​Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan masyarakat dari lima desa terdampak, yakni Desa Runut, Nangahale, Likonggete, Natarmage, dan Tua Bao. Sosialisasi ini menjadi angin segar sekaligus langkah konkrit pemerintah dalam menyelesaikan sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun melalui agenda Reforma Agraria.

Bupati Sikka: Masyarakat yang Menempati Lahan HGU segera Mengosongkan Lahan

​Dalam sambutannya, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, berharap kehadiran Badan Bank Tanah dapat memberikan sosialisasi dan pencerahan yang jelas kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat merupakan upaya nyata untuk menuntaskan persoalan agraria yang sudah lama mengakar.

​”Bagi kami pemerintah daerah, harus ada tindak lanjut konkrit dari sosialisasi kita hari ini. Persoalan tanah bukan sekadar soal tempat tinggal, tetapi tentang kehidupan dan warisan bagi anak cucu kita. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Juventus.

​Bupati Sikka juga menambahkan bahwa penataan lahan eks HGU Nangahale ini merupakan bagian dari cerminan pelaksanaan Reforma Agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

​Meski demikian, Juventus memberikan penegasan terkait status hukum lahan lainnya di wilayah tersebut.

Ia menyampaikan bahwa status lahan HGU PT Krisrama telah memiliki landasan hukum yang sah.

​”Oleh karena itu, pemerintah mengimbau kepada masyarakat yang saat ini masih menempati lahan HGU PT Krisrama agar segera mengosongkan lahan tersebut demi ketertiban hukum,” tegasnya.

Skema Bank Tanah: Tanpa Biaya dan Berpotensi Jadi Hak Milik

​Menjelaskan teknis penyelesaian lahan eks HGU PT Perkebunan Kelapa Diag, Direktur Landreform Direktorat Jenderal Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya, memaparkan materi terkait pemanfaatan skema Bank Tanah.

​Menurut Rudi, untuk menjamin keberlanjutan serta mencegah peralihan hak dan fungsi lahan yang tidak terkendali, pemerintah akan menerapkan hak pemakaian berjangka waktu atas nama Bank Tanah.

​Tarif Rp 0 (Nol Rupiah): Pemberian hak atas Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah ini dipastikan tanpa dipungut biaya alias nol rupiah.

​Peluang Hak Milik: Setelah jangka waktu 10 tahun, hak pakai tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik.

​Kepastian Hukum: Secara pemanfaatan, skema ini sama dengan hak milik. Nama yang tercatat dalam hak pakai akan tertera langsung di sertifikat sesuai pendataan, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hak yang mutlak.

Target Desember 2026: Sertifikat Gratis untuk Masyarakat

​Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sora Lokita, meminta masyarakat untuk menaruh kepercayaan penuh kepada tim kerja pemerintah.

​”Tolong percayakan kepada kami terkait penyelesaian lahan ini. Kami datang ke sini bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Jika tahun ini Bapak Ibu percaya untuk membereskan administrasinya, maka percayalah Bapak Ibu akan segera memiliki sertifikat,” kata Sora meyakinkan warga.

​Sora juga menegaskan komitmen transparansi dan pelayanan publik dalam proses ini.

“​Pintu BPN Terbuka Lebar, Masyarakat yang membutuhkan informasi valid diimbau langsung mendatangi kantor ATR/BPN Sikka,” ujar Sora Lokita.

​Gratis Tanpa Sepeser Uang Pun: Seluruh proses pengurusan sertifikat atas nama masyarakat tidak dipungut biaya sama sekali.

​Target Akhir Tahun: Jika situasi tetap kondusif dan masyarakat kooperatif mengikuti seluruh proses, pemerintah menargetkan paling lambat Desember 2026 sertifikat tanah sudah berada di tangan masyarakat.

​”Proses dengan skema baru ini murni diatur dalam perundang-undangan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai PNS, saya sudah disumpah untuk Merah Putih dan untuk masyarakat. Kami ingin melihat Bapak Ibu hidup tenang dan bahagia bersama keluarga,” tutup Sora Lokita.

​Kegiatan sosialisasi berjalan dengan aman dan tertib. Antusiasme ratusan warga yang hadir menunjukkan adanya harapan besar agar penataan lahan eks HGU ini dapat segera rampung demi kepastian masa depan mereka.

Dalam operasi yang dipimpin Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Remigius Sumarlin De Roms, SE, petugas mendapati Yairus sedang menjajakan ikan basah di lokasi yang dianggap melanggar ketertiban umum.

Tak hanya mengamankan pedagang, petugas juga membawa sejumlah barang bukti berupa dua ember ikan serta satu unit sepeda motor yang digunakan untuk berjualan. Selanjutnya, Yairus dibawa ke Mako Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sikka guna menjalani pembinaan.

Namun di balik penertiban tersebut, muncul pertanyaan publik mengenai nasib pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas jualan di pinggir jalan. Banyak warga menilai para pedagang kaki lima sesungguhnya hanya berusaha bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.

Yairus Nong diketahui merupakan warga Dusun Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante. Seperti kebanyakan pedagang kecil lainnya, ia memilih menjual ikan di pinggir jalan karena lokasi tersebut ramai dilalui masyarakat dan dianggap strategis untuk mendapatkan pembeli.

Bagi pedagang kecil, berjualan ikan basah bukan sekadar aktivitas ekonomi biasa, melainkan cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena itu, penertiban terhadap pedagang kecil sering kali memunculkan dilema antara penegakan aturan dan rasa kemanusiaan.

Di satu sisi, pemerintah daerah melalui Satpol PP memiliki tugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Bahu jalan memang tidak diperuntukkan sebagai lokasi berdagang karena dapat mengganggu arus lalu lintas serta membahayakan pengguna jalan.

Namun di sisi lain, masyarakat kecil juga membutuhkan ruang ekonomi agar tetap bisa bertahan hidup. Tidak sedikit warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyediakan solusi nyata berupa lokasi jualan yang aman, layak, dan mudah dijangkau pembeli.

“Pedagang kecil seperti mereka sebenarnya hanya cari makan. Kalau ditertibkan, sebaiknya juga diberi tempat alternatif supaya tetap bisa jualan,” ujar seorang warga yang berada di sekitar lokasi penertiban.

Fenomena pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan sendiri bukan hal baru di Kabupaten Sikka. Keterbatasan lapak dan minimnya ruang usaha murah membuat sebagian masyarakat memilih berjualan di titik-titik ramai meski berisiko ditertibkan petugas.

Aktivitas perdagangan informal seperti ini juga menjadi penopang ekonomi keluarga kecil di tingkat desa maupun kota. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, banyak warga memilih berdagang hasil laut, sayur, maupun kebutuhan harian demi memperoleh penghasilan.

Karena itu, sejumlah warga berharap pendekatan humanis tetap dikedepankan dalam setiap penertiban. Pembinaan dinilai lebih penting dibanding tindakan represif, terutama terhadap pedagang kecil yang tidak memiliki pilihan pekerjaan lain.

Satpol PP Kabupaten Sikka sendiri menegaskan bahwa penertiban dilakukan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum. Pemerintah berharap masyarakat tidak menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan untuk aktivitas perdagangan.

Meski demikian, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pemerintah daerah menghadirkan solusi jangka panjang bagi pedagang kecil agar tetap dapat mencari nafkah tanpa harus berhadapan dengan aparat penegak perda.

Banyak pihak menilai persoalan pedagang kaki lima tidak cukup diselesaikan hanya dengan operasi penertiban. Diperlukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, termasuk penyediaan sentra jualan rakyat yang strategis dan terjangkau.

Bagi Yairus Nong, peristiwa ini mungkin menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Di tengah upaya mencari nafkah dengan menjual ikan basah di pinggir jalan, ia justru harus berhadapan dengan operasi penertiban aparat.

Peristiwa tersebut kembali mengingatkan bahwa di balik setiap pedagang kecil yang ditertibkan, ada keluarga yang sedang diperjuangkan untuk tetap bertahan hidup.

Aksi tersebut berlangsung tertib, namun penuh tekanan moral terhadap aparat penegak hukum. Keluarga korban menilai masih banyak kejanggalan yang belum terungkap, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain di balik kasus tersebut.
Keluarga Korban Soroti Dugaan Kejanggalan

Dalam audiensi yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Sikka, Emanuel Mula selaku perwakilan keluarga korban menyampaikan bahwa pihak keluarga masih meragukan konstruksi perkara yang berkembang sejauh ini.
Menurutnya, sangat sulit dipercaya apabila seluruh rangkaian tindakan dalam kasus tersebut dilakukan seorang diri oleh anak yang masih di bawah umur dalam waktu singkat.

