Pertemuan ini digelar bersama para atlet dan orang tua murid guna mematangkan persiapan keberangkatan kontingen Sikka menuju Makassar Open Turnamen Series 3 yang akan berlangsung pada 26–29 Juni 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan.

​Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Taekwondo Sikka, Ferdinandus Sixtus Siang, pelatih, Yoseph Herry Suherman, Official tim, Gabriel Rudi Lameng, serta para atlet.

Andalkan Swadaya Orang Tua dan Pengalaman 36 Tahun

​Ketua Taekwondo Sikka, Ferdinandus Sixtus Siang, menegaskan bahwa partisipasi dalam turnamen ini menjadi bukti eksistensi Taekwondo Sikka yang telah berkiprah selama kurang lebih 36 tahun di bumi Nian Tana. Selama lebih dari tiga dekade, cabor ini konsisten menyumbang medali emas, perak, dan perunggu bagi Kabupaten Sikka, baik di ajang Komodo Open Turnamen di Nagekeo, Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda), hingga Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTT.

​Untuk turnamen di Makassar kali ini, Sikka mengirimkan kekuatan penuh sebanyak 16 orang yang terdiri dari 13 atlet (6 putra dan 7 putri) serta 3 orang official. Mereka akan bertanding di tiga kategori usia dini: Pra Kadet A: Usia 8–9 tahun, Pra Kadet B: Usia 9–10 tahun, dan Pra Kadet C: Usia 10–12 tahun

​Mirisnya, keberangkatan tim berprestasi ini harus ditempuh melalui jalur laut dan dibiayai secara swadaya murni oleh orang tua atlet.

​”Kami bersyukur animo dan dukungan orang tua terhadap Taekwondo luar biasa bagus. Tujuan kami ikut turnamen ini adalah sebagai try out. Anak-anak butuh mengukur kemampuan, menimba pengalaman melawan tim luar NTT, dan agar mereka tidak jenuh hanya berlatih,” ujar Ferdinandus, yang juga merupakan Wasit Nasional Kelas I Provinsi NTT, Penguji Nasional, dan Wasit Nasional Poomsae (jurus).

​Rekam Jejak Prestasi: Perunggu di Kejurnas Samarinda Mei 2026

​Sebelum bertolak ke Makassar, Taekwondo Sikka baru saja mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kadet Junior di Samarinda yang berlangsung 6–9 Mei 2026 lalu, 3 atlet Sikka bersama 3 atlet Manggarai Barat terpilih mewakili Provinsi NTT.

​Meskipun harus bersaing ketat dengan ratusan atlet di level nasional (Grade A), salah satu atlet berhasil menyabet Medali Perunggu. Prestasi ini dinilai sangat bergengsi karena sistem perangkingan nasional yang sudah ketat dan terdata rapi.

​Menghadapi Makassar Open yang diprediksi akan diikuti oleh 1.500 hingga 2.000 atlet dari seluruh Indonesia hingga luar negeri, Ferdinandus memastikan kesiapan fisik dan mental anak asuhnya sudah matang. Tim pelatih kini tinggal menjaga kebugaran atlet melalui fase warming up menjelang hari pertandingan.

Soroti Minimnya Fasilitas Finansial dan Sarana Prasarana

​Di balik rentetan prestasi tersebut, Ferdinandus tidak menampik adanya tantangan internal yang klasik, terutama menyangkut finansial dan fasilitas. Sebagai olahraga amatir di bawah naungan KONI, pengurus berkomitmen tidak membebankan biaya bulanan yang tinggi kepada anak didik.

​”Kami tidak mematok iuran bulanan yang memberatkan. Pengalaman lalu, kalau dipatok dan mereka menunggak, anak-anak jadi malu lalu mengundurkan diri. Kami hanya menerapkan sistem uang jajan sukarela setiap latihan,” ungkapnya.

​Terkait sarana prasarana, Sikka diakuinya masih minim fasilitas, padahal taekwondo adalah olahraga dengan tingkat kontak fisik tinggi yang membutuhkan alat pengaman (safety) standar tinggi. Beruntung, belakangan ini ada perhatian dari pemerintah dan beberapa anggota DPRD Sikka yang membantu pengadaan matras.

Dukungan dana pembinaan dari KONI Sikka juga dialokasikan untuk membeli target, body protector, dan head guard.

​Ferdinandus berharap ke depan KONI Sikka dapat melakukan pemerataan anggaran yang berimbang dan lebih jeli melihat cabang olahraga (cabor) mana yang memiliki potensi mendulang prestasi.

​Target Emas: Optimisme dari Atlet Muda

​Keterbatasan fasilitas dan perjalanan jauh lewat laut tidak menyurutkan mental bertarung para atlet muda Sikka. Neymar Lameng, salah satu atlet yang akan turun bertanding, dengan penuh percaya diri menyatakan kesiapannya di hadapan media.

​”Saya sangat optimis bisa meraih Juara 1 dalam kompetisi di Makassar nanti. Harapan saya, pulang ke Sikka bisa membawa medali emas untuk membanggakan Kabupaten Sikka dan Nusa Tenggara Timur,” tegas Neymar.

​Kontingen Taekwondo Sikka dijadwalkan bertolak menuju Makassar besok dengan pengawalan dari official dan perwakilan orang tua murid untuk mendampingi para atlet, khususnya atlet putri. Pengurus memohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Sikka serta insan pers agar tim dapat pergi dan pulang membawa kebanggaan bagi daerah.

Pernyataan Resmi Pihak Keluarga

Kabar berpulangnya sang mantan presiden dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga melalui nota resmi berbahasa Portugis yang dirilis di saluran komunikasi digital publik. Keluarga menyatakan rasa kehilangan yang teramat besar bagi seluruh elemen bangsa.

“A sua partida representa uma perda para a sua esposa, filhos e toda a família, para a Fretilin, para os seus companheiros de luta e para todos os que partilharam com ele o sonho e a construção de um Timor-Leste livre, democrático e soberano”.

“Kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi keluarga, bagi Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin)—partai yang dipimpinnya selama bertahun-tahun—serta bagi semua orang yang mendedikasikan hidupnya bersama beliau dalam perjuangan kemerdekaan dan konsolidasian demokrasi di negara ini,” tulis pernyataan tertulis pihak keluarga pada Minggu malam. Pihak keluarga juga secara khusus mengimbau publik untuk memberikan ruang privasi di masa berkabung ini.

Penghormatan Internasional dan Otoritas Terpilih

Ungkapan belasungkawa resmi mengalir cepat dari berbagai kepala negara sahabat. Mengutip laporan kantor berita internasional _Lusa Portugal_ dan rilis resmi _Presidência da República Portuguesa_, para pemimpin dunia sepakat menyebut Lu Olo sebagai figur pemersatu.

Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mengeluarkan pernyataan duka resmi dari Istana Belém yang menegaskan peran krusial Lu Olo dalam merajut perdamaian nasional.

“Francisco Guterres Lu Olo memiliki peran yang tidak terbantahkan, pertama dalam perjuangan kemerdekaan, dan kemudian dalam proses pembangunan Negara Timor-Leste. Beliau menonjol karena kemampuannya menyerukan rekonsiliasi bagi bangsa Timor Leste, membela pentingnya dialog, dan mengedepankan perdamaian,” ungkap Presiden Portugal dalam rilis pers resminya.

Peran Historis Bersama Xanana Gusmão

Bagi masyarakat lokal di Dili, nama Lu Olo melekat erat pada lembaran transisi politik pasca-referendum 1999. Sebelum menjabat sebagai Presiden ke-6, ia tercatat sebagai Ketua Majelis Konstituante (Assembleia Constituinte) dan Ketua Parlemen Nasional pertama (2002–2007).

Catatan arsip sejarah negara menunjukkan bahwa pada 20 Mei 2002, Lu Olo memegang pena konstitusi untuk memproklamasikan secara resmi Restorasi Kemerdekaan Timor Leste di Tasi Tolu. Pada upacara kenegaraan yang sama, ia melantik tokoh karismatik, Kay Rala Xanana Gusmão, sebagai Presiden pertama dari negara yang baru merdeka tersebut.

Kondisi Terkini di Kota Dili

Pantauan langsung di lapangan hingga Senin pagi menunjukkan suasana kota Dili yang hening dan khidmat. Beberapa instansi pemerintahan dan kantor kedutaan besar asing mulai bersiap menurunkan bendera menjadi setengah tiang menyusul koordinasi intensif yang tengah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste bersama perwakilan diplomatik di Kuala Lumpur terkait logistik penerbangan khusus pemulangan jenazah mendiang ke tanah air.

Pemerintah dipastikan akan menggelar protokol pemakaman kenegaraan secara militer penuh, mengingat status Lu Olo sebagai salah satu veteran perang gerilya tertinggi yang dihormati lintas faksi politik di Timor Leste. Rincian upacara pemakaman secara mendetail akan diumumkan secara berkala oleh kabinet melalui portal berita nasional _Agência Tatoli_ dalam waktu dekat.

Dalam forum tersebut, Koalisi BANGSA MUDA memaparkan sejumlah data yang menunjukkan masih lebarnya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, Gini Ratio nasional tercatat sebesar 0,375, sementara Gini Ratio perkotaan mencapai 0,395. Di sisi lain, 40 persen kelompok masyarakat berpenghasilan terendah hanya menguasai 18,65 persen dari total pengeluaran nasional.

Ketimpangan juga terlihat dalam penguasaan lahan. Kajian yang dipaparkan menyebutkan sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat, sementara jumlah petani dengan kepemilikan lahan kurang dari setengah hektare terus meningkat dalam satu dekade terakhir.

Koalisi BANGSA MUDA turut menyoroti kondisi Papua dan Maluku yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, namun masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut forum tersebut, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap tata kelola sumber daya alam agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat setempat.

Dalam konteks global, mahasiswa menilai posisi Indonesia sebagai produsen utama nikel dunia harus menjadi modal strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Mereka menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah di dalam negeri, penguatan peran BUMN, penguasaan teknologi pengolahan mineral, serta pengurangan ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing.

Koalisi BANGSA MUDA juga mengkritisi praktik ekonomi yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu dan berpotensi menghambat terwujudnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi. Menurut mereka, tantangan tersebut dapat diatasi melalui reformasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, penguatan koperasi, percepatan reforma agraria, pembangunan daerah penghasil sumber daya alam, serta pemberantasan korupsi secara konsisten.

Forum menghasilkan sepuluh rekomendasi strategis yang mencakup reformasi sektor mineral, penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan teknologi nasional, perlindungan petani dan masyarakat adat, revitalisasi koperasi, diplomasi mineral yang lebih tegas, hingga penguatan pendidikan ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai konstitusi.

Dalam pernyataan resminya, Koalisi BANGSA MUDA menegaskan bahwa persatuan nasional dan kedaulatan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Persatuan nasional bukan sekadar slogan. Persatuan adalah fondasi untuk menjaga kedaulatan bangsa, termasuk kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945,” demikian salah satu poin pernyataan resmi yang disampaikan dalam forum tersebut.

Menutup kegiatan, Koalisi BANGSA MUDA menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ekonomi nasional melalui riset, advokasi berbasis data, pengawasan tata kelola sumber daya alam, serta konsolidasi gerakan mahasiswa lintas organisasi demi terwujudnya kedaulatan ekonomi yang berkeadilan.

Koalisi BANGSA MUDA merupakan jejaring organisasi mahasiswa nasional yang berfokus pada pengawalan implementasi Pasal 33 UUD 1945 dan penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Aksi yang berlangsung menjelang malam hari itu mengusung tema “Reformasi Telah Gagal, Saatnya Revolusi”. Tema tersebut menjadi refleksi sekaligus kritik terhadap kondisi demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan HAM yang menurut peserta aksi semakin menjauh dari semangat Reformasi 1998. Mereka menilai sejumlah agenda reformasi, termasuk penguatan supremasi sipil dan penghapusan praktik dwifungsi militer, mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam berbagai orasi, massa aksi menyoroti belum tuntasnya sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti penghilangan paksa aktivis 1997–1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, serta berbagai kasus lain yang hingga kini masih menjadi tuntutan keluarga korban dan kelompok masyarakat sipil. Bagi para peserta, penyelesaian kasus-kasus tersebut merupakan ujian nyata komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan penghormatan HAM.

Selain isu pelanggaran HAM, demonstran juga mengkritik apa yang mereka sebut sebagai menguatnya kembali keterlibatan aparat keamanan di ruang-ruang sipil. Menurut mereka, fenomena tersebut bertentangan dengan semangat Reformasi yang menghendaki pemisahan tegas antara fungsi pertahanan, keamanan, dan pemerintahan sipil.

“Supremasi sipil harus tetap menjadi fondasi utama negara demokrasi. TNI dan Polri perlu menjalankan tugas sesuai mandat konstitusi dan tidak masuk terlalu jauh ke ranah sipil,” ujar salah seorang peserta aksi dalam orasinya.

Massa juga mendesak pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menunjukkan keberpihakan yang lebih nyata terhadap korban melalui langkah-langkah konkret yang menjamin kebenaran, keadilan, dan akuntabilitas.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Sejumlah peserta tampak membawa payung hitam, simbol khas Aksi Kamisan yang sejak 2007 menjadi representasi perjuangan damai untuk menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Pada akhir kegiatan, peserta membacakan pernyataan sikap yang memuat sejumlah tuntutan, antara lain menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM berat secara transparan, mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban, menolak impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM, menjaga semangat Reformasi 1998 dan supremasi sipil, mengembalikan fungsi TNI dan Polri sesuai mandat konstitusi, serta menjamin ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi bagi seluruh warga negara.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa dan aktivis Kamisan Madiun menegaskan bahwa perjuangan menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM tidak boleh berhenti, serta mengajak masyarakat untuk terus mengawal demokrasi agar cita-cita reformasi tetap terjaga.

Menurut Andy Liwun, hingga saat ini pekerjaan jalan tersebut belum dapat dilanjutkan karena masih menunggu rekomendasi dari Tipikor Polda NTT sebagai bagian dari mekanisme yang harus diselesaikan sebelum proyek kembali berjalan.

Meski demikian, ia memastikan pembangunan ruas jalan tersebut tidak dihentikan dan akan tetap dilanjutkan setelah seluruh proses yang sedang berlangsung selesai.

“Saya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar. Pekerjaan Jalan Latonliwo–Patisirawalang tidak dihentikan dan tetap akan dilanjutkan. Saat ini kita hanya menunggu rekomendasi dari Tipikor Polda NTT sebagai bagian dari proses yang harus dihormati bersama agar pelaksanaan pekerjaan memiliki kepastian hukum dan dapat berjalan dengan baik,” ujar Andy Liwun.

Ia menjelaskan, ruas Jalan Latonliwo–Patisirawalang merupakan salah satu infrastruktur strategis yang memiliki peran penting bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Bunga. Selain menghubungkan sejumlah wilayah, jalan tersebut juga menjadi akses utama untuk mendukung aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial masyarakat.

Karena itu, kata dia, asas kemanfaatan dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

Andy Liwun menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

“Jalan Latonliwo–Patisirawalang bukan sekadar proyek fisik. Jalan ini merupakan kebutuhan masyarakat yang menyangkut aksesibilitas, konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Latonliwo serta desa-desa di sekitarnya,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, ia mengaku terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak agar proses yang sedang berjalan segera memperoleh kepastian dan pekerjaan jalan dapat kembali dilanjutkan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kita semua memiliki harapan yang sama agar pembangunan ini segera berjalan kembali. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, mendukung proses yang sedang berlangsung, dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah serta pihak terkait. Saya optimistis setelah rekomendasi dari Tipikor Polda NTT diterbitkan, pekerjaan Jalan Latonliwo–Patisirawalang dapat segera dilanjutkan demi kepentingan masyarakat,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen DPRD Flores Timur dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang berpihak pada kebutuhan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan akses transportasi yang memadai.

Klik Link Untuk Dapatkan Berita Menarik Lainnya Hanya di PerspektifNusantara.com

Menurut Yohanes, tujuan utama sistem kuota memang diarahkan untuk mendukung upaya konservasi, seperti menjaga perilaku alami komodo serta mengurangi kerusakan habitat dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Komodo. Namun, ia menegaskan bahwa konsep konservasi juga harus berbasis ekowisata, yaitu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal yang turut menjaga kelestarian kawasan tersebut.

Ia menilai bahwa menjaga kelestarian komodo merupakan hal yang penting. Akan tetapi, kebijakan yang diterapkan juga harus mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan taman nasional.

Pasalnya, sebagian besar masyarakat lokal menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor pariwisata, baik sebagai pemandu wisata, awak kapal, pelaku usaha kuliner, pengelola penginapan, maupun penyedia jasa wisata lainnya.

Lebih lanjut, Yohanes menjelaskan bahwa penerapan sistem kuota berpotensi mengurangi jumlah kunjungan wisatawan karena wisatawan harus memastikan ketersediaan tiket terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan TNK. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi kendala karena sebagian besar wisatawan telah memiliki jadwal perjalanan yang telah direncanakan jauh-jauh hari.

Dampak kebijakan tersebut, menurutnya, akan sangat dirasakan oleh para pelaku wisata, khususnya pemandu wisata lepas (freelance guide) yang tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan.

Mereka sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang ke Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo. Jika jumlah kunjungan berkurang, maka kesempatan kerja dan pendapatan para pelaku wisata juga akan ikut menurun.

Yohanes juga mengungkapkan bahwa pada saat wacana sistem kuota sempat diterapkan, banyak wisatawan yang menunjukkan kekecewaan. Beberapa wisatawan yang telah tiba di Labuan Bajo tidak dapat menikmati wisata di kawasan TNK karena keterbatasan akses kunjungan. Padahal, sebagian besar wisatawan memiliki waktu liburan yang terbatas dan tidak dapat menunggu hingga tiket tersedia.

Selain berdampak pada pemandu wisata, kebijakan tersebut juga dinilai dapat memengaruhi sektor usaha lainnya. Menurut Yohanes, terdapat ratusan kapal wisata, hotel, restoran, dan berbagai usaha pendukung pariwisata yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kunjungan wisatawan. Apabila jumlah wisatawan berkurang secara signifikan, kondisi tersebut berpotensi menurunkan pendapatan pelaku usaha dan berdampak pada perekonomian masyarakat setempat.

Meskipun tidak sepakat dengan penerapan sistem kuota secara menyeluruh, Yohanes tetap mendukung berbagai upaya untuk menjaga kelestarian alam di kawasan Taman Nasional Komodo. Ia menyarankan agar pengelolaan wisata lebih difokuskan pada peningkatan fasilitas pendukung konservasi, seperti penyediaan mooring atau tempat tambat kapal agar kapal tidak lagi menggunakan jangkar yang dapat merusak ekosistem laut, serta penyediaan sarana pengelolaan sampah yang memadai.

Selain itu, ia juga mengusulkan alternatif lain, seperti penutupan sementara kawasan wisata pada musim hujan, khususnya pada bulan Januari hingga Februari. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya dapat membantu pemulihan lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan pelayaran akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung.

Ia juga menyarankan penataan jalur wisata di beberapa titik yang padat pengunjung, seperti pembuatan jalur masuk dan jalur keluar di Pulau Padar, guna mengurangi kepadatan wisatawan pada waktu-waktu tertentu.

Pada akhirnya, Yohanes berharap bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di kawasan Taman Nasional Komodo dapat mempertimbangkan keseimbangan antara konservasi dan keberlanjutan pariwisata.

Menurutnya, upaya menjaga kelestarian komodo dan lingkungan harus tetap berjalan, tetapi tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal yang selama ini hidup dan berkembang bersama sektor pariwisata.

Klik Link Ini Untuk Dapatkan Berita Menarik Lainnya di PerspektifNusantara.com

​Pantauan media di lokasi, hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan kelompok Cipayung, kader GMNI Sikka, perwakilan BEM Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, perwakilan Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bola (Himakab), Kelompok Pemuda Solor (Kompas), serta perwakilan BEM Universitas Nusa Nipa (Unipa).

Pemuda Harus Berjiwa Nasionalis di Tengah Arus Propaganda Global

​Ketua GMNI Sikka, Wilfridus Iko, yang bertindak sebagai pemantik diskusi menegaskan bahwa pemuda hari ini dihadapkan pada tantangan besar berupa disintegrasi bangsa yang dipicu oleh kepentingan global dan dinamika geopolitik. Menurutnya, marak terjadi framing, agitasi, hingga propaganda yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI.

​”Hari ini kita sebagai kader kebangsaan mengalami tantangan yang begitu besar ketika negara digerogoti kepentingan global. Cara berpikir dan bertindak pemuda harus bersandar pada ideologi Bung Karno. Kita wajib memperjuangkan dan menyebarluaskan warisan Pancasila dengan semangat gotong royong,” ujar Wilfridus.

​Ia juga mengingatkan historisitas daratan Flores, khususnya Ende, sebagai king maker lahirnya Pancasila. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno tidak hanya bicara nasionalisme tetapi juga internasionalisme yang bermuara pada gotong royong—prinsip di mana semua untuk semua, bukan untuk golongan atau personal.

​Melalui diskusi ini, GMNI Sikka bersama elemen pemuda yang hadir mengeluarkan rekomendasi bersama untuk terus bergerak menyebarluaskan “virus” nasionalis yang telah diamanatkan oleh para Founding Fathers dan Founding Mothers bangsa.

​Menakar Kritik Terhadap Dokumenter ‘Pesta Babi’ dan Isu Sektoral Papua

​Salah satu topik hangat yang dibedah dalam diskusi tersebut adalah kemunculan film dokumenter berjudul ‘Pesta Babi’. GMNI Sikka menilai film tersebut patut diduga sebagai bagian dari upaya asing untuk memengaruhi persepsi publik demi kepentingan tertentu.

​GMNI Sikka memetakan beberapa poin kritis terkait isu ini:

​Alat Propaganda Barat: Bangsa Barat dinilai kerap menunggangi isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta lingkungan hidup sebagai instrumen untuk memecah belah bangsa dan melancarkan eksploitasi besar-besaran.

​Aktor di Balik Layar: Hasil telisik dan kajian dalam diskusi mengindikasikan adanya keterlibatan NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat) tertentu yang membawa agenda atau “titipan” dari pihak Barat.

​Pertanyaan Kritis Pemuda: Elemen pemuda mempertanyakan standar ganda para pembuat dokumenter. Mereka menyoroti mengapa eksploitasi yang terjadi di wilayah lain seperti Sumatera dan Kalimantan tidak dibuatkan dokumenter serupa, melainkan hanya menyudutkan wilayah Papua.

​Para pemuda lintas elemen ini pun menyatukan persepsi untuk tetap merawat sejarah integrasi Irian Barat (Papua) ke dalam NKRI yang telah diperjuangkan Bung Karno pada rentang tahun 1961-1963.

Dukung Pemerintah, Desak Kejagung Evaluasi Program Pemerintah

​Tidak hanya menyoroti isu eksternal, diskusi kebangsaan ini juga melahirkan sikap tegas terkait situasi domestik dan jalannya program-program pemerintah saat ini. GMNI Sikka menyatakan tetap optimis terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

​Kendati demikian, pengawasan ketat tetap disuarakan. GMNI Sikka mendesak Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran pengelola program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Ia menegaskan dukungan penuh pemuda kepada korps Adhyaksa dalam memberantas praktik rasuah di tubuh program negara.

​”Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan dalam mengusut tuntas setiap dugaan penyimpangan pengelolaan program pemerintah. Kami mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menyisir potensi penyelewengan ini hingga ke tingkat daerah,” pungkasnya tegas.

Meskipun bersikap kritis, para pemuda di Kabupaten Sikka menyatakan tetap optimis terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Setelah diskusi usai, acara dilanjutkan dengan pembagian doorprize berupa buku, dan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung penuh keakraban.

Dalam wawancara yang dilakukan belum lama ini, Revitriyoso menilai bahwa berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan nasionalis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah melakukan upaya sistematis untuk melemahkan stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.

Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut terdiri dari aktor multinasional, lembaga donor internasional, korporasi global, negara-negara tertentu, hingga oligarki nasional yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem ekonomi yang dinilai kurang berpihak kepada kepentingan nasional.

“Mereka yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah saat ini beroperasi secara masif namun terselubung. Berbagai narasi dan serangan terhadap program-program strategis pemerintah terus dimainkan untuk menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah,” ujar Revitriyoso.

Ancaman Baru di Tengah Krisis Global

Revitriyoso menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi krisis geoekonomi dan geopolitik yang semakin kompleks. Pergeseran kekuatan ekonomi global dari negara-negara Barat menuju kawasan Timur, khususnya Tiongkok, menurutnya telah menciptakan ketegangan baru yang berpotensi memicu konflik berskala besar.

“Dunia tidak lagi berada dalam tatanan unipolar, tetapi telah memasuki era multipolar. Pergeseran kekuatan ini melahirkan persaingan ekonomi dan politik yang sangat tajam, bahkan memunculkan berbagai konflik yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai gejala menuju Perang Dunia Ketiga,” katanya.

Dalam konteks tersebut, ia menilai Indonesia harus memperkuat posisi sebagai negara berdaulat yang tidak mudah diintervensi oleh kepentingan asing.

“Tahun 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan fisik bangsa lain. Hari ini kita membutuhkan semangat kemerdekaan yang sama untuk membebaskan diri dari bentuk penjajahan baru, yaitu dominasi kekuatan modal asing yang dapat menggerus kedaulatan ekonomi bangsa,” tegasnya.

Waspadai Narasi yang Memecah Persatuan Bangsa

Revitriyoso juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang publik, terutama yang menurutnya berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan instabilitas politik.

Ia mencontohkan sejumlah narasi seperti “Reformasi Jilid 2”, “Indonesia Menuju Bangkrut”, “Rupiah Terus Melemah”, serta berbagai seruan aksi massa yang berkembang di sejumlah daerah.

“Masyarakat harus cermat membedakan antara kritik yang konstruktif dengan upaya sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan terhadap negara. Jangan sampai aspirasi rakyat yang murni ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang ingin menggagalkan agenda pembangunan nasional,” ujarnya.

Meskipun demikian, Revitriyoso menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dalam negara demokrasi.

“Dalam alam demokrasi, silakan menyampaikan aspirasi. Itu dijamin oleh undang-undang. Namun masyarakat juga perlu waspada terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan gerakan rakyat untuk kepentingan politik tertentu,” katanya.

Dukung Perbaikan Program Strategis Pemerintah

Terkait sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, Revitriyoso mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya di lapangan.

Namun menurutnya, berbagai kekurangan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan, tugas masyarakat adalah memberikan kritik, masukan, dan pengawasan agar program tersebut berjalan lebih baik. Bukan justru menggagalkan program yang manfaatnya ditujukan bagi rakyat,” jelasnya.

Gerak Nusantara Siap Kawal Kedaulatan Nasional

Sebagai aktivis yang turut terlibat dalam gerakan reformasi tahun 1998, Revitriyoso menegaskan bahwa Gerak Nusantara bersama jaringan pelaku UMKM, pekerja budaya, pekerja migran, serta berbagai elemen masyarakat lainnya siap mengambil peran aktif dalam menjaga persatuan bangsa.

Ia mengungkapkan bahwa struktur organisasi Gerak Nusantara di berbagai daerah siap turun ke tengah masyarakat untuk menggalang dukungan terhadap agenda kemandirian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Gerak Nusantara menyerukan tiga agenda utama:

Pertama, memperkuat persatuan nasional guna menjaga kedaulatan negara dan melindungi ekonomi nasional dari berbagai bentuk intervensi asing maupun kepentingan kelompok tertentu di dalam negeri.

Kedua, membangun fondasi ekonomi nasional melalui percepatan industrialisasi, penguatan program hilirisasi sumber daya alam, serta penerapan kebijakan fiskal yang disiplin dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ketiga, memperkuat pemberantasan korupsi dengan membangun budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sistem pengelolaan keuangan negara yang terbuka.

“Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Kedaulatan politik harus sejalan dengan kedaulatan ekonomi. Inilah semangat Proklamasi Kemerdekaan Jilid 2 yang harus menjadi gerakan bersama seluruh anak bangsa,” pungkas Revitriyoso.

Penolakan tersebut disampaikan Ketua GMNI Sikka, Iko Goban, menyusul pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Vila dan Galangan Kapal PT Atlas Samudera Perkasa yang dijadwalkan berlangsung di Aula Kantor Desa Wairterang berdasarkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Nomor: Disling.660.4/263/VI/2026.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah pihak, antara lain Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa Wairterang, unsur BPD, tokoh adat, kepala dusun, RT/RW, mantan Kepala Desa Servus, serta masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pembangunan.

Menurut GMNI Sikka, terdapat kejanggalan dalam proses pembangunan proyek tersebut karena pembangunan vila disebut telah selesai dilakukan sebelum adanya sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami menilai sosialisasi dan edukasi seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai. Masyarakat harus mengetahui secara utuh dampak lingkungan dan sosial dari sebuah proyek yang akan dibangun di wilayah mereka,” tegas Iko Goban dalam pernyataan sikapnya, Sabtu (13/6/2026).

GMNI mengingatkan bahwa kawasan pesisir Wairterang sebelumnya pernah menjadi lokasi yang direncanakan untuk pembangunan pelabuhan oleh pemerintah pusat. Namun rencana tersebut tidak dilanjutkan karena pertimbangan ekologis, mengingat wilayah tersebut merupakan habitat penting bagi ikan, terumbu karang, serta bagian dari ekosistem Teluk Maumere.

Atas dasar itu, GMNI menilai pembangunan vila dan rencana pembangunan galangan kapal berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan pesisir dan kehidupan nelayan setempat apabila tidak disertai kajian lingkungan yang ketat.

Potensi Dampak Lingkungan

GMNI menguraikan sejumlah potensi dampak yang dapat muncul dari pembangunan dan operasional galangan kapal.

Pada tahap konstruksi, aktivitas pengerukan dan penataan kawasan pesisir berpotensi merusak terumbu karang, meningkatkan sedimentasi, menyebabkan kekeruhan air laut, serta mengubah pola arus yang dapat memicu abrasi pantai.

Sementara pada tahap operasional, GMNI menyoroti risiko pencemaran akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti oli bekas, bahan bakar, cat kapal, hingga logam berat yang dapat mencemari laut dan mengancam keberlangsungan biota perairan.

Selain itu, aktivitas pengelasan, pemotongan besi, sandblasting, serta penggunaan mesin-mesin industri juga berpotensi menghasilkan polusi udara, kebisingan, dan sampah industri yang sulit terurai.

GMNI mengingatkan bahwa setiap pembangunan galangan kapal wajib memenuhi ketentuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai regulasi terkait konservasi sumber daya alam dan pengelolaan wilayah pesisir.

Pertanyakan Perizinan Lingkungan

GMNI Sikka juga mempertanyakan status perizinan lingkungan proyek tersebut.

Organisasi mahasiswa itu menduga proses pembangunan tidak didahului dengan keterbukaan informasi publik yang memadai terkait dokumen lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun izin-izin lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta pemerintah daerah bersikap transparan kepada masyarakat dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan lingkungan hidup Kabupaten Sikka,” ujar Iko Goban.

GMNI menegaskan bahwa pembangunan harus tetap memperhatikan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan keadilan ekologis sehingga tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang.

Desak Aparat Telusuri Dugaan Penyimpangan

Dalam pernyataan sikapnya, GMNI juga meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam proses perizinan maupun pelaksanaan proyek.

Namun demikian, organisasi tersebut menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan perlu dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Tuntutan GMNI Sikka

GMNI Cabang Sikka menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan PT Atlas Samudera Perkasa:

1. Menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung.

2. Mengedepankan dialog yang humanis dan terbuka dengan seluruh elemen masyarakat.

3. Menghadirkan langsung pihak manajemen dan pemilik PT Atlas Samudera Perkasa untuk memberikan penjelasan kepada publik.

4. Menjamin pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, khususnya nelayan dan warga pesisir.

GMNI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut guna memastikan pembangunan di Kabupaten Sikka tetap berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat lokal, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPJN Provinsi NTT tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan terus berjalan secara terencana, berkelanjutan, dan mampu mendukung konektivitas antarwilayah di daerah.

Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Nagekeo menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas terkait peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan ruas-ruas strategis, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Selain membahas progres dan peluang pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah, diskusi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memastikan pembangunan jalan dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta akses terhadap layanan publik.

Wakil Bupati Nagekeo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus terus diperjuangkan karena berpengaruh besar terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, akses pendidikan, kesehatan, serta pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

Sementara itu, pihak BPJN NTT menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Melalui komunikasi yang intensif, diharapkan berbagai kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah Nagekeo dapat terakomodasi sesuai mekanisme dan prioritas pembangunan nasional.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi NTT, Kepala Seksi Preservasi, Kepala Seksi KPIJ, Kepala Seksi Pembangunan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan BPJN NTT demi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas, aman, dan mampu menunjang kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagekeo.