Politikus senior yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Flores, Lembata, dan Alor tersebut mempertanyakan logika pembangunan yang menjadikan fasilitas pendidikan sebagai korban pelaksanaan program pemerintah lainnya.

Saat dikonfirmasi oleh PerspektifNusantara.com terkait polemik yang berkembang di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Andreas Hugo Pareira menyampaikan keprihatinannya sekaligus meminta penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

“Pelaksanaan program Koperasi Merah Putih ini adalah program pemerintah. Mengapa suatu program pemerintah harus ‘memotong’ program pemerintah lainnya? Apakah pendidikan itu kurang penting sehingga harus merobohkan bangunan sekolah yang merupakan tempat mendidik generasi muda bangsa?” tegas Andreas Hugo Pareira.

Menurut anggota Komisi XIII DPR RI tersebut, keberadaan sekolah memiliki nilai strategis yang tidak dapat diukur semata-mata dari aspek fisik bangunan. Sekolah merupakan ruang pembentukan karakter, tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, serta wadah mencetak sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa.

Karena itu, AHP mempertanyakan jika benar pembangunan Koperasi Merah Putih dilakukan dengan mengorbankan fasilitas pendidikan yang telah berdiri dan digunakan masyarakat selama bertahun-tahun.

“Apakah Koperasi Merah Putih lebih penting dari sekolah sehingga harus merobohkan bangunan sekolah yang sudah berdiri?” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar menyangkut pembangunan sebuah gedung, tetapi juga menyentuh prinsip dasar tata kelola pembangunan yang seharusnya berjalan selaras dan saling mendukung antarsektor.

AHP menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak mengorbankan layanan publik yang telah tersedia bagi masyarakat.

Menurutnya, apabila benar terjadi pengrusakan atau pembongkaran fasilitas sekolah demi pembangunan program lain, maka publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar kebijakan, mekanisme pengambilan keputusan, serta pertimbangan yang digunakan.

“Pelaksana KMP perlu memberikan penjelasan sehingga ini tidak menjadi preseden buruk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pernyataan AHP tersebut menambah daftar panjang perhatian publik terhadap polemik yang terjadi di Wolomoni. Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil juga menyuarakan kekhawatiran yang sama terkait dampak pembangunan terhadap keberlangsungan layanan pendidikan di wilayah tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, pihak pelaksana program Koperasi Merah Putih, serta instansi terkait dapat segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik ini tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.

Lebih jauh, berbagai pihak menilai bahwa pembangunan ekonomi melalui penguatan koperasi memang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan sektor pendidikan yang merupakan fondasi utama kemajuan bangsa.

Kasus yang terjadi di SDN Wolomoni menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Program pemerintah semestinya saling memperkuat, bukan justru saling mengorbankan.

Dengan adanya perhatian dari Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira, diharapkan polemik ini dapat memperoleh penanganan yang lebih serius dan menghasilkan solusi yang adil, sehingga pembangunan Koperasi Merah Putih maupun keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak Wolomoni dapat berjalan berdampingan tanpa saling merugikan.