“Kami belum meyakini kalau semua itu dilakukan dengan begitu rapi hanya oleh anak pelaku. Kami meminta Kejaksaan melihat kembali kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Emanuel di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Sikka.
Keluarga juga meminta agar proses hukum tidak hanya mempertimbangkan faktor usia pelaku, tetapi juga memperhatikan tingkat kejahatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban serta keluarga.
“Hukum jangan hanya melihat umur, tetapi juga melihat kejahatan yang dilakukan,” tegas Emanuel.
Pernyataan tersebut langsung mendapat dukungan dari massa aksi yang hadir dalam audiensi. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat mengusut kasus secara menyeluruh hingga ke akar persoalan.

Kajari Sikka Ungkap Potensi Perkara Baru

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Armadha Tangdibali, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menangani perkara secara profesional dan terbuka.
Dalam penjelasannya, Kajari mengungkapkan bahwa Kejaksaan saat ini tengah mendorong proses hukum baru terkait dugaan pemberian sumpah palsu dalam perkara tersebut.
“Kami sudah meminta penetapan hakim terkait dugaan sumpah palsu yang diduga dilakukan oleh kakek dan ayah pelaku. Ancaman hukumannya bisa mencapai tujuh tahun penjara,” ungkap Armadha.

Pernyataan itu sontak menjadi perhatian massa aksi karena dinilai membuka kemungkinan adanya perkembangan baru dalam penanganan kasus.
Kajari juga menegaskan bahwa institusinya tidak memiliki kepentingan lain selain memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami bekerja secara profesional dan terbuka. Kami tidak memiliki kepentingan apa pun dalam perkara ini. Yang kami inginkan adalah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Terkendala Regulasi Perlindungan Anak

Terkait tuntutan keluarga agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, Kajari menjelaskan bahwa jaksa tetap terikat pada regulasi hukum positif, khususnya aturan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Menurutnya, ada batasan-batasan normatif yang harus dipatuhi dalam proses penuntutan terhadap pelaku di bawah umur.

Meski demikian, Kejaksaan memastikan seluruh proses hukum akan dilakukan secara maksimal berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.
Digital Forensik Jadi Sorotan

Dalam audiensi tersebut, isu digital forensik juga menjadi perhatian utama keluarga korban. Mereka menilai bukti digital sangat penting untuk membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain maupun mengungkap motif sebenarnya.
Menanggapi hal itu, Kajari Sikka mengakui pentingnya digital forensik dalam pengungkapan perkara modern. Namun, ia menjelaskan bahwa kewenangan menghadirkan dan melakukan pendalaman digital forensik berada pada institusi lain dalam proses penyidikan.
“Kami sepakat digital forensik itu penting, tetapi kewenangan menghadirkannya bukan berada pada Kejaksaan,” jelasnya.

Massa Kawal Hingga Persidangan Tuntas

Usai melakukan audiensi di Kejaksaan Negeri Sikka, massa aksi kemudian bergerak menuju Pengadilan Negeri Maumere secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Keluarga korban menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal jalannya persidangan hingga seluruh fakta terungkap secara terang-benderang. Mereka juga berharap tidak ada pihak lain yang lolos dari proses hukum apabila terbukti terlibat dalam kasus kematian Stevania Trisanti Noni.

Bagi keluarga dan Forum 10 Suku, perjuangan mereka bukan sekadar mencari hukuman bagi pelaku, tetapi memastikan keadilan benar-benar ditegakkan tanpa menyisakan misteri di balik kematian korban.

Secara normatif, negara telah menetapkan standar gaji PPPK melalui regulasi nasional. Tahun 2026, gaji PPPK berkisar antara sekitar Rp1,9 juta hingga Rp5,4 juta per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Bahkan untuk lulusan S1 (golongan IX), gaji pokoknya bisa mencapai Rp3,2 juta hingga Rp5,2 juta. Artinya, secara kebijakan, negara sebenarnya telah mengakui bahwa pekerja sektor publik berhak mendapatkan penghidupan yang layak.

Namun, persoalan muncul ketika implementasi di daerah tidak sejalan dengan regulasi tersebut.

Realitas Sikka: Ketimpangan yang Mengkhawatirkan

Di Kabupaten Sikka, muncul keluhan bahwa tenaga PPPK—atau bahkan tenaga honorer yang diarahkan ke skema PPPK—masih menerima penghasilan yang jauh dari standar nasional, bahkan disebut hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Jika angka ini benar, maka kondisi tersebut bukan sekadar ketimpangan, tetapi bentuk nyata dari ketidakadilan struktural.

