunan.

“Konferensi ini bukan sekadar perjalanan atau kegiatan seremonial. Ini adalah ruang perjuangan. Kami ingin para peserta mampu menyampaikan pengalaman hidup, tantangan, serta harapan perempuan disabilitas adat dari Mapitara kepada para pengambil kebijakan dan jaringan advokasi di tingkat nasional,” kata Andreas.

Menurutnya, selama ini suara perempuan disabilitas, khususnya yang hidup di wilayah pedesaan dan komunitas adat, masih sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, pembekalan dilakukan agar para peserta memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak penyandang disabilitas, keterampilan berbicara di depan publik, serta kemampuan menyampaikan aspirasi secara efektif.

Materi yang diberikan mencakup penguatan kapasitas kepemimpinan, pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan regulasi nasional, teknik advokasi di tingkat desa, strategi membangun jejaring, hingga persiapan kesehatan dan logistik selama perjalanan menuju Makassar dan Toraja.

Tiga peserta yang akan berangkat sebagai delegasi Mapitara adalah Maria Nona Dince, Maria Yulita Lodan, dan Efrince Idel. Ketiganya merupakan perempuan disabilitas adat yang dipilih melalui proses musyawarah bersama komunitas dampingan FPADM.

Bagi ketiga perempuan tersebut, kesempatan mengikuti konferensi nasional menjadi pengalaman berharga sekaligus momentum untuk memperjuangkan isu-isu yang selama ini mereka hadapi di daerah. Mereka diharapkan dapat berbagi praktik baik, membangun solidaritas dengan peserta dari berbagai daerah, serta membawa pulang gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan di Kabupaten Sikka.

Rencananya, para peserta akan dilepas secara resmi oleh Camat Mapitara pada 6 Juni 2026 sebelum bertolak dari Bandara Frans Seda Maumere menuju lokasi konferensi.

Konferensi Penyandang Disabilitas Perempuan Adat di Makassar–Toraja sendiri akan mempertemukan perwakilan perempuan disabilitas adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Forum tersebut menjadi wadah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terkait akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, partisipasi dalam musyawarah desa, serta penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

FPADM menilai hasil konferensi nantinya akan menjadi modal penting untuk memperkuat gerakan inklusi sosial di Kecamatan Mapitara dan Kabupaten Sikka secara umum. Sejumlah agenda yang akan didorong setelah konferensi antara lain pemutakhiran data penyandang disabilitas, peningkatan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa, serta penguatan mekanisme perlindungan berbasis kearifan lokal.

Andreas Akiles menambahkan bahwa semangat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya organisasi masyarakat sipil, tetapi juga pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah kabupaten.

“Kami berharap kehadiran delegasi Mapitara di forum nasional ini menjadi langkah awal yang lebih besar. Inklusi bukan hanya slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata sehingga setiap warga, termasuk perempuan disabilitas adat, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.

Melalui keberangkatan tiga perempuan disabilitas adat tersebut, Mapitara menunjukkan bahwa dari wilayah pegunungan di lereng Gunung Egon pun dapat lahir suara-suara perubahan yang memperjuangkan kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia bagi seluruh warga tanpa terkecuali.