Kegiatan ini terselenggara adalah wujud sinergitas dan kemitraan Anggota Komisi XI DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat dengan LPS Peduli, yang dislurkan oleh Tim Relawan Nusantara.

Demikian dikatakan Yunus Atabara, Tenaga Ahli (TA) Anggota Komisi XI DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat kepada media ini, Jumat, 29/10/2026

“Pembagian seribu paket sembako di Kabupaten Sikka adalah wujud kepedulian dari kemitraan Anggota Komisi XI DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat dengan LPS Peduli,” kata Yunus.

“Seribu paket sembako, disalurkan oleh tim Relawan Nusantara selama lima hari, yakni dari 24 – 28 Oktober yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka.

Dalam acara itu, Asisten 2 Setda Sikka, Petrus Poling Wairmahing, mengapresiasi kepedulian Anggota Komisi XI Julie Sutrisno Laiskodat bersama LPS Peduli atas bantuan 1.000 paket sembako yang disalaurkan melalui Relawan Nusantara.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Sikka, kami ucapkan terimakasih kepada Ibu Julie Laiskodat, Anggota Komisi XI dan LPS Peduli atas bantuan sembako yang disalurkan melalui relawan nusantara di kabupaten Sikka,” jelas Asisten II Setda Sikka.

Ia menjelaskan hingga saat ini berdasarkan data pada BPBD Sikka, lebih darib100 pihak yang sudah memberikan sumbangan kepada korban gempa di wilayah Kabupaten Sikka.

Selain itu, lanjut Petrus Poling, banyak pihak pihak yang memilih turun langsung ke lokasi pengungsian untuk memberikan bantuan dengan caranya masing-masing.

“Sekali lagi pemerintah mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah peduli korban gempa sejak awal hingga saat ini,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM. Nuruddin mengapresiasi Anggota Komisi XI DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat yang membuka ruang kepada LPS Peduli untuk membantu korban gempa di Sikka.

“Terimakasih kepada Ibu Julie dari Komisi XI DPR RI yang sejak awal berkoordinasi dengan kami, sehingga kami bisa membantu kepada korban gempa di Msumere kabupaten Sikka,” kata KM Nutuddin

Menurut Nuruddin, bahwa masa rehabilitasi bencana itu sangat berat. Karena itu lanjutnya, pihak LPS akan terus berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI dan juga kepada pemerintah daerah agar bahu membahu dalam mengatasi dampak gempa Flores.

Acara serah terima simbolis 1.000 paket sembako, dihadiri secara langsung oleh Asisten II Setda Sikka, Petrus Poling Wairmahing dan tim Relawan Nusantara (RN).

Turut hadir secara online melalui zoom, KM. Nuruddin Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS dan Chief Programs & Operations Officer Yayasan Komite Relawan Nusantara, Hikmah Fitriyani.

Serta 10 perwakilan penerima paket sembako, bertempat di lantai II Kantor Bupati Sikka di Jalan Ahmad Yani pada Sabtu 24/10/2026 yang lalu.***

Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

​Bukan sekadar ajang seremonial, forum ini menjelajah jauh ke dalam akar persoalan republik: mulai dari cengkeraman resentralisasi anggaran, ancaman militerisasi, rapuhnya kepercayaan ekonomi, hingga sejarah peranan penting Flores yang kerap terpinggirkan dari kebijakan pusat.

Menagih Kebijakan yang Berorientasi Etis

​Membuka konferensi, Ketua Panitia Konferensi Republik sekaligus Rektor IFTK Ledalero, Pater Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung, SVD, mengingatkan kembali esensi dasar berdirinya sebuah negara. Mengutip konsep Politeia (Republik) karya Plato, Pater Otto menegaskan bahwa kekuasaan politik mutlak membutuhkan kebijaksanaan, refleksi kritis, dan orientasi etis.

​”Republik bukan sekadar warisan sejarah yang harus dipertahankan, melainkan sebuah cita-cita bersama yang harus terus diperjuangkan. Republik akan tetap hidup selama rakyat memiliki kedaulatan, hukum membatasi kekuasaan, pengetahuan membimbing kebijakan, dan keadilan menjadi orientasi kehidupan bersama,” tegas Pater Otto di hadapan ribuan peserta.

​Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Nusa Nipa Maumere, Jonas K. G. D. Gobang, mengangkat filosofi lokal masyarakat Flores sebagai “Nusa Nipa” (Pulau Naga) yang sarat makna keutuhan kosmos dan kehormatan wilayah. Ia mengingatkan bahwa cinta tanah air yang dewasa tidak pernah memejamkan mata terhadap luka-luka bangsa.

​”Mencintai republik ini bukan berarti memejamkan mata terhadap luka-lukanya, Cinta yang dewasa tidak meniadakan kritik, justru ia melahirkan keberanian untuk mengoreksi yang keliru,” ujar Jonas.

​Bongkar Pasang Kebijakan Pusat: Dari Pemotongan TKD hingga Krisis Kepercayaan

​Kritik paling tajam dilontarkan oleh Pendiri dan Penasihat Nalar Institute sekaligus Sekjen Konferensi Republik, Yanuar Nugroho. Dalam pemaparannya, Yanuar menyoroti bagaimana arus resentralisasi kelembagaan dan anggaran kini kian menekan daerah.

​Ia membeberkan fakta mengenai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa, yang berdampak langsung pada kelumpuhan infrastruktur dasar di berbagai wilayah, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).

​Tata Kelola dan Akuntabilitas yang Absen: Yanuar mengambil studi kasus program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan tanpa regulasi yang matang serta minimnya pengawasan institusional sejak awal implementasinya.

​Gelombang Protes dan Krisis Ekonomi: Ia mencatat adanya 8 gelombang protes besar sepanjang dua tahun terakhir sebagai respons atas menyempitnya ruang sipil dan lambatnya penanganan kemanusiaan serta ekologi (seperti krisis kabut asap).

​Negara di Dalam Masyarakat: Yanuar menutup paparannya dengan sebuah tawaran cara pandang baru: bahwa negara seharusnya berada di dalam masyarakat, di mana pemerintah bukanlah penguasa mutlak, melainkan sekadar “pengurus” yang mandatnya dititipkan oleh kedaulatan rakyat.

Menempatkan NTT Kembali sebagai Subjek, Bukan Objek

​Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardhani menyoroti bagaimana pemerintah pusat saat ini berupaya menarik kembali kekuasaan lewat tiga jalur utama: jalur uang (lewat pemangkasan anggaran daerah), jalur aparat (lewat pendirian Batalyon Teritorial Pembangunan di NTT yang dinilai sebagai bentuk welfare militarism), hingga jalur suara (wacana Pilkada lewat DPRD).

​Jaleswari mengingatkan kembali sejarah emas tahun 1965, di mana masyarakat Flores melalui jaringan koperasi dan Partai Katolik di Ende hingga Maumere menjadi motor penggerak lahirnya koran Kompas. Ia menegaskan bahwa “pinggiran” pernah dan harus selalu menjadi fondasi ruang publik nasional.

​Sebagai penutup, ia menitipkan tugas bagi sivitas akademika Universitas Nusa Nipa, yakni mendokumentasikan apa yang sengaja dilewatkan oleh negara, mulai dari korban pascabencana hingga intimidasi di lapangan, menolak melupakan luka lama agar kesalahan tata kelola tidak terus berulang, mengajukan pertanyaan kritis dan berani menarik dukungan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat.

​Konferensi Republik di Unipa Maumere ini tidak sekadar menjadi ruang dialog akademis, melainkan sebuah seruan moral kolektif agar republik kembali hadir secara adil, demokratis, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Rangkaian kegiatan side event konferensi republik hari pertama meliputi sesi pembukaan, pemaparan materi utama, diskusi kelompok berdasarkan klaster, sidang pleno, Forum Educational Leaders, serta kegiatan malam bertajuk Welcome to Nusa Nipa Night & Refleksi Budaya.

Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Bupati Sikka dalam keterangannya menyampaikan bahwa Bantuan Presiden yang diterima Kabupaten Sikka mencapai nilai Rp20 miliar. Hingga akhir Oktober 2026, dana yang telah tersalurkan baru sebesar Rp2,39 miliar atau setara 11,96 persen.

“Sisa dana sebesar Rp17,61 miliar akan terus disalurkan secara bertahap dan direncanakan seluruhnya terealisasi pada akhir Desember 2026,” Jelasnya.

Berikut rincian alokasi Dana Bantuan Presiden tersebut:
• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Rp13.714.479.751,00
• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Rp3.365.522.100,00
• Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga: Rp1.626.812.060,00
• Dinas Kesehatan: Rp499.558.589,00
• Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Rp292.020.000,00
• Sekretariat Daerah (Bagian Umum): Rp201.607.500,00
• RSUD TC Hillers Maumere: Rp150.000.000,00
• Inspektorat: Rp100.000.000,00
• Sekretariat DPRD: Rp50.000.000,00

Bupati Sikka juga mengatakan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 di wilayah Flores.

“Bantuan akan digunakan untuk membantu masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan, serta mendukung pemulihan fasilitas umum yang terdampak bencana,” ungkpanya.

Merespons adanya dugaan atau indikasi terkait korupsi dana bantuan bencana gempa Flores, Bupati menegaskan pihaknya telah menerapkan sistem pengawasan yang ketat sejak awal proses penanganan bencana.

“Ia menegaskan, kami memutuskan secara internal, kami dari pihak Inspektorat sudah dari awal bencana untuk mendampingi kami di seluruh proses penanggulangan bencana di bawah komando Ibu Dansatgas Vemy Bapa,” ujarnya.