Bandingkan: standar minimal PPPK nasional berada di kisaran Rp1,9 juta, sementara di lapangan hanya Rp600 ribu. Ini berarti hanya sekitar 30% dari standar terendah. Dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, kondisi ini masuk kategori underpaid labor atau pekerja dengan upah di bawah standar hidup layak.

Lebih dari itu, jika merujuk pada prinsip upah layak (living wage), pekerja seharusnya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan Rp600 ribu per bulan, hal tersebut jelas mustahil.

Hari Buruh: Bukan Sekadar Seremonial

Hari Buruh seharusnya bukan hanya perayaan simbolik atau ucapan seremonial dari pejabat publik. Esensi dari Hari Buruh adalah perjuangan melawan eksploitasi dan ketidakadilan dalam sistem kerja.

Dalam konteks Sikka, peringatan Hari Buruh justru menjadi cermin kegagalan pemerintah daerah dalam: Pertama, Menjamin standar upah yang layak. Kedua, Menjalankan kebijakan nasional secara konsisten. Ketiga, Menghargai tenaga kerja sektor publik.

Ironisnya, negara sering menuntut sektor swasta untuk mematuhi Upah Minimum Regional (UMR), namun pada saat yang sama, sebagian tenaga PPPK—yang notabene aparatur negara—justru tidak mendapatkan perlindungan yang setara. Kritik serupa juga muncul secara nasional, bahwa pemerintah tidak boleh hanya menekan sektor swasta, sementara pekerja dalam sistem pemerintah sendiri masih “nelangsa”.

Akar Masalah: Anggaran dan Prioritas

Permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Banyak daerah beralasan bahwa kemampuan fiskal belum cukup untuk membayar PPPK sesuai standar nasional.

Namun, pertanyaannya: apakah ini murni soal keterbatasan anggaran, atau soal prioritas?

Dalam teori kebijakan publik, anggaran adalah cerminan prioritas politik. Jika kesejahteraan tenaga kerja ditempatkan sebagai prioritas utama, maka seharusnya ada realokasi anggaran yang lebih berpihak pada sektor ini.

Kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa ketika PPPK diangkat sebagai ASN, pemerintah daerah harus menanggung beban anggaran yang besar. Misalnya, ada daerah yang harus menambah puluhan miliar rupiah untuk menggaji PPPK . Ini menunjukkan bahwa persoalan ini memang serius, tetapi bukan tidak mungkin diselesaikan.

Dampak Sosial: Lebih dari Sekadar Angka

Gaji rendah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. PPPK yang tidak sejahtera berpotensi mengalami; Penurunan motivasi kerja, Stres ekonomi, dan Kinerja yang tidak optimal

Dalam jangka panjang, masyarakatlah yang akan dirugikan karena kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik ikut menurun.

Selain itu, kondisi ini juga menciptakan ketimpangan sosial baru di dalam tubuh ASN sendiri, antara PNS dan PPPK, maupun antara PPPK di pusat dan daerah.

Momentum Hari Buruh seharusnya menjadi titik balik. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan yakni; Pertama, melakukan evaluasi dan transparansi anggaran daerah. Pemerintah daerah harus membuka secara transparan kondisi fiskal dan prioritas belanja. Kedua, Intervensi pemerintah pusat. Jika daerah tidak mampu, maka pemerintah pusat perlu hadir melalui skema subsidi atau dana afirmasi. Untuk membantu pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat.

Penutup

Hari Buruh bukan hanya milik pekerja pabrik atau sektor swasta. PPPK, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah lainnya juga adalah buruh dalam arti luas: mereka menjual tenaga, waktu, dan pikiran untuk negara.

Jika pada Hari Buruh masih ada pekerja negara yang digaji Rp600 ribu per bulan, maka yang perlu dipertanyakan bukan semangat buruhnya, melainkan komitmen negara terhadap keadilan sosial.

Sikka hari ini adalah cermin kecil dari persoalan besar di Indonesia: ketika regulasi sudah baik, tetapi implementasi masih tertatih. Dan selama kesenjangan ini belum diperbaiki, maka setiap peringatan Hari Buruh akan selalu terasa sebagai ironi, bukan perayaan.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi.

Menurutnya, musik kini tidak lagi sekadar memiliki nilai artistik, tetapi juga bernilai ekonomi tinggi karena dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor usaha seperti perhotelan, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hingga platform digital.

“Masih ada pemahaman keliru bahwa akses mudah terhadap karya musik berarti bebas digunakan tanpa izin. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap pemanfaatan karya cipta untuk kepentingan komersial wajib disertai pembayaran royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait,” tegasnya.

Bupati juga mengapresiasi peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai instrumen penting dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti secara adil, transparan, dan akuntabel. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama dalam aspek tata kelola, tingkat pemahaman masyarakat, serta kepatuhan pelaku usaha.

Ia menilai potensi pemanfaatan musik di Kabupaten Sikka sangat besar, seiring berkembangnya sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, dan industri kreatif. Karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah penting agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak para kreator.

“Kepatuhan terhadap hak cipta bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang. Ini akan meningkatkan kredibilitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas,” ujarnya.

Melalui kegiatan edukasi ini, Bupati berharap para pelaku usaha semakin memahami prosedur perizinan dan mekanisme pembayaran royalti, sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman maupun tumpang tindih dalam penerapan aturan. Ia juga mendorong terbentuknya budaya hukum yang menghargai karya cipta, sebagai fondasi terciptanya ekosistem usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hak cipta akan memberikan rasa aman dalam berusaha, sekaligus mendorong inovasi berbasis kekayaan intelektual yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Juventus turut menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT atas inisiasi kegiatan tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam membangun masyarakat yang sadar dan taat hukum di bidang kekayaan intelektual.

“Mari manfaatkan forum ini untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman kita. Dengan begitu, usaha dapat berjalan lebih percaya diri, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTT Bawono Ika Sutomo yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Asisten I Sekda Sikka Fitrinita Kristiani, Plt Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Hempy J.W. Poyk, serta Komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait Dr. Sujud Margono yang mengikuti secara daring. Hadir pula para pelaku usaha sebagai peserta utama kegiatan edukasi.

Klik link ini untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Surat edaran tersebut menjadi ajakan serius untuk membangun kebiasaan membaca yang kuat, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menindaklanjuti kebijakan itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka bergerak cepat dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama pada jenjang SD dan SMP. Langkah ini tidak hanya bertujuan agar isi surat edaran dipahami, tetapi juga dipastikan dapat diterapkan secara nyata dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari.

Inti dari kebijakan tersebut adalah gerakan membaca 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Program ini tidak dimaknai sekadar sebagai rutinitas tambahan, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembentukan karakter dan budaya belajar siswa.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Sikka, Very Awales, menjelaskan bahwa kebiasaan membaca sebelum belajar memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan peserta didik.

“Membaca sebelum belajar akan membuka wawasan, melatih konsentrasi, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Dari sinilah proses pembelajaran aktif dimulai,” ujarnya kepada media ini.

Ia menambahkan, jika program ini dijalankan secara konsisten di seluruh satuan pendidikan, maka Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di Kabupaten Sikka diyakini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan yang diharapkan bukan hanya pada angka statistik, tetapi pada pergeseran budaya belajar dari pasif menjadi aktif, serta dari sekadar menerima informasi menjadi mampu berpikir kritis.

Selain gerakan membaca, program wisata literasi dan sains juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem literasi yang lebih utuh. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung melalui kunjungan ke perpustakaan, taman baca, dan ruang-ruang edukatif lainnya.

“Literasi tidak lagi kaku, tetapi hidup dan menyenangkan,” kata Very.

Ia menegaskan bahwa meskipun terlihat sederhana, inovasi yang dilakukan melalui program ini memiliki potensi dampak besar jika dijalankan secara konsisten. Kesederhanaan pendekatan justru menjadi kekuatan utama dalam membangun kebiasaan baru di lingkungan pendidikan.

“Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan pendekatan ini, mindset siswa mulai bergeser dari belajar karena kewajiban menjadi belajar karena kebutuhan dan kesadaran,” jelasnya.

Very juga mengajak seluruh pihak untuk terlibat aktif dalam mendukung implementasi program tersebut.

“Kami mengajak kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan surat edaran ini. Literasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan kolektif yang membutuhkan dukungan semua pihak,” tegasnya.

Ke depan, keberhasilan gerakan ini akan sangat ditentukan oleh komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Harapannya, Kabupaten Sikka mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Gerakan 30 menit membaca bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju peradaban belajar yang lebih maju di Kabupaten Sikka,” pungkasnya.

Program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju masa depan pendidikan Sikka yang lebih cerah, dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.

Klik link ini untuk berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com