<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desa Beka Lando &#8211; Perspektif Nusantara</title>
	<atom:link href="https://www.perspektifnusantara.com/tag/desa-beka-lando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perspektifnusantara.com</link>
	<description>Nusantara Kritis, Indonesia Maju</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 04:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.perspektifnusantara.com/wp-content/uploads/2025/03/favicon-150x150.png</url>
	<title>Desa Beka Lando &#8211; Perspektif Nusantara</title>
	<link>https://www.perspektifnusantara.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ironi Pembangunan di Beka Lando: 300 Lebih KK Masih Menanti Terangnya Listrik PLN</title>
		<link>https://www.perspektifnusantara.com/6584/ironi-pembangunan-di-beka-lando-300-lebih-kk-masih-menanti-terangnya-listrik-pln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnold Bewat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 04:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liputan Khusus]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Manggarai Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Beka Lando]]></category>
		<category><![CDATA[Manggarai Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Nonggu]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.perspektifnusantara.com/?p=6584</guid>

					<description><![CDATA[PERSPEKTIFNUSANTARA.COM, Pembangunan yang adil seharusnya tidak mengenal batas wilayah, status administratif, maupun letak geografis. Setiap masyarakat, baik yang tinggal di pusat desa maupun di wilayah pelosok, memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas dasar. Namun, kenyataan yang terjadi di wilayah Desa Persiapan Pemekaran Beka Lando, Kecamatan Kota Komba Utara,Kab Manggarai Timur, justru menghadirkan sebuah pertanyaan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PERSPEKTIFNUSANTARA.COM</strong>, Pembangunan yang adil seharusnya tidak mengenal batas wilayah, status administratif, maupun letak geografis. Setiap masyarakat, baik yang tinggal di pusat desa maupun di wilayah pelosok, memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas dasar. Namun, kenyataan yang terjadi di wilayah Desa Persiapan Pemekaran Beka Lando, Kecamatan Kota Komba Utara,Kab Manggarai Timur, justru menghadirkan sebuah pertanyaan besar tentang sejauh mana pemerataan pembangunan benar-benar diwujudkan.</p>
<p>Sebagai mahasiswa yang berasal dari Dusun Nonggu, saya merasa perlu menyuarakan persoalan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat, yakni belum tersedianya akses jaringan listrik PLN di wilayah Desa Beka Lando. Persoalan ini bukan sekadar tentang gelap dan terangnya sebuah rumah, melainkan menyangkut keadilan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Perlu diketahui bahwa Dusun Nonggu, Watu Rajong, dan Kese merupakan wilayah yang dimekarkan dari desa induk, yaitu Desa Rana Mbata, kemudian diberikan nama administratif Desa Beka Lando. Wilayah ini dihuni oleh lebih dari 300 kepala keluarga. Di dalamnya juga terdapat berbagai fasilitas umum, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), gereja, dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Artinya, Beka Lando bukanlah wilayah tanpa kehidupan sosial dan aktivitas masyarakat. Di sana terdapat keluarga, anak-anak yang menempuh pendidikan, tenaga pendidik, kegiatan keagamaan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang harus didukung oleh infrastruktur memadai.</p>
<p>Ironisnya, Desa Induk Rana Mbata saat ini telah mendapatkan akses jaringan listrik PLN, sementara wilayah pemekarannya, Desa Beka Lando, yang mencakup Dusun Nonggu, Watu Rajong, dan Kese, belum menikmati fasilitas yang sama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang patut dijawab oleh pemerintah dan pihak terkait: mengapa pembangunan jaringan listrik belum menjangkau wilayah pemekaran tersebut? Apakah karena statusnya sebagai desa pemekaran, jarak geografis, keterbatasan anggaran, atau karena belum adanya prioritas pembangunan? Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tuntutan agar ada kejelasan dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.</p>
<p>Saya ingin menegaskan bahwa apa yang kami suarakan bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai generasi muda terhadap kondisi kampung halaman. Kami tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya mengharapkan perhatian, kepedulian, dan tindakan nyata agar masyarakat Dusun Nonggu dapat menikmati fasilitas listrik yang layak.</p>
<p><strong>Pemerataan Listrik adalah Hak dan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Bukan Sekadar Harapan, apalagi Kemewahan.</strong></p>
<p>Kita perlu memahami bahwa listrik memiliki hubungan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat. Bagaimana anak-anak dapat belajar dengan nyaman pada malam hari jika penerangan masih terbatas? Bagaimana kegiatan belajar mengajar di PAUD, SD, dan SMP dapat berkembang mengikuti kemajuan teknologi apabila dukungan energi listrik belum memadai? Bagaimana pelayanan kesehatan di Pustu dapat berjalan secara optimal apabila fasilitas listrik belum tersedia? Bahkan, aktivitas ekonomi masyarakat yang seharusnya dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi juga ikut mengalami keterbatasan.</p>
<p>Dalam konteks ini, ketiadaan jaringan listrik bukan hanya persoalan rumah tangga, melainkan persoalan pembangunan manusia. Ketika suatu wilayah belum memperoleh akses listrik, masyarakat di wilayah tersebut berpotensi mengalami ketertinggalan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, informasi, pelayanan, dan pengembangan ekonomi.</p>
<p>Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjalankan Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029 untuk memperluas akses listrik hingga wilayah yang belum terjangkau. Program tersebut menargetkan elektrifikasi 5.758 desa dan penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa persoalan akses listrik di wilayah pedesaan telah menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional.</p>
<p>Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 2, menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Pasal 4 ayat (3) juga mengatur penyediaan dana untuk pembangunan sarana listrik di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan. Dengan demikian, perluasan akses listrik di Beka Lando layak diperjuangkan melalui mekanisme dan program pemerintah yang tersedia.</p>
<p><strong>Jangan Sampai Status Desa Pemekaran Menjadi Alasan Ketertinggalan</strong></p>
<p>Menurut saya, salah satu hal yang harus menjadi perhatian serius adalah bagaimana pemerintah melihat keberadaan Desa Beka Lando sebagai wilayah pemekaran dari Desa Rana Mbata. Pemekaran wilayah pada dasarnya diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila setelah pemekaran masyarakat justru masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar seperti listrik, maka tujuan pemerataan pembangunan tersebut perlu kembali dipertanyakan.</p>
<p>Jangan sampai pemekaran hanya menghadirkan perubahan nama dan struktur administrasi, tetapi belum diikuti dengan pemerataan pembangunan infrastruktur. Desa Beka Lando memiliki lebih dari 300 kepala keluarga dan fasilitas pelayanan masyarakat. Karena itu, kebutuhan jaringan listrik seharusnya menjadi salah satu agenda penting dalam perencanaan pembangunan desa dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta PLN.</p>
<p>Kita tidak sedang membandingkan untuk menjatuhkan Desa Rana Mbata sebagai desa induk. Sebaliknya, keberadaan jaringan PLN di desa induk seharusnya dapat menjadi salah satu titik awal untuk memperjuangkan perluasan jaringan menuju wilayah pemekaran, sepanjang memungkinkan secara teknis dan ekonomis.</p>
<p><strong>Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah?</strong></p>
<p>Sebagai mahasiswa, saya berpandangan bahwa persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara konkret, bukan hanya menjadi pembicaraan dari waktu ke waktu.</p>
<p>Ada beberapa langkah yang perlu diperjuangkan:</p>
<p>1. Pemerintah Desa Beka Lando perlu melakukan pendataan resmi terhadap lebih dari 300 kepala keluarga serta kebutuhan jaringan listrik di Dusun Nonggu, Watu Rajong, dan Kese.</p>
<p>2. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian ESDM agar wilayah Beka Lando dapat diusulkan dalam program listrik perdesaan.</p>
<p>3. PLN perlu melakukan survei teknis mengenai kemungkinan perluasan jaringan dari wilayah Desa Rana Mbata menuju Desa Beka Lando.</p>
<p>4. Anggota DPRD dan wakil rakyat perlu mengawal aspirasi masyarakat agar persoalan ini masuk dalam pembahasan dan perencanaan pembangunan.</p>
<p>5. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai status usulan, kendala teknis, kebutuhan anggaran, dan target realisasi pembangunan jaringan listrik.</p>
<p><strong>Kami Juga Berhak Menikmati Terang</strong></p>
<p>Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat Dusun Nonggu, Watu Rajong, dan Kese tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menginginkan hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan.</p>
<p>Kami memiliki anak-anak yang bersekolah, keluarga yang membutuhkan penerangan, fasilitas pendidikan yang perlu berkembang, gereja sebagai tempat kegiatan keagamaan, serta Pustu yang membutuhkan dukungan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan.</p>
<p>Sebagai mahasiswa, saya tidak ingin hanya menjadi penonton ketika kampung halaman sendiri masih berhadapan dengan persoalan kebutuhan dasar. Pendidikan yang saya peroleh seharusnya menjadi bekal untuk berpikir kritis, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.</p>
<p>Sebab, pembangunan tidak boleh berhenti di batas desa induk. Keadilan tidak boleh hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan pusat pemerintahan. Dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi cerita bagi mereka yang telah menikmati fasilitas pembangunan.</p>
<p>Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait:</p>
<p>Jika Desa Rana Mbata sebagai desa induk sudah menikmati akses listrik PLN, mengapa Desa Beka Lando sebagai wilayah pemekarannya masih harus menunggu tanpa kepastian kapan listrik akan masuk?</p>
<p>Jangan biarkan lebih dari 300 kepala keluarga di Desa Beka Lando terus menanti sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari pemerataan pembangunan.</p>
<p>Nonggu, Watu Rajong, dan Kese juga bagian dari negeri ini. Kami juga berhak mendapatkan terang. Karena listrik bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar dan bagian dari keadilan sosial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