“Kami tidak berjalan sendiri sejak awal hingga terakhir di posko BPBD Sikka untuk memastikan administrasi dan semua hal yang diawasi dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pihaknya juga telah melibatkan Kejaksaan sejak awal proses penyaluran dana.

“Kami juga sejak awal melibatkan Kejaksaan untuk sama-sama melakukan pendampingan, bersama-sama dengan Inspektorat mendampingi seluruh penanganan bencana kami. Kami mau semua terlihat secara terang dan terbuka,” tegas Bupati Juventus Prima Yoris Kago.

Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Dikutip dari Florespedia, langkah konstruktif tersebut mulai dibicarakan dalam kegiatan Coffee Morning bersama Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FTJSL) Kabupaten Sikka di Warung 69, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Selasa (6/10/2026). Pertemuan itu melibatkan sejumlah pimpinan perusahaan dan lembaga keuangan, di antaranya Bank BNI Cabang Maumere, Bank NTT, PLN UPK Flores, PLTMG Maumere, PT Pertamina Maumere, dan PT Nindya Karya.

Meski merupakan langkah konstruktif, upaya ini tidak sertamerta direspon dengan baik. Rencana penataan kembali sejumlah ikon Kota Maumere tersebut mendapat perhatian dari banyak kalangan termasuk di antaranya salah satu Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Partai Demokrat, Piet Christian Da Cunha. Piet Christian Da Cunha meminta agar rencana penataan atau perubahan tugu ditunda dan pemerintah daerah lebih dahulu memprioritaskan kebersihan serta penerangan jalan.
Menurut Christian, persoalan yang lebih mendesak dan urgen untuk dibenahi saat ini adalah kondisi kebersihan kota dan minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan. Ia menilai penataan tugu bukan kebutuhan paling mendesak dibandingkan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kalau kota ini sudah bersih dan terang, baru kita menata kota, termasuk tugu,” Ungkap Christian.

Christian menekankan bahwa keluhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian adalah persoalan kebersihan dan penerangan jalan, bukan semata-mata tampilan tugu. Karena itu, pemerintah diharapkan mengarahkan anggaran dan dukungan pembangunan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Menghormati Sejarah Tidak Harus Dengan Mengubah Bentuk
Christian juga mengingatkan pentingnya menghormati setiap periode kepemimpinan bupati di Kabupaten Sikka. Menurutnya, pembangunan tugu pada masa pemerintahan tertentu merupakan bagian dari perjalanan sejarah daerah yang patut dihargai. Karena itu, ia berpandangan bahwa pembenahan tugu tidak harus dilakukan dengan mengubah bentuk yang sudah ada. Pemerintah cukup mempertimbangkan pengecatan ulang dan mempercantik tampilannya agar tetap terawat tanpa menghilangkan karakter atau bentuk aslinya.

“kita harus menghormati tiap Bupati pada zamanya. Bangun tugu sesuai masanya. Harusnya dicat ulang saja dan percantik. Bukan dirubah bentuknya” tambahnya.

Baginya, penataan kota tidak selalu harus dimulai dengan pembangunan atau perubahan fisik yang besar. Pemeliharaan fasilitas yang sudah tersedia juga merupakan bagian penting dari upaya mempercantik wajah kota.

Penerangan Lingkar Luar Perlu Diperhatikan
Selain kebersihan dan penerangan jalan, Christian juga menyoroti kondisi kawasan lingkar luar Maumere yang kini sering dijadikan area olahraga yang disebutnya ditumbuhi tanaman liar hingga mengganggu kondisi trotoar. Ia mempertanyakan mengapa dukungan pembangunan tidak diarahkan terlebih dahulu untuk menghadirkan penerangan di kawasan tersebut. Menurutnya, lingkar luar memiliki ruas jalan yang lebih luas dan dilengkapi trotoar sehingga penataan serta penerangan di kawasan itu perlu mendapat perhatian.

“Tempat olahraga di lingkar luar sudah ditumbuhi rumput liar yang  trotor, kenapa tidak dibangun penerangan di lingkar luar saja ?” Tegas Christian.

Christian juga menyebut masih terdapat sejumlah trotoar yang ditumbuhi tanaman liar dan tidak terurus. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bagian dari agenda pembenahan pemerintah daerah agar fasilitas pejalan kaki dapat terpelihara dengan baik.
Berhadapan dengan upaya kosntruktif dan keterbatasan anggaran daerah, Christian juga meminta agar pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan secara efektif dan diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas. Menurutnya, dukungan CSR dari perbankan, BUMN, dan pihak swasta perlu dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan dampak nyata, bukan hanya berorientasi pada perubahan tampilan kota.

“Dana transfer lagi sekarat parah jadi gunakan uang CSR secara efektif untuk hal-hal yang berdampak dan prioritas” tambah Christian.

Piet Christian Da Cunha juga menyoroti bahwa daya tarik Maumere bagi pengunjung tidak hanya ditentukan oleh keberadaan tugu atau ikon kota. Kelancaran penerbangan dan harga tiket yang terjangkau, juga turut menjadi faktor penting bagi orang yang hendak berkunjung ke Maumere.
Dengan demikian, pembenahan kota perlu dilihat secara lebih menyeluruh, mulai dari kebersihan lingkungan, penerangan jalan, pemeliharaan trotoar, hingga dukungan terhadap aksesibilitas transportasi.

Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com.

Seluruh layanan dalam posko ini diberikan secara gratis. Warga dapat datang langsung, menyampaikan persoalan yang dihadapi, dan memperoleh pendampingan dari tim yang telah disiapkan. Lewat kegiatan ini, Kevin Wu berupaya menghadirkan akses layanan publik yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Suasana Santai, Aspirasi Tersampaikan

Penyelenggaraan posko di sebuah kedai kopi menjadi ciri khas program #KopiKevin. Suasana santai dinilai mampu menghilangkan jarak antara wakil rakyat dan warga, sehingga masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan tanpa kesan formal yang kaku. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi anggota dewan untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Tiga Layanan Utama

Pertama, pengaduan masyarakat. Warga dapat melaporkan persoalan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat domisili. Posko ini juga menerima aduan di bidang sosial, pendidikan, layanan air bersih (PAM), dan berbagai isu lain yang dirasakan warga sehari-hari.

Kedua, konsultasi hukum. Warga bisa berkonsultasi mengenai masalah waris, kontrak, dan persoalan hukum lainnya. Layanan ini penting karena tidak semua warga memahami hak dan prosedur hukum yang berlaku, sementara biaya konsultasi kerap menjadi hambatan.

Ketiga, cek kesehatan gratis oleh MTM Medical Clinic. Layanan ini meliputi konsultasi dokter, pemeriksaan gula darah, dan pengukuran tekanan darah. Pemeriksaan sederhana tersebut dapat membantu warga mendeteksi dini gangguan kesehatan seperti diabetes dan hipertensi.

Didukung Berbagai Pihak

Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan sejumlah pihak, antara lain Petak Enam, MTM Medical, Lembaga Bantuan Hukum Dharmapala Nusantara, Konsultan Hukum, Yayasan Tarumanagara, serta relawan Sobat Kevin Wu. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal bila melibatkan unsur profesional, lembaga bantuan hukum, dan komunitas.

Peran Komisi A

Kevin Wu saat ini bertugas di Komisi A DPRD DKI Jakarta, yang membidangi urusan pemerintahan. Posisi tersebut relevan dengan banyak aduan yang diterima dalam posko, terutama soal administrasi dan pelayanan publik. Aduan warga yang terkumpul berpotensi menjadi bahan bagi dewan untuk mendorong perbaikan layanan di tingkat pemerintah provinsi.

Imbauan bagi Warga

Warga Pasar Dutamas dan sekitarnya diimbau memanfaatkan kesempatan ini. Bagi yang hendak mengadukan persoalan administrasi atau berkonsultasi hukum, disarankan membawa dokumen pendukung agar proses penanganan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Kegiatan #KopiKevin diharapkan dapat menjadi ruang dialog yang berkelanjutan antara wakil rakyat dan masyarakat Jakarta Barat, sekaligus bukti bahwa pelayanan publik bisa dihadirkan dengan cara yang hangat dan dekat dengan warga.

Kegiatan YPP tersebut berlangsung pada Rabu, 30 September 2026, di Jakarta. Program ini menjadi ruang edukasi dan simulasi keparlemenan yang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pemikiran kritis, kepemimpinan, advokasi, serta proses penyusunan kebijakan publik.

Dalam kegiatan tersebut, Kevin Wu menyampaikan sejumlah prinsip yang menurutnya penting dijadikan modal oleh kaum muda sebelum terjun lebih jauh ke dunia politik dan parlemen.

Prinsip tersebut meliputi transparansi, inklusivitas, keterbukaan kepada anggota, tanggung jawab, serta komitmen untuk tidak melakukan korupsi.

Menurut Kevin, transparansi merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan parlemen. Setiap proses dan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sikap inklusif. Menurutnya, seorang kader parlemen harus mampu membuka ruang bagi berbagai kelompok dan pandangan masyarakat, bukan hanya mendengarkan suara dari kelompok tertentu.

“Kaum muda harus mempersiapkan diri sejak sekarang. Ketika nantinya masuk ke ruang parlemen, yang dibawa bukan hanya kemampuan, tetapi juga nilai, integritas dan tanggung jawab,” pesan Kevin dalam kegiatan tersebut.

Ia juga mengingatkan peserta YPP agar membangun budaya antikorupsi sejak dini. Menurutnya, komitmen untuk tidak melakukan korupsi harus menjadi prinsip yang melekat dalam diri setiap calon pemimpin sebelum mendapatkan kepercayaan untuk mengemban jabatan publik.

Peserta Diajak Mengenal Gedung DPRD DKI Jakarta

Selain mendapatkan materi mengenai kepemimpinan dan keparlemenan, peserta YPP juga diajak mengikuti touring singkat ke Gedung DPRD DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengalaman belajar peserta untuk mengenal secara lebih dekat lingkungan kerja lembaga legislatif daerah. Para peserta berkesempatan melihat secara langsung ruang dan lingkungan kerja parlemen sekaligus mendapatkan gambaran mengenai aktivitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif dan representasi masyarakat.

Agenda tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis kepada peserta sehingga pemahaman mengenai parlemen tidak hanya diperoleh melalui diskusi dan materi, tetapi juga melalui pengenalan langsung terhadap lingkungan kelembagaan.

Kegiatan YPP diikuti puluhan anak muda yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di DKI Jakarta maupun dari luar Pulau Jawa. Keberagaman latar belakang peserta menjadi ruang bagi kaum muda untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta perspektif mengenai persoalan masyarakat dan kehidupan demokrasi.

YPP Jadi Ruang Belajar Politik bagi Generasi Muda

Young Parliamentary Program (YPP) merupakan wadah edukasi dan simulasi keparlemenan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal lebih dekat fungsi dan peran lembaga legislatif.

Melalui program tersebut, peserta diajak memahami bagaimana proses demokrasi, pembentukan kebijakan publik, advokasi kepentingan masyarakat, hingga mekanisme pengambilan keputusan di parlemen.

Kevin Wu berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi memiliki kapasitas dan pemahaman yang cukup untuk terlibat secara konstruktif dalam kehidupan publik.

Bagi kaum muda, pengalaman mengikuti YPP juga menjadi kesempatan untuk membangun kemampuan kepemimpinan, berdiskusi secara terbuka, memahami persoalan masyarakat, serta belajar menyusun gagasan kebijakan.

Dengan demikian, kaderisasi generasi muda diharapkan tidak berhenti pada kemampuan politik praktis, tetapi juga membentuk karakter kepemimpinan yang menjunjung transparansi, keterbukaan, tanggung jawab, inklusivitas, dan integritas antikorupsi.

Konsolidasi bertajuk “RUU Sisdiknas & Kebijakan Pendidikan Tinggi Negeri Gratis” digelar secara daring, Senin (28/9/2026), dan diikuti jajaran struktur LMND dari berbagai daerah di Indonesia.

Forum tersebut menghadirkan Gede Sandra sebagai narasumber utama. Ketua Umum EN LMND Muh. Isnain Mukadar turut menyampaikan sikap organisasi mengenai arah perjuangan pendidikan gratis.

Bagi LMND, momentum pembahasan kebijakan pendidikan nasional harus menjadi kesempatan untuk mendorong perubahan yang lebih mendasar. Pendidikan, menurut organisasi tersebut, tidak cukup hanya dibicarakan dari sisi biaya kuliah, tetapi juga harus menyentuh kualitas, pemerataan, kesejahteraan tenaga pendidik, fasilitas, serta akses pendidikan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Rp180 Triliun untuk Pendidikan Tinggi Gratis

Dalam diskusi tersebut, Gede Sandra memaparkan hasil riset dan perhitungannya mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis.

Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk pendidikan tinggi gratis yang mencakup perguruan tinggi negeri dan swasta berada di kisaran Rp180 triliun. Sementara kebutuhan untuk pendidikan tinggi gratis pada perguruan tinggi negeri diperkirakan sekitar Rp90 triliun.

Menurut Gede, angka tersebut masih dapat dikaji dalam kerangka kemampuan fiskal negara. Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah realokasi dan efisiensi anggaran pendidikan 20 persen agar penggunaannya lebih diarahkan pada pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan.

Gagasan tersebut sekaligus memperluas perdebatan mengenai pendidikan gratis. Menurut pandangan yang disampaikan dalam forum, pendidikan gratis tidak seharusnya berhenti pada perguruan tinggi negeri, tetapi juga perlu mempertimbangkan akses mahasiswa pada perguruan tinggi swasta.

LMND: Jangan Berhenti sebagai Wacana

Ketua Umum EN LMND Muh. Isnain Mukadar mengatakan organisasi menyambut langkah pemerintah yang mengarah pada pendidikan gratis.

Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut harus disertai pengawalan publik agar komitmen pemerintah tidak berhenti pada pernyataan politik, melainkan diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan dapat diukur.

“Pendidikan adalah hak rakyat. Karena itu, setiap langkah menuju pendidikan gratis harus kita sambut, tetapi sekaligus kita kawal agar tidak berhenti sebagai wacana. Negara harus memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk menjamin rakyat memperoleh pendidikan yang gratis, ilmiah, bermutu, dan demokratis,” ujar Isnain.

Isnain menilai persoalan pendidikan memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar biaya pendidikan.

Menurutnya, negara juga perlu memastikan kesejahteraan guru dan dosen, pemerataan sarana pendidikan, kualitas pembelajaran, kebebasan akademik, serta akses pendidikan yang tidak dibatasi kondisi ekonomi maupun geografis.

“Kita tidak ingin sekadar pendidikan murah. Kita ingin pendidikan yang benar-benar menjadi hak rakyat: gratis, ilmiah, demokratis, bermutu, dan dapat diakses tanpa diskriminasi ekonomi maupun geografis,” tegasnya.

1+4: Satu Sambutan, Empat Desakan

Dari konsolidasi nasional tersebut, LMND kemudian menyerukan gerakan nasional dengan tema “Pendidikan Gratis untuk Rakyat.”

Tema aksi yang diusung adalah:

“Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis untuk Seluruh Rakyat Indonesia.”

LMND menyebut agenda tersebut sebagai “1+4”: satu sikap menyambut dan mengawal komitmen pemerintah, ditambah empat tuntutan kepada pemerintah.

Satu sikap LMND:

Menyambut dan mengawal komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan gratis, termasuk pendidikan tinggi negeri.

Sedangkan empat desakan LMND adalah:

1. Evaluasi regulasi pendidikan.

LMND mendesak pemerintah mencabut atau merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Audit dan realokasi anggaran pendidikan.

LMND mendesak audit serta realokasi anggaran pendidikan 20 persen untuk mendukung pendidikan gratis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Tingkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan.

LMND mendesak peningkatan kesejahteraan guru, dosen, serta seluruh tenaga kependidikan.

4. Pemerataan dan mutu pendidikan.

LMND mendorong pemerataan akses sekaligus peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

5 Oktober: LMND Turun ke Jalan

Seruan tersebut tidak berhenti di ruang konsolidasi. LMND menyatakan akan membawa tuntutan 1+4 ke jalan melalui aksi nasional pada 5 Oktober 2026.

Bagi LMND, aksi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tekanan publik agar pendidikan gratis ditempatkan sebagai agenda kebijakan nasional yang konkret.

Organisasi mahasiswa tersebut juga menyerukan keterlibatan mahasiswa, tenaga pendidik, organisasi masyarakat, komunitas, serta masyarakat luas dalam mengawal agenda pendidikan.

LMND menempatkan pendidikan gratis dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional masyarakat sekaligus perjuangan keadilan sosial.

Pendidikan, menurut LMND, bukan sekadar komoditas ekonomi. Pendidikan dipandang sebagai instrumen penting untuk membangun manusia Indonesia yang berpengetahuan, kritis, demokratis, dan memiliki kesempatan yang setara untuk menentukan masa depannya.

Klik link ini untuk mendapatkan berita terbaru hanya di PerspektifNusantara.com

Ketua Wawasan Hukum Nusantara DPD Jakarta Utara, Joko, S.H., C.BL, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Menurutnya, pemberi kerja tidak cukup hanya menuntut kedisiplinan, loyalitas, dan produktivitas dari pegawai atau karyawan, tetapi juga wajib memastikan hak-hak normatif pekerja dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Hubungan kerja harus ditempatkan dalam prinsip keseimbangan. Pekerja memiliki kewajiban melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan sesuai ketentuan perusahaan. Namun pada saat yang sama, pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Joko.

Ia menyoroti sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian serius para pemberi kerja, antara lain kelengkapan seragam kerja dan atribut yang dipersyaratkan, fasilitas serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, serta hak-hak normatif lainnya yang melekat dalam hubungan kerja.

Ketentuan mengenai waktu kerja, misalnya, tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Pengaturan tersebut merupakan instrumen hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan produktivitas perusahaan dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia, antara lain, bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta ketentuan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Menurut Joko, pemahaman terhadap regulasi tersebut harus diikuti dengan implementasi nyata di tempat kerja. Peraturan tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, melainkan harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hubungan kerja sehari-hari.

“Pemberi kerja harus memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif. Di dalamnya terdapat prinsip perlindungan, kepastian hukum, kepatutan, dan keadilan. Sebaliknya, pekerja juga tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya secara profesional,” tegasnya.

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja bukanlah hubungan yang semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi. Terdapat hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pekerja berhak memperoleh perlakuan dan pemenuhan hak sesuai ketentuan hukum, sekaligus berkewajiban melaksanakan pekerjaan, menaati peraturan perusahaan yang sah, menjaga disiplin, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Demikian pula pemberi kerja berhak memperoleh kinerja yang baik dari pekerja, tetapi memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman, serta menjalankan hubungan kerja sesuai koridor hukum.

Prinsip tersebut penting agar hubungan industrial tidak berkembang menjadi relasi yang timpang, di mana salah satu pihak hanya menuntut kewajiban sementara mengabaikan hak pihak lainnya.

Joko,S.H.C.BL mengingatkan, apabila ketentuan ketenagakerjaan tidak dilaksanakan secara konsisten, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. Perselisihan yang pada awalnya mungkin hanya berkaitan dengan persoalan hak normatif dapat berkembang menjadi sengketa hubungan industrial apabila tidak diselesaikan secara tepat dan proporsional.

Karena itu, langkah preventif jauh lebih penting daripada menunggu munculnya konflik.

Pemberi kerja perlu melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan. Di sisi lain, pekerja juga perlu memahami hak dan kewajibannya secara utuh sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan berdasarkan data, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai hubungan kerja dibangun hanya berdasarkan tuntutan hak atau hanya berdasarkan tuntutan kewajiban. Keduanya harus berjalan seimbang. Perusahaan membutuhkan pekerja yang profesional, dan pekerja membutuhkan perusahaan yang taat hukum serta memberikan perlindungan dan kepastian,” kata Joko.

Lebih jauh, ia menilai kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban hukumnya sekaligus membangun budaya kerja yang profesional pada akhirnya dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih kondusif.

Dengan demikian, pemenuhan hak pekerja bukanlah bentuk pemberian semata dari pemberi kerja, melainkan bagian dari kewajiban hukum. Sebaliknya, pemenuhan hak tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan kewajiban pekerja secara bertanggung jawab.

Prinsip akhirnya sederhana: hak dan kewajiban harus berjalan beriringan, dengan hukum sebagai batas dan keadilan sebagai orientasi.

Keseimbangan itulah yang menjadi fondasi terciptanya hubungan kerja yang sehat, produktif, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja.

Disambut Ritual Adat dan Pemberkatan

Rangkaian acara diawali dengan prosesi adat yang kental oleh tua adat Desa Kringa. Kedatangan Bupati Juventus disambut secara hangat melalui sapaan adat dan ritual wewar huler wair yang dipimpin oleh tokoh adat Desa Kringa, Hendrikus Leven.

Setelah prosesi adat, acara dilanjutkan dengan ibadat pemberkatan lokasi dan jalannya pekerjaan pembangunan. Ibadat ini dipimpin langsung oleh Pastor Paroki Boganatar, Pater Yeremias P. Koten, SVD.

Peletakan batu pertama kemudian dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sikka, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sikka Petrus Herlemus, Camat Talibura, Kepala Puskesmas Boganatar Kristina Lensi, serta jajaran unsur Forkopimcam (Danramil Talibura), para kepala desa, penjabat kepala desa, BPD, tenaga medis, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dimulainya proyek ini. Menurutnya, pembangunan Puskesmas Boganatar membawa harapan baru bagi sektor kesehatan di wilayah tersebut.

“Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan puskesmas ini. Keberadaannya sangat strategis untuk mendukung pelayanan kesehatan, serta mempersiapkan infrastruktur bagi rencana besar kita ke depan, yakni pembangunan pusat pelatihan tenaga kesehatan untuk dikirim ke luar negeri,” ujar Bupati Juventus.

Wanti-Wanti Bupati: Kerja Integritas, Hindari Masalah Hukum

Bupati Juventus juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek ini—mulai dari kontraktor pelaksana, pengawas, konsultan, hingga jajaran pemerintah kecamatan dan desa—untuk bekerja dengan komitmen dan integritas tinggi.

“Saya minta seluruh proses pembangunan ini berjalan sesuai aturan dan tidak boleh terkendala oleh persoalan hukum. Kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci agar pembangunan fisik ini berjalan lancar dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” tegasnya.

Target Rampung Akhir Tahun 2026

Proyek konstruksi Puskesmas Boganatar ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 dengan total pagu sebesar Rp 8.676.477.500.

Pengerjaan fisik ini memakan waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung sejak 3 Juli 2026 hingga ditargetkan rampung pada 29 Desember 2026. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Central Pratama selaku kontraktor pelaksana dan diawasi oleh CV Eza Consultant sebagai konsultan pengawas.

Dengan pengawasan ketat dan kolaborasi semua elemen, fasilitas kesehatan ini diharapkan selesai tepat waktu, berkualitas tinggi, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat di Kecamatan Talibura dan sekitarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan sejumlah kebijakan yang menuai kritik luas. Salah satu contohnya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan beberapa program pelayanan publik, sementara di sisi lain terdapat pengeluaran negara yang dinilai kurang mendesak oleh sebagian masyarakat. Selain itu, terdapat pula kritik terhadap kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan masyarakat luas. Meskipun pemerintah memiliki alasan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan, banyak warga menilai bahwa proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik secara memadai. Akibatnya, muncul kesan bahwa kebijakan dibuat dari atas ke bawah tanpa mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat memang merupakan hal yang wajar. Namun, apabila kebijakan yang dihasilkan terus-menerus bertentangan dengan aspirasi rakyat, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun. Rasa ketidakpercayaan ini dapat memicu protes, demonstrasi, bahkan konflik sosial yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan disusun melalui proses yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

John Rawls melalui teorinya Justice as Fairness menjelaskan bahwa keadilan harus menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Rawls berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Menurut Rawls, terdapat dua prinsip utama keadilan. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk memperoleh posisi dan jabatan.

Untuk menjelaskan teorinya, Rawls memperkenalkan konsep original position dan veil of ignorance. Dalam posisi awal tersebut, setiap orang membayangkan bahwa mereka harus menyusun aturan masyarakat tanpa mengetahui apakah nantinya mereka akan menjadi orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, tinggal di kota atau di daerah terpencil. Karena tidak mengetahui posisi mereka di masa depan, setiap orang akan cenderung memilih aturan yang paling adil bagi semua pihak. Dengan cara inilah keadilan dapat diwujudkan secara objektif.

Jika konsep Rawls diterapkan dalam penyusunan kebijakan pemerintah, maka setiap kebijakan seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Sebuah kebijakan tidak cukup hanya menguntungkan pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga harus memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil. Misalnya, apabila pemerintah mengurangi anggaran pendidikan atau kesehatan demi efisiensi fiskal, maka dampaknya harus dikaji secara menyeluruh agar tidak memperburuk akses kelompok miskin terhadap layanan dasar. Menurut prinsip Rawls, pengorbanan kelompok yang lemah demi keuntungan kelompok yang lebih kuat sulit dibenarkan.

Selain aspek distribusi manfaat, Rawls juga menekankan pentingnya prosedur yang adil. Proses penyusunan kebijakan seharusnya membuka ruang partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, dan penyampaian informasi yang transparan. Ketika masyarakat merasa didengar, mereka cenderung lebih menerima hasil kebijakan meskipun tidak semua tuntutannya dipenuhi. Sebaliknya, apabila kebijakan diputuskan secara tertutup tanpa komunikasi yang memadai, masyarakat dapat menganggap bahwa pemerintah mengabaikan suara rakyat.

Dalam konteks Indonesia saat ini, terdapat beberapa kebijakan yang memunculkan perdebatan karena dianggap belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan. Sebagian masyarakat mempertanyakan prioritas anggaran negara yang dinilai belum seimbang dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Ada pula kritik terhadap perubahan regulasi tertentu yang dianggap lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas. Terlepas dari benar atau tidaknya penilaian tersebut, munculnya kritik menunjukkan pentingnya pemerintah membangun komunikasi yang lebih terbuka agar masyarakat memahami tujuan serta dampak kebijakan yang diambil.

Melalui perspektif Rawls, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan investasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan kelompok yang paling membutuhkan. Jika pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat sementara kesenjangan semakin melebar, maka prinsip justice as fairness belum sepenuhnya terwujud. Sebaliknya, apabila hasil pembangunan mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin, memperluas akses pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan menciptakan kesempatan kerja yang setara, maka kebijakan tersebut lebih sesuai dengan gagasan keadilan Rawls.

Menurut saya, pemerintah perlu menjadikan keadilan sebagai pertimbangan utama sebelum menetapkan kebijakan strategis. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pertumbuhan tersebut harus disertai pemerataan manfaat. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan kebijakan, memperluas partisipasi publik, dan menjelaskan secara terbuka alasan di balik setiap keputusan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik secara konstruktif berdasarkan data dan argumentasi yang rasional. Demokrasi yang sehat bukan berarti semua keinginan masyarakat harus selalu dipenuhi, melainkan adanya ruang dialog yang memungkinkan pemerintah dan rakyat mencari solusi terbaik bersama. Kritik yang disampaikan melalui jalur konstitusional dapat menjadi masukan yang berharga untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik.

Pada akhirnya, hubungan antara pemerintah dan rakyat seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan rasa saling menghormati. Pemerintah memperoleh legitimasi dari rakyat sehingga setiap kebijakan yang dibuat perlu memperhatikan aspirasi masyarakat. Sementara itu, rakyat juga perlu memahami bahwa penyelenggaraan negara sering kali menghadapi berbagai keterbatasan dan harus mempertimbangkan banyak kepentingan. Keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan keadilan sosial inilah yang menjadi inti dari konsep Justice as Fairness.

Kesimpulannya, terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang memunculkan perdebatan karena dipersepsikan bertentangan dengan harapan sebagian masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, teori John Rawls memberikan kerangka berpikir yang relevan untuk menilai apakah suatu kebijakan telah memenuhi prinsip keadilan. Kebijakan publik seharusnya disusun melalui proses yang adil, menjamin hak-hak dasar warga negara, memberikan kesempatan yang setara, serta memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dengan menjadikan keadilan sebagai landasan utama, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